260 Sengketa Pileg, Mayoritas Dugaan Pengurangan Suara


JAKARTA - Ada 260 perkara sengketa Pileg 2019 yang akan disidangkan Mahkamah Konstitusi (MK). MK menyebut mayoritas perkara berkaitan dengan pengurangan suara. "Paling banyak pengurangan suara hampir 70 persen," kata jubir MK Fajar Laksono di kantornya, Jl Medan Merdeka Barat, Jakarta Selatan, Selasa (9/7/2019).
Selain pengurang suara, Fajar menyebut ada juga yang berkaitan pelanggaran TSM (terstruktur, sistematis, dan masif), penggelembungan suara, hingga netralitas PNS. Total ada 11 kategori dalil dari pemohon. "Kalau dilihat dari segi permohonannya kalau dipetakan ada 11 dalil, ada pengurangan suara, ada penggelembungan suara , ada pelanggaran TSM, ada juga soal pelanggaran etik yang dilakukan penyelenggaraan pemilu, ada soal netralitas PNS dan lain-lain. Itu yang tergambar di dalam permohonan pemohon," sebutnya.
Sidang perdana yang beragendakan pemeriksaan pendahuluan akan digelar selama 4 hari ke depan. Fajar menjelaskan selanjutnya persidangan akan dilanjutkan dengan jawaban termohon, pemeriksaan ahli dan pembuktian. Sidang pembacaan putusan rencana dilaksanakan pada 6-9 Agustus 2019.
"Setelah itu kesempatan bagi MK untuk RPH (rapat permusyawarahan hakim) pengambilan keputusan untuk diucapkan nanti antara tanggal 6-9 Agustus 2019, mudah-mudah tanggal 9 itu tuntas," sebutnya.
Sejak pagi tadi, MK menggelar sidang perdana gugatan sengketa Pileg 2019. Sidang tersebut beragendakan pemeriksaan pendahuluan. Sidang digelar menjadi 3 panel yang terbagi terpisah. Sidang mulai pukul 08.00 WIB. Hingga kini masih ada sidang yang berlangsung.
Sementara itu, Mahkamah Konstitusi (MK) meminta para kuasa hukum pemohon sidang sengketa pileg memahami istilah pemilu yang dimohonkan dalam gugatannya. MK meminta tiap kuasa hukum memperjelas bunyi petitumnya, apakah yang didalilkan terkait pemilu ulang, penghitungan suara ulang, atau istilah lain.
"Saya ingin ingatkan kepada seluruh pemohon, khususnya kuasa hukum, untuk memperhatikan permohonannya bahwa ada perbedaan yang mendasar antara pemilu ulang, penghitungan suara ulang, dan pemungutan ulang. Nanti petitum dan maksudnya ya 'jaka sembung naik ojek' jadinya, nggak nyambung gitu ya," kata hakim konstitusi Saldi Isra di MK, Jl Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, kemarin.
Hal itu disampaikan kepada para pemohon yang ada di ruang sidang panel II yang memeriksa perkara sengketa pileg di Provinsi Papua. Ia mengingatkan agar permohonan pihak pemohon tidak kabur atau tidak jelas karena beberapa permohonan yang diajukan para pemohon dianggap tidak konsisten dengan istilah-istilah pemilu.
"Petitum harus jelas, jadi kepada seluruh kuasa hukum yang mewakili pihak-pihak yang berperkara di sini, karena tadi saya saya dengar dalam permohonan kadang disebut pemilu ulang, kadang pemungutan ulang, kadang penghitungan ulang. Itu kan beda-beda semua. Secara hukum, dalam konteks hukum, pemilu kita sangat berbeda. Jangan Anda nanti salah menyebutnya, jadi permohonannya jadi kabur," imbuhnya. (cnn/det/udi)

Berita Terkait