Tak Etis Segel Sumber Wendit, Cederai Komitmen Tiga Kepala Daerah Malang Raya


MALANG - Persoalan pengelolaan sumber air Wendit oleh PDAM Kota Malang seharusnya tak jadi masalah. Apalagi penyegelan yang dilakukan Satpol PP Kabupaten Malang sampai mengundang perhatian Gubernur Jatim. Tindakan itu dinilai tak etis.
“Seharusnya jangan sampai melakukan penyegelan sumber Wendit. Itu tindakan tidak etis. Harus mempertimbangkan kepentingan publik,” sesal Ketua Komisi A DPRD Kota Malang, Nawang NugraningWidhi, SH.
Menurut dia, jangan sampai kepentingan publik dikorbankan hanya karena urusan administrasi. Sebab banyak warga yang kebutuhan airnya dipasok dari sumber Wendit. Lagi pula proses hukumnya belum menghasilkan keputusan. “Kan gugatannya masih proses sidang,” katanya.
Nawang mengingatkan agar kasus serupa jangan terulang. Sebab tindakan penyegelan yang dilakukan Senin (8/7) lalu mengundang perhatian. Pemprov Jatim bahkan sampai turun tangan pascakasus tersebut. “Sudah dibuka segelnya. Gubernur Jatim yang meminta dibuka dulu segelnya,” kata politisi Partai Demokrat ini.
Wakil Ketua Komisi C, Dito Arief Nurakhmadi secara terpisah juga menyesalkan tindakan Pemkab Malang itu. “Apa yg dilakukan Pemkab Malang mencederai komitmen bersama tiga kepala daerah untuk memajukan pembangunan terintegrasi di Malang Raya, khususnya menyangkut hubungan antara Kota Malang dengan Kabupaten  Malang,” sesal Dito.  
Ia bahkan mempertanyakan kepemimpinan Plt Bupati Malang atas aksi yang dilakukan oleh anak buahnya tersebut.”Tentunya tidak bijak dan berisiko menciptakan konflik dan jelas-jelas mengorbankan kepentingan masyarakat Kota Malang sebagai pengguna sumber air,” kata politisi PAN ini.
Wakil Ketua DPRD Kota Malang Fransiska Rahayu Budiwiarti juga menyoroti polemik tersebut. Fransiska mengingatkan Pemkab Malang agar mengacu pada peraturan yang telah ditetapkan pemerintah pusat. Sebab Pemkot Malang patuh regulasi yang telah ditetapkan oleh pusat.
“Kota Malang akan membayar apapun atau berapapun besarannya asal telah ditentukan oleh pemerintah pusat. Hal ini, kan ada aturannya, ada rumusnya,” tegasnya
Fransiska memaparkan, persoalan di PDAM awalnya akibat perkara kompensasi. Dikatakannya, sebetulnya Pemkot Malang mengacu pada perjanjian awal, yakni evaluasi dalam tiga tahun. Dalam perjanjian itu, juga diberi tenggat waktu sejak 2002 hingga 2022.
“Nah ini belum habis, mereka minta dievaluasi.  Sebetulnya itu kan sudah ada acuannya dari Kementerian PUPR. Tapi dari Kabupaten Malang ditolak karena dianggap terlalu kecil atau tidak sebanding. Tidak sebanding itu ukurannya di mana?” ungkapnya.
Seiring berjalannya waktu, Guberunur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menengahi atau memberi solusi kepada pihak Pemkab Malang. Namun solusi dari gubernur tidak bisa diterima oleh Pemkab Malang.
Berdasarkan informasi yang ia terima, terkait adanya pemasangan papan peringatan di PDAM Kota Malang, kinerja PDAM Kota Malang tetap berjalan normal. Tidak ada intervensi hingga mengganggu kinerja perusahaan milik Pemkot Malang itu.
“Tapi kalau sampai ada penghentian pasokan air, itu pidana. Saya yakin masih bisa dibicarakan. Tetap pada koridor perjanjian yakni disepakati bersama,” tegasnya.

Berita Lainnya :