Kejari Deadline Lima Kades Dua Pekan!


MALANG - Lima desa langsung menyatakan sanggup bayar pajak Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) setelah dipanggil Kejari Kepanjen. Ini setelah diberi deadline  dua pekan untuk bereskan tanggungan pajak mereka. Sedangkan Desa Tegalrejo, Sumbermanjing Wetan langsung melunasi.
"Mereka sanggup membayar dengan tenggang waktu yang sudah kami berikan, antara 1 - 2 minggu. Kesanggupan membayar tertuang dalam surat pernyataan bermaterai yang ditandatangani," ungkap Kasi Datun Kejari Kepanjen, Wahyu Susanto.
Seperti diberitakan Malang Post sebelumnya, enam kepala desa (kades) dipanggil Kejari Kepanjen, Selasa (12/3). Penyebabnya mereka belum membayar pajak DD dan ADD tahun 2018 lalu.  
Enam Kades yang dipanggil yakni Kades Tegalrejo, Budi Purnomo, Kades Klepu, Suwanto, Kades Sekarbanyu, Suwarji dan Kades Talok, Joko Sugeng Suprapto. Selain itu  Kades Gondanglegi Wetan, H. Rudi dan Kades Permanu, Suparno.
Lebih lanjut Wahyu belum memastikan sanksi yang diberikan jika dalam waktu dua pekan tak melunasi pajak.  Bahkan belum bisa disimpulkan masuk dalam ranah pelanggaran pidana atau tidak.
Alasannya untuk menyimpulkan masuk ranah pidana, harus melalui telaah dan kajian yang lebih mendalam. Ada penyelidikan untuk mengetahui apakah ada tidaknya indikasi penyimpangan.
"Karena ini masih dalam tenggang waktu penagihan, maka kami belum bisa menyimpulkan masuk ranah pidana. Sebab harus ada kajian yang lebih jauh soal itu," ujarnya.
Wahyu menyampaikan, dalam perpajakan ada kualifikasi undang-undangnya sendiri. Pajak yang belum terbayarkan, tidak bisa serta merta langsung disimpulkan sebagai pelanggaran pidana. Keterlambatan pembayaran pajak, sanksinya berupa  denda dan kurungan penjara.
"Tetapi kualifikasi tindak pidana dalam perpajakan ini, kategorinya sangat banyak. Sehingga tidak bisa disimpulkan langsung masuk ranah pidana. Misalnya, keterlambatan membayar pajak kendaraan kan tidak bisa langsung dipidana," paparnya.
Namun demikian, Wahyu mengatakan, perkara pajak bisa masuk ranah pidana, ketika ada temuan bahwa DD atau ADD telah dikorupsi. Sehingga otomatis pajak tidak terbayarkan. "Sedangkan kalau penggelapan pajak, adalah uang pajak yang sudah ada namun tidak dibayarkan," kata dia.
Lantas bagaimana dengan empat desa lain yang juga belum membayar pajak DD dan ADD? Dikatakan Wahyu, untuk empat desa lain masih menunggu surat permohonan pemanggilan dari KPP Pratama Kepanjen. Karena permohonan pemanggilan pertama hanya untuk enam desa saja.
"Karena kami ini sifatnya adalah kuasa atau pengacara KPP Pratama Kepanjen, maka untuk pemanggilan empat desa lain menunggu permohonan dari KPP Pratama," ucapnya. (agp)

Berita Lainnya :