Dewan Setujui Ranperda Kemudahan Investasi


MALANG - DPRD Kabupaten Malang menyetujui rancangan peraturan daerah (Perda), tentang pemberian insentif dan kemudahan investasi, serta pemberdayaan usaha mikro. Persetujuan tersebut disampaikan dalam Rapat Paripurna di Gedung DPRD, Selasa (18/6).
Rahmad Kartala, juru bicara DPRD Kabupaten Malang, menyampaikan, bahwa penanaman modal mempunyai peranan penting untuk menumbuhkan pertumbuhan perekonomian daerah. Antara lain, meningkatkan pendapatan masyarakat, menyerap tenaga kerja lokal dan memberdayakan sumberdaya lokal. Termasuk meningkatkan pelayanan publik, meningkatkan produk domestik regional bruto serta mengembangkan usaha mikro, kecil dan koperasi.
Namun upaya Pemerintah Daerah untuk meningkatkan penanaman modal melalui pemberian insentif dan kemudahan investasi itu, perlu dioptimalkan sejalan dengan perkembangan iklim usaha yang kondusif saat ini.
"Karenanya, ada beberapa hal penting dalam rancangan Perda tentang pemberian insentif dan kemudahan investasi. Yakni diantaranya, harus bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan serta meningkatkan kemampuan daya saing," ungkap Rahmad Kartala.
Sementara itu, untuk rancangan Perda tentang pemberdayaan usaha mikro, dewan menyampaikan beberapa point. Diantaranya, pemberdayaan usaha mikro harus bertujuan untuk mewujudkan struktur perekonomian di daerah yang seimbang, berkembang dan berkeadilan.
Selanjutnya, Pemerintah Daerah harus memfasilitasi penciptaan iklim usaha yang mendukung pemberdayaan usaha mikro, dengan menetapkan peraturan dan kebijakan yang meliputi beberapa aspek. Yakni, pendanaan, sarana prasarana, informasi usaha, kemitraan, perizinan usaha, kesempatan berusaha, promosi dagang serta dukungan kelembagaan.
Selain itu, dalam rapat paripurna juga disampaikan pemandangan umum bersama beberapa fraksi terhadap penyampaian rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2018. Dalam pandangan umum itu, Nina Susanti, juru bicara DPRD Kabupaten Malang, menyampaikan beberapa hal.
Pertama, tentang pendapatan daerah yang teralisasi 100,64 persen. Dimana realisasi PAD sebesar Rp 585,2 miliar lebih. Pajak daerah Rp 281,1 miliar dan retribusi daerah Rp 37 miliar. Pelampuan target PAD tersebut sudah sesuai dengan data potensi yang terupdate.
"Kemudian dari sisi belanja, tidak terduga dari anggaran sebesar Rp 6,2 miliar, dan realisasi sebesar Rp 1,4 miliar. Mohon penjelasan dasar penetapan besaran anggaran belanja tidak terduga, berikut dengan alasan kecilnya realisasi dari belanja tak terduga tersebut," papar Nina Susanti.
Sedangkan Plt. Bupati Malang, Sanusi, dalam rapat paripurna menyampaikan pendapat akhir terhadap persetujuan bersama antara Pemkab Malang dengan DPRD, terhadap rancangan Perda pemberdayaan usaha mirko dan pemberian insentif serta kemudahan investasi.
Sanusi menyampaikan, rancangan Perda tentang pemberdayaan usaha mikro, sesuai surat Gubernur Jatim tanggal 29 Maret 2019, nomor : 188/7632/013.4/2019 perihal hasil fasilitasi rancangan Perda Kabupaten Malang terkait dengan Raperda tentang pemberdayaan usaha mikro.
Dengan adanya Perda tentang pemberdayaan usaha mikro, akan terwujud beberapa hal. Diantaranya, peningkatan ekonomi daerah. Penciptaan lapangan kerja. Peningkatan pembangunan ekonomi berkelanjutan. "Selain itu, peningkatan kemampuan daya saing, pengembangan ekonomi kerakyatan, serta peningkatan minat investor untuk melakukan penanaman modal terus akan dipacu," papar Sanusi. (agp/udi)

Berita Terkait

Berita Lainnya :