Gandeng Tiga Perguruan Tinggi, DPKPCK Bahas Peninjauan Kembali RTRW


MALANG - Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya (DPKPCK) Kabupaten Malang mulai mendiskusikan laporan pendahuluan Peninjauan Kembali (PK) Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Malang di ruang rapat kantor DPKPCK Kabupaten Malang di Kepanjen, Kamis (18/7).
Selain dihadiri tim koordinasi Penataan Ruang Daerah (TKPRD) Kabupaten Malang, tiga perguruan tinggi juga terlibat dalam ‘perumusan’ RTRW Kabupaten Malang. Yakni Universitas Brawijaya (UB) Malang, Universitas Merdeka (Unmer) dan ITN Malang. Mereka menjadi tim teknis, karena memiliki tim yang bergerak di bidang tata ruang.
“Unmer memiliki tinjauan kepariwisataan, ITN memiliki tenaga planologi, sedangkan UB memiliki tim planologi, bencana dan hukum tata ruang,” kata Kepala DPKPCK Kabupaten Malang, Dr. Ir. Wahyu Hidayat, MM kepada Malang Post.
“Bagaimana perkembangannya, tergantung dari laporan pendahuluan PK,” ungkapnya.
Dia menjelaskan, RTRW yang dimiliki Kabupaten Malang masih produk tahun 2010. “Sekarang tahun 2019, RTRW tersebut sudah tidak mengakomodir perkembangan Kabupaten Malang. Sudah banyak perubahan yang besar dan tidak bisa diimplementasikan. Ada pula peraturan perundangan yang belum diakomodir RTRW,” tutur mantan Camat Tajinan itu.
Sekarang, tegas mantan Kepala Dinas Pengairan Kabupaten Malang itu, ia yang mendapat pelimpahan kewenangan dari Badan Perencanaan dan Pembangunan (Bappeda)  terkait tata ruang, akan memulai revisi tersebut. “Contohnya perkembangan bandara Abd Saleh yang akan menjadi bandara Internasional,” ucapnya.
Belum lagi, perkembangan jalan tol sampai Kepanjen, tol wisata, perkembangan wisata Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Singosari, ataupun perubahan kecamatan Kepanjen menjadi ibu kota. “Dinamika ini harus ditindaklanjuti dengan tata ruang,” kata doktor ilmu sosial tersebut.
Sebab, perubahan dengan dinamika itu berdampak langsung kepada tata ruang yang ada. Setelah laporan pendahuluan PK ini, akan dinilai layak atau harus direvisi. Laporan pendahuluan PK merupakan masukan kepada penyusun dari semua organisasi perangkat daerah (OPD) terkait berdasarkan sektor-sektor.
Wahyu, sapaannya, mengaku membutuhkan waktu hingga akhir tahun 2019 untuk menyelesaikan perubahan RTRW bersama tim ini agar bisa segera diajukan dan disahkan melalui Menteri Agraria/Tata Ruang (ATR). “Kita targetkan selesai dalam tahun ini karena sudah banyak investor yang masuk ke Kabupaten Malang,” tutupnya. (mar)

Berita Terkait