Sekda: Mutasi Direktur RSUD Kanjuruhan Sudah Sesuai Prosedur


MALANG - Permasalahan pergantian Direktur RSUD Kanjuruhan Kepanjen mendapat tanggapan Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Malang, Ir. Didik Budi Muljono. Ia mengatakan bahwa mutasi jabatan itu, sudah sesuai prosedur. Pergantian tesebut, merupakan hak prerogatif dari Kepala Daerah.
"Dalam hal ini, Pak Sanusi tidak perlu izin tertulis dari Mendagri. Sebab hanya rotasi biasa yang dilakukan Pemkab Malang. Sedangkan PP Nomor 49 Tahun 2008 itu untuk momentum Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada)," ungkap Didik Budi Muljono.
Kecuali, lanjutnya, mutasi pejabat ASN yang naik jabatan atau turun jabatan. Seperti adanya kekosongan pimpinan di Dinas Kesehatan (Dinkes), Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo), dan Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air (DPUSDA). "Kalau mengisi kekosongan jabatan tersebut, harus membentuk panitia seleksi (pansel). Termasuk harus seizin Mendagri. Namun kalau hanya rotasi biasa, tidak ada masalah," ucapnya.
Alasanya, karena Plt Bupati Malang telah memiliki kewenangan atau kebijakan. Diantaranya melakukan pelantikan Pejabat ASN, menandatangani Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Alokasi Umum (DAU). Sehingga kewenangannya sama dengan jabatan Bupati.
Pergantian Direktur RSUD Kanjuruhan tersebut, juga mendapat kritikan dari Bupati Lumbung Informasi Rakyat (LiRa) Malang, Zuhdy Achmadi. Ia menilai mutasi pejabat yang dilakukan Plt. Bupati Malang, H. M. Sanusi, dinilai melanggar Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2008.
"Jika berdasarkan PP 49 tahun 2008, Plt Bupati tidak diperbolehkan melakukan mutasi jabatan, kecuali jika mendapat izin secara tertulis dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri). Khususnya, mutasi terhadap Direktur RSUD Kanjuruhan, Kepanjen, dari Drg Marhendra Jaya kepada dr. Abdurachman. Karena Abdurachman masih memiliki persoalan yang belum selesai," jelasnya.
Dikatakan, bahwa Abdurrachman atau yang akrab disapa Gus Dur itu, sebelumnya menjabat Asisten Perekonomian dan Pembangunan, dan masih memiliki masalah. Yakni terkait pemotongan dana kapitasi jaminan kesehatan nasional (JKN) di Puskesmas Karangploso, pada Oktober 2018.
Kasus yang membuat kerugian negara sekitar Rp 198 juta itu, sempat terkena operasi tangkap tangan (OTT) Tim Saber Pungli Polda Jatim. Kasusnya sampai sekarang ini masih belum tuntas. Saat itu, Gus Dur menjabat sebagai Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Malang. "Saya berharap Pemkab Malang membatalkan mutasi tersebut, khususnya untuk posisi Direktur RSUD Kanjuruhan. Supaya kasus pemotongan dana kapitasi JKN dituntaskan dulu. Jangan sampai nantinya persoalan meluas lagi," ujarnya. (agp/udi)

Berita Terkait

Berita Lainnya :