Didatangi Dua Tank, Warga Merasa Terintimidasi


MALANG – Konflik lahan perkebunan di Dusun Sumber Mas, Desa Ringin Kembar, Kecamatan Sumbermanjing Wetan, memanas. Dua pihak saling klaim lahan perkebunan seluas sekitar 355 hektar ini. Kedua pihak, sama-sama memiliki surat yang menyatakan hak kepemilikan lahan tersebut.
Akibat memanasnya tensi konflik lahan ini, pihak warga Dusun Sumber Mas dan TNI dalam hal ini Puskopad, terlibat perang dingin dan urat syaraf. Posko warga di kawasan lahan, dirusak dan dibongkar oleh orang-orang tak dikenal. Kawasan Sumber Mas sendiri, berjarak sekitar 50 kilometer di tenggara dari Kota Malang.
“Pos kami di lahan itu dibongkar dan dirusak oleh preman pada 8 September 2018 lalu. Sebelumnya, tanggal 5 September 2018, pukul 10.45 WIB, dusun kami juga didatangi dua buah tank yang melintas di kawasan dusun, beserta tiga puluhan orang berpakaian seragam,” ujar Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Sumber Mas, Muhammad Nawawi, 50, kepada Malang Post, ditemui di Dusun Sumber Mas, sore kemarin.
Saat menemui Malang Post bersama hampir seluruh masyarakat Dusun Sumber Mas, Nawawi menuturkan warga mengantongi SK Menteri Dalam Negeri nomor 191/DJA/1981 yang diterbikan pada 1 Desember 1981. Surat ini menyerahkan hak pengelolaan lahan eigendom verponding 1005 kepada masyarakat Sumber Mas yang mengaku telah menggarap lahan ini sejak 1931.
“Tahun 1921, lahan ini digarap Belanda. Tahun 1931, diserahkan pada warga, dan digarap turun temurun oleh masyarakat Dusun Sumber Mas sampai saat ini. Tapi, sejak tahun 2007, kami tak bisa menggarap karena lahannya diklaim oleh pihak Puskopad TNI. Sudah 11 tahun tak bertani,” sambungnya.
Konflik lahan perkebunan ini pecah, berbarengan dengan insiden bentrokan fisik warga Harjokuncaran dan personel TNI. Sebelum konflik tersebut memuncak, warga Sumber Mas yang sebagian besar adalah buruh tani menggarap lahan dengan cara tumpang sari. Menurut Suwadi, 64, salah satu buruh tani yang juga warga Sumber Mas, warga masih tidak mengetahui makna SK Mendagri tahun 1981 ini.
“Kami saat itu masih tanam tumpang sari dalam menggarap lahan. Kami baru tahu kalau lahan ini diredistribusikan kepada para petani setelah ada warga yang berpendidikan, mengetahui surat itu. Kami jadi tahu bahwa lahan ini adalah lahan hak kami, yang diberikan oleh pemerintah,” ujar Suwadi.
Hanya saja, warga mengklaim dilarang menanam sejak konflik Harjokuncaran terjadi. Pecahnya konflik antara warga Sumber Mas dan Puskopad terjadi ketika ada penanaman pisang, jagung dan singkong pada Juli 2018.  Warga Sumber Mas, lalu mendengar isu akan ada orang yang mencabuti tanaman warga di lahan ini.
“Kami langsung lapor ke Muspika, akhirnya ada pertemuan, semua datang. Danramil, Polsek, kecamatan. Intinya, pertemuan itu menanyakan tentang tanah sengketa, bahwa penyewa lahan, tak boleh menanam sebelum ada keputusan hukum. Tapi, setelah itu, kami merasa diintimidasi,” kata Ardoko, 55, buruh tani Sumber Mas.

Berita Terkait

Berita Lainnya :