Klarifikasi Mutasi, Komisi I DPRD Undang Pejabat Pemkab


MALANG - Hari ini Komisi I DPRD Kabupaten Malang, mengundang Kepala Inspektorat, Badan Kepegawaian Daerah (BKD) dan Sekda Kabupaten Malang. Pemanggilan tersebut untuk klarifikasi terkait mutasi jabatan yang dilakukan Plt. Bupati Malang, Drs. H. M. Sanusi, beberapa waktu lalu.
Pernyataan itu, disampaikan Ketua Komisi I, Didik Gatot Subroto, kepada Malang Post. Menurutnya, klarifikasi itu diagendakan siang hari setelah rapat Paripurna di Gedung DPRD Kabupaten Malang. "Tahapan kami yang pertama adalah klarifikasi terlebih dahulu. Apa yang menjadi acuan untuk melakukan mutasi jabatan," ujar Didik Gatot Subroto.
Dari hasil klarifikasi, lanjutnya, Komisi I DPRD baru akan melakukan langkah lainnya. Salah satunya, akan melakukan klarifikasi terhadap Plt. Bupati Malang, Sanusi. Terkait dengan mutasi jabatan tersebut, menurut Didik, seharusnya tidak bisa dilakukan. Karena merujuk pada peraturan dan undang-undang, mutasi tersebut jelas melanggar. Sehingga Plt. Bupati Malang harus membatalkannya."Karena tidak ada izin tertulis dari Kemendagri, maka mutasi tersebut harus dibatalkan, lantaran melanggar aturan," tuturnya.
Ketika tidak dibatalkan, maka akan berdampak pada pejabat yang dimutasi. Pasalnya, mereka tidak bisa melakukan kebijakan apapun. Seperti membubuhkan tandatangan surat tugas atau lainnya.
Sekadar informasi, mutasi jabatan yang dilakukan Plt. Bupati Malang, Sanusi, pada 31 Mei lalu menuai polemik. Pasalnya, mutasi jabatan tersebut dianggap tidak sah. Sebab sesuai peraturan pemerintah (PP) nomor 49 tahun 2008 tentang Pilkada, sebelum menjabat Bupati Malang definitif tidak boleh melakukan mutasi.
Kalaupun melakukan mutasi, harus ada izin tertulis dari Kemendagri. Sementara, yang terjadi belum ada izin tertulis mutasi jabatan sudah dilakukan. Salah satunya dengan mengganti jabatan Direktur RSUD Kanjuruhan Kepanjen. (agp/udi)

Berita Terkait

Berita Lainnya :