Giliran Berikutnya Empat Desa


MALANG - Kasi Pengawasan dan Konsultasi (Waskon) 4, KPP Pratama Kepanjen, Djoko Supraktikno, mengatakan masih ada empat desa belum melunasi pajak DD dan ADD. Yakni Desa Banjarsari, Kecamatan Ngajum, Desa Sindurejo, Kecamatan Gedangan, Desa Sambigede, Kecamatan Sumberpucung dan Desa Tlogosari, Kecamatan Tirtoyudo.
"Empat desa ini, akan dipanggil berikutnya karena sesuai data kami,  tahun 2018 belum menyetorkan pajak. Namun untuk pemanggilannya, jadwalnya kami serahkan kepada Kejaksaan Negeri Kepanjen," jelas Djoko Supratikno.
Menurutnya, dari enam desa yang dipanggil semuanya sudah sanggup untuk membayar. Bahkan sudah ada kades yang langsung membayar saat dipanggil. Rata-rata, setiap tahun besaran pajak yang belum terbayar sekitar Rp 50 juta.
"Pembayaran pajak disesuaikan dengan kegiatan yang dilakukan. Kalau kegiatannya berbentuk fisik, besaran pajaknya bisa sampai lima persen dari anggaran yang digunakan. Karena setiap pengerjaan fisik pembelian barang ada PPN yang harus dibayar," ungkap Djoko.
Dia menjelaskan, banyak faktor kenapa pajak belum dibayarkan. Selain karena human, juga karena kades tersangkut kasus hukum. Atau uang pajak dibawa lari oleh oknum kades, serta terpakai oleh oknum-oknum di desa.
"Kalau mereka mengatakan tidak paham tentang pembayaran pajak, tidak mungkin. Karena sudah ada pedoman dan buku panduan tentang pajak yang harus dibayarkan dari penggunaan DD dan ADD," urainya.
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Malang, Suwadji, mengatakan, selama ini sudah kerap kali memberikan sosialisasi tentang pembayaran pajak. Selain sosialisasi bersama dengan Inspektorat, juga dengan  Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
"Selain itu, selama ini kami juga sering memberikan bimtek tentang penggunaan DD dan ADD. Supaya tidak disalahgunakan dan tersangkut masalah hukum," kata Suwadji.
Ditegaskannya lagi, para kades yang belum membayar pajak, dimungkinkan karena tiga hal. Pertama tidak paham kalau DD dan ADD ada pajak yang harus dibayarkan. Kedua karena kelalaian atau lupa, belum membayar padahal sudah ada anggaran untuk membayar pajak. Dan ketiga, karena saat penyusunan rencana anggaran biaya (RAB), beban pajak tidak terhitung.
"Pengelolaan DD dan ADD ini, memang bisa tersangkut masalah hukum. Misalnya karena penggunaannya tidak sesuai dengan pedoman. Atau pajak yang seharusnya dibayarkan, tidak dibayarkan melainkan untuk kepentingan pribadi," bebernya.
Sementara itu, Kades Talok, Joko Sugeng Suprapto, salah satu dari enam kades yang dipanggil, ketika dikonfirmasi membenarkan adanya pemanggilan terhadap dirinya. Dari pemanggilan tersebut, Joko mengaku sudah ada kesepakatan untuk melunasinya.
"Sudah dibuatkan berita acara dari Kejari Kepanjen dan diberi waktu dua minggu untuk melunasi. Permasalahan pajak sudah beres dan tidak ada masalah, karena pemanggilan kemarin (Selasa, red) untuk klarifikasi. Serta permintaan pertanggungjawaban pembayaran pajak," urainya.
Joko mengakui,  pajak ADD dan DD yang belum terbayar  untuk pajak tahun 2016, 2017 dan 2018. Besarannya, tahun  2016 sekitar Rp 40 juta dan tahun 2017 sebesar Rp 59 juta. "Sedangkan tahun 2018 masih belum. Sebab pengerjaan pembangunan juga belum selesai, karena sebelumnya pencarian DD dan ADD ada kemunduran," jelasnya.
Disinggung alasan kenapa belum membayar pajak,  Joko mengatakan karena sebelumnya tidak paham tentang adanya pajak yang harus dibayarkan. "Selain itu, dari pendamping desa juga ada aturan atau regulasi yang selalu berubah dan berbeda," pungkasnya. (agp/van)

Berita Lainnya :