Review RKA, Inspektorat Temukan Kekeliruan Anggaran


MALANG – Beragam upaya dilakukan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang dalam menjalankan roda pemerintahan. Salah satunya penyusunan anggaran. Agar tidak terjadi kesalahan atau kekeliruan dalan penyusunan, Pemkab Malang melalui Inspektorat menggelar review Rencana Anggaran Keuangan (RKA). Selama dua hari, review RKA ini diikuti 82 SKPD di lingkungan pemerintahan Kabupaten Malang.
Inspektur Kabupaten Malang, Tridiyah Maistuti, mengatakan review RKA ini selain merupakan amanat dari Permendagri no 6 tahun 2018, sekaligus untuk melakukan koreksi, agar tidak terjadi kesalalahan penganggaran. ”Dokumen RKA yang saat ini direview terkait rancangan anggaran pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Perubahan tahun 2019 (APBD-P 2019). Review dilakukan sebagai bentuk upaya pencegahan, agar rencana keuangan dan anggaran dimasing-masing SKPD sesuai dengan rancangannya dan tidak terhjadi kekeliruan dalam penganggaran,’’ katanya.
Sebelum RKA disahkan, lebih dulu direview. Sehingga lebih dulu dilihat seluruh dokumen RKA diteliti satu persatu. Sehingga begitu, dokumen direncanakan, perencanaan dan anggaran tepat sasaran.
Menurut Tridiyah, ada beberapa dokumen dimasing-masing SKPD yang diteliti. Diantaranya, dokumen untuk rencana belanja modal dan dokumen belanja pemeliharaan. ”Ini diteliti semuanya, sehingga tidak ada ditemukan anggaran yang tidak sesuai dengan keperuntukannya, langsung dilakukan revisi,’’ tambah Tridiyah.
Dia mengatakan, rencananya review RKA dilakukan selama dua hari, hingga besok (hari ini).
Ditanya apakah ada SKPD yang keliru dalam penempatan anggaran? Tridiyah tersenyum. Saat pihaknya melakukan review, ditemukan ada beberapa kekeliruan penganggaran. Salah satunya temuan adalah terkait pembelian perlengkapan peralatan kebersihan. Menurut dia, salah satu SKPD menuliskan pembelian peralatan kebersihan pada belanja pemeliharaan.
”Harusnya pada modal. Harusnya anggaran itu masuk dalam rencana belanja modal, namun ada temuan masuk dibelanja pemeliharaan,’’ ujar Tridiyah, seraya menambahkan jika temuan tersebut langsung direvisi.
Menurut Tridiyah, kekeliruan rencana penganggaran memang tidak akan menjadi temuan, saat ada pemeriksaan keuangan oleh BPK. Namun, kekeliruangan penganggaran itu akan mempengaruhi kualitas kehandalan neraca keuangan yang dikelolah pemerintah. ”Jadi semua rencana kegiatan yang dilakukan SKPD dokumennya dilihat satu persatu secara teliti, agar tidak ada kekeliruan,’’tambahnya.
Mantan Kepala Dinas Lingkungan Hidup ini juga mengatakan, kegiatan tersebut diikuti oleh operator dan penyusun anggaran. ”Kenapa operator kami ikutkan dalam review RKA, karena dia yang melakukan input data. Sehingga saat terjadi kekeliruan, operator ikut terlibat dalam melakukan revisi,’’ tuturnya. (ira/udi)

Berita Terkait