Stop Pengiriman PMI Ilegal di Kabupaten

STOP: Wakil Bupati Malang, H.M Sanusi dan ratusan peserta sosialisasi mendengungkan yel-yel stop pengiriman pekerja migran Indonesia ilegal.
 
KEPANJEN- Stop PMI Ilegal. Tiga kata tersebut digaungkan Wakil Bupati Malang, Drs. H. M. Sanusi, dalam acara sosialisasi pencegahan pengiriman Pekerja Migran Indonesia (PMI) ilegal di wilayah Kabupaten Malang, yang diadakan Disnaker Kabupaten Malang di aula Hotel Mirabell, Kepanjen, kemarin.
“Ayo semua tangannya begini, Kabupaten Malang Stop PMI ilegal,” ucap Sanusi, menyuarakan yel-yel Stop PMI Ilegal, sembari menunjukkan telapak tangannya sebagai simbol pencegahan.  Data yang dimilikinya angka PMI ilegal di Kabupaten Malang adalah yang terendah di Jatim. 
Angkanya dibawah 10 jiwa. Hal ini tak lepas dari kerja keras Disnaker Kabupaten Malang, yang terus berupaya maksimal melakukan pencegahan PMI ilegal. Lebih lanjut, Sanusi mengatakan bahwa kewenangan daerah hanya melakukan pencegahan dan perlindungan di wilayah sendiri secara terbatas. 
Sedangkan untuk perlindungan di luar negeri, tetap menjadi kewenangan Pemerintah Pusat. Pasalnya daerah kesulitan untuk koordinasi lintas negara. “Karenanya kami hanya bisa mendesak agen penyalur di daerah agar menyalurkan PMI sesuai prosedur,” ujar mantan anggota DPRD Kabupaten Malang itu.
Ditambahkannya, bahwa banyak kerugian menjadi PMI Ilegal. Salah satunya, ketika terjadi masalah di negara tujuan, pemerintah di dalam negeri tak bisa berbuat banyak. Karena keberangkatannya tidak tercatat secara resmi di negara. “Kalau illegal, kami tidak bisa berbuat apa-apa,” tambahnya.
Terpisah, Kepala Disnaker Kabupaten Malang, Drs Yoyok Wardoyo MM, menjelaskan, berdasarkan data dari BNP2TKI, per 14 Januari 2019, Provinsi Jatim merupakan pengirim PMI terbanyak di Indonesia, pada tahun 2018 lalu. Jatim menduduki urutan pertama. Jumlahnya 60.714 jiwa.
Berdasarkan data yang ada, hingga Januari 2019, Disnaker Kabupaten Malang, mencatat ada sebanyak 17 PMI yang meninggal dunia, kebanyakan dikarenakan sakit. Dari belasan PMI yang meninggal dunia tersebut, tiga diantaranya merupakan PMI ilegal. 
"Kami berupaya untuk melakukan pencegahan terhadap pemberangkatan PMI ilegal. Tidak ada angka pasti berapa jumlah tenaga non prosedural," urainya. Ia berharap dalam acara sosialisasi tersebut, semuanya hadir bisa memberikan pengetahuan lebih kepada masyarakat, khususnya calon PMI. (agp/mar)

Berita Terkait

Berita Lainnya :