Saran Akademisi, Ambil Figur dari Daerah Lain


MALANG - Bergulirnya tiga nama calon pengganti Wabup, yaitu Hj. Jajuk Rendra Kresna, Kresna Dewanata Prosakh dan Siadi menuai pendapat. Pengamat politik Wawan Sobari S.IP, MA, Ph.D berharap informasi tiga nama itu tidak terlalu kencang. Mengingat dua dari kandidat ini masih keluarga dari mantan Bupati Malang H. Rendra Kresna.
”Kok sepertinya tidak ada figur lain ya,’’ katanya.
Wawan mengatakan, secara mekanisme pergantian Wabup diusulkan oleh Partai Pengusung. Dia pun mencoba mengingat ke belakang, di mana pencalonan Rendra Kresna dan H. M. Sanusi sebagai calon Bupati dan wakil Bupati diusung oleh Parpol.
”Pak Rendra ini dulu dari Partai Golkar, meskipun kemudian dia direkom oleh Partai NasDem. Berkaca dari situ, maka tokoh dari Partai Golkar memiliki peluang lebih besar, untuk menduduki jabatan itu,’’ ungkapnya.
Terlebih, kursi di DPRD jumlah Partai Golkar lebih banyak dibangdingkan dengan Partai NasDem.
”Tapi demikian, apapun itu wajib dibicarakan sesama pengusung,’’ tambah Wawan.
Dia juga berharap, tiga nama itu tak lebih kencang digulirkan, karena ketiganya adalah telah terpilih menjadi anggota legislatif hasil pemilu tahun 2019. Yaitu Kresna Dewanata Prosakh telah terpilih sebagai anggota DPR RI, sedangkan Jajuk Rendra Kresna dan Siadi terpilih sebagai anggota DPRD Provinsi.
”Kalau mereka diusulkan, dan mau berarti tingkat gamblingnya sangat besar. Apalagi mereka sudah terpilih sebagai anggota legislatif. Tapi kalau menurut saya, mereka tetap memilih menjadi anggota legislatif saja, karena mereka memiliki masa lima tahun menjabat, dibandingkan sebagai Wabup yang tersisa tinggal satu tahun lebih,’’ tambahnya.
Terlebih menurut dia, jabatan Wabup di pemerintahan daerah sendiri tidak terlalu krusial. Dan Wabup menurut dia merupakan figur yang tak bisa membuat kebijakan.
”Itu sebabnya, kalau menurut saya yang sudah terpilih sebagai anggota legislatif tetap pada pilihannya,’’ ungkapnya.
Ditambah lagi, beban kerja Wabup juga lebih berat dibandingkan dengan anggota DPR. Wabup menurut Wawan mereka harus bisa mengakomodir seluruh kepentingan di wilayah dia bertugas. Sedangkan anggota DPR beban kerjanya lebih ringan, karena berkaitan dengan komisi.
”Jadi kalau dia (calon) duduk dikomisi A contohnya, yang tugasnya berkaitan dengan membahas persoalan hukum, ya itu saja yang dibahas., Tapi kalau Wabup dan semuanya,’’ urainya.
Dosen Fisip UB ini juga mengatakan untuk pengganti Wabup tidak wajib orang dari daerah yang sama. Tapi partai pengusung juga bisa mengusulkan orang luar daerah, yang memiliki nama.
”Toh untuk rekom siapa yang diusulkan itu kan keputusan masing-masing Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Parpol. Jadi kalau di sini tidak ada figur, bisa saja mengambil figur dari daerah lain, yang tentunya sudah memiliki nama,’’ tandasnya.(ira/ary)

Berita Lainnya :