Dewa: Bupati Butuh Wakil, Golkar Juga Minat Kursi Wabup


MALANG – H. M. Sanusi harus memiliki pendamping, jika dilantik sebagai Bupati secara definitif. Hal tersebut ditegaskan Wakil Ketua Umum Garda Pemuda NasDem, Kresna Dewanata Prosakh. Dewa sapaan akrabnya menegaskan bahwa posisi Wakil Bupati (Wabup) krusial untuk membantu tugas Bupati. Bupati dan Wabup itu satu paket dalam Pilkada.
Atas dasar fungsi pentingnya Wabup, Dewa memberi saran, sepatutnya Plt. Bupati Malang melakukan konsolidasi dengan partai pengusung. Tentu konsolidasi terkait posisi Wabup tersebut. Menurut pria yang menjabat Ketua KNPI Kabupaten Malang ini, jabatan Wabup di Pemerintah Kabupaten Malang sangat dibutuhkan. Keberadaannya, tak sekadar membantu kinerja bupati, tapi juga optimalisasi kerja pemerintahan.
”Eloknya di Kabupaten Malang ini ada jabatan Wabup itu terisi. Karena melihat luas wilayah, Wabup sangat dibutuhkan,’’ ungkap tokoh senior Nasdem Malang Raya ini kepada Malang Post, Rabu (12/6) .
Dia mengatakan, jabatan Wabup tak sekadar menjadi pendamping, tapi fungsinya juga krusial. Karena Wabup juga mempengaruhi roda pembangunan di Kabupaten Malang.
”Terlepas waktunya cukup singkat, jabatan Wabup itu eloknya ada. Apalagi saat pemilihan dulu, Bupati dan Wakil Bupati itu satu paket. Dan dalam pelaksanaan kerja, keduanya juga saling mendukung, untuk kemajuan pembangunan,’’ tambah pria berkacamata minus ini.
Dewa juga tahu bahwa sejumlah nama sudah berhembus untuk posisi Wabup. Namun demikian, nama Wabup pengganti harus diusulkan oleh Partai Politik pengusung.
”Mekanismenya demikian, wakil bupati pengganti itu diusulkan oleh partai pengusung saat pencalonan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2015 lalu,’’ tegas Wakil Ketua Umum Garda Pemuda NasDem ini.
Pada saat pencalonan Bupati dan Wakil Bupati dulu, pasangan Dr. H. Rendra Kresna dan H. M. Sanusi diusung tiga partai. Yaitu Partai NasDem, PKB dan Partai Golkar. Pasangan ini juga didukung enam parpol lain, yaitu Partai Gerindra, PKS, PPP, Partai Demokrat, Partai Hanura dan PAN.
”Tapi mekanismenya sesuai undang-undang yang mengusulkan pengganti Wabup adalah partai pengusung. Ya diikuti aturan tersebut,’’ ungkapnya.

Berita Lainnya :