Sanusi Menuju Bupati Malang


MALANG - Pemkab Malang sudah menerima surat tembusan putusan inkracht van gewijsde (inkrah, Red) atas kasus Bupati Malang nonaktif Rendra Kresna, Selasa (11/6). Maka penetapan Drs. H. M. Sanusi, MM, sebagai Bupati Malang definitif, tinggal menunggu waktu. Surat pengajuan penetapan Sanusi menuju kursi Bupati Malang, segera dilayangkan pada Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa.
Kamis (13/6) besok, surat tembusan putusan inkrah tersebut, akan disampaikan ke Gubernur Jawa Timur. Selanjutnya, Gubernur Jatim yang akan mengajukan penetapan Bupati Malang definitif ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
"Surat putusan inkrah, baru kami terima hari ini . Kemungkinan Kamis baru akan kami sampaikan ke Gubernur Jatim," ujar Sekda Kabupaten Malang, Ir. Didik Budi Muljono, kepada Malang Post usai sidang paripurna di DPRD Kabupaten Malang.
Plt Bupati Malang, Sanusi, dikonfirmasi juga membenarkan. Ia mengatakan bahwa pengajuan Bupati Malang definitif sedang diproses ke Kemendagri. Disinggung soal pengganti Wakil Bupati Malang, Sanusi menyerahkan kepada partai pengusung ketika maju dalam Pilbup 2015 lalu. Ada tiga partai pengusung, yakni PKB, NasDem dan Golkar.
"Soal itu (pengganti Wakil Bupati Malang, red) saya sifatnya hanya menerima. Siapapun yang ditunjuk oleh Parpol pengusung kemudian dipilih oleh DPRD Kabupaten Malang, adalah yang terbaik untuk bersama-sama memajukan pembangunan Kabupaten Malang," terangnya.
Ditanya soal kriteria, Sanusi tidak mau menjawab.
Terpisah, Ketua DPRD Kabupaten Malang, Hari Sasongko, dikonfirmasi terkait pengusulan dua nama calon pengganti Wakil Bupati Malang, mengaku masih belum ada. Sebab pengusulan nama calon, baru bisa diusulkan setelah ada pelantikan Bupati Malang definitif oleh Gubernur Jatim, berdasarkan surat keputusan dari Kemendagri.
"Pelantikan Bupati Malang definitif saja masih belum, sehingga belum ada pengusulan calon pengganti Wakil Bupati Malang. Nanti setelah ada pelantikan, baru akan ada pengusulan dua nama calon penggantinya," terang Hari Sasongko.
Pengusulan dua nama calon pengganti Wakil Bupati Malang inipun, menurutnya adalah hak dari Parpol pengusung. Dua nama yang terpilih tersebut, kemudian diusulkan ke DPRD Kabupaten Malang untuk dipilih bersama oleh anggota dewan.
"Siapa calon yang diusulkan kami juga belum tahu. Karena kami hanya menunggu saja setelah nanti ada pelantikan Bupati Malang definitif," ucapnya.
Pengusulan dua calon pengganti Wakil Bupati Malang inipun, lanjutnya harus sesuai aturan. Yaitu maksimal 1,5 tahun (18 bulan) sebelum masa jabatan habis. Kalau masa jabatannya tinggal 17 bulan, maka tidak bisa mengusulkan calon pengganti Wakil Bupati Malang.
"Kalau proses pelantikannya cepat (Pelantikan Bupati Malang definitif, red), pengusulan calon pengganti Wakil Bupati Malang masih bisa. Karena hitungannya bulan September nanti, baru masuk 1,5 tahun masa jabatan berakhir. Sebab pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Malang periode 2015 - 2020 dilakukan pada bulan Februari 2016," bebernya.
Politisi PDI Perjuangan ini menambahkan, penetapan Bupati Malang definitif sangat penting. Karena untuk internal birokrasi, berpengaruh pada mutasi jabatan serta pengangkatan jenjang dan karir pegawai.
"Sedangkan hubungan dengan DPRD Kabupaten Malang adalah, terkait dengan penetapan Perda," katanya.(agp/ary)

Berita Terkait

Berita Lainnya :