Pasar Hewan Belum Dibangun, Pedagang Mengeluh


MALANG - Pedagang Pasar Hewan Singosari mengeluh. Pasalnya, hingga kemarin, belum ada tanda-tanda pasar hewan di Desa Dengkol ini dibangun secara permanen. Padahal, pedagang menempati pasar hewan sementara ini sudah cukup lama, yaitu sejak akhir 2017, atau sejak Pasar Hewan lama di Desa Baturetno dibongkar karena terkena pembangunan tol.
"Kami ini sudah lelah menunggu. Katanya pasar hewan ini cepat dibangun secara permanen. Ada beberapa fasilitas, tapi nyatanya sampai saat ini seperti ini," kata Mohammad Hasyim.
Dia mengatakan, jika dengan belum terbangunnya pasar sementara ini, tidak hanya omzet pedagang yang menurun, tapi juga jumlah pedagang ikut menurun.
"Kalau dulu jumlah pedagang mencapai 1000 orang, tapi sekarang jauh menurun. Ya, pedagang memilih berjualan di tempat lain, yang pasarnya cukup menjanjikan," ungkapnya.
Hasyim pernah menanyakan hal ini ke dinas. Tapi begitu Dinas belum memberikan jawaban yang memuaskan. "Kami pernah mengadu ke dewan, dan Maret lalu, ada salah satu anggota dewan yang sidak ke sini. Faktanya sampai sekarang belum ada tanda-tanda pasar ini dibangun secara permanen," ucapnya.
Hasyim mengatakan, jika para pedagang sebetulnya tidak mau muluk-muluk, terkait fasilitas. Mereka hanya berharap jika beberapa fasilitas di pasar hewan sementara dilengkapi. Salah satunya area parkir, dan atap di tempat hewan di jual belikan harus ada.
Selain itu, ada kios-kios yang dibangun secara permanen. "Memang ada area yang sudah ada penutupnya. Tapi lihat sendiri, banyak yang sudah hancur alias rusak, sehingga tidak bisa digunakan," tandasnya.
Sementara itu Kepala Dinas Perdagangan. Dan Perindustrian Pantjaningsih Sri Redjeki mengatakan, pembangunan Pasar Singosari akan dilakukan setelah seluruh dokumen lengkap.
"Saat ini dokumen masih dalam penyelesaian. Begitu semuanya selesai, langsung kami serahkan ke PT Jasamarga Pandaan Malang untuk kemudian dibangu," ungkap Pantja.
Dia mengatakan, sesuai dengan aturan, jika aset pemerintah terkena dampak proyek strategis nasional, maka pelaksana proyek pun wajib mengganti. Tidak hanya tanah, tapi juga bangunan. Namun untuk membangun tetap dibutuhkan dokumen perencanaan dari pemerintah. (ira/udi)

Berita Terkait