Datangi Polres Malang, Warga Tanyakan Kasus Mantan Kades Banjarsari


MALANG - Perwakilan warga Desa Banjarsari, Kecamatan Ngajum, mendatangi Polres Malang, Senin (17/6) siang. Kedatangan mereka untuk menanyakan perkembangan pengaduan dugaan penyelewengan alokasi dana desa (ADD) tahun 2018 yang terjadi di desanya.
"Kami yang datang ini, perwakilan paguyuban Ketua RT dan RW Desa Banjarsari. Kedatangan kami untuk menanyakan sejauh mana perkembangan dari pengaduan dugaan korupsi ADD," ungkap Arif Samsudi, Ketua RT 02 yang dibenarkan Imam Aspali, Ketua RT 03 RW 02.
Sebelumnya pada 3 Juni 2019 lalu, perwakilan warga ini melayangkan surat pengaduan dugaan korupsi ADD 2018 ke Polres Malang. Dugaan korupsi tersebut dilakukan oleh mantan Kepala Desa (Kades) Banjarsari, berinisial SM.
SM diduga telah menyelewengkan anggaran ADD 2018. Pasalnya, selain tidak transparasi dalam penggunaannya, juga banyak proyek pembangunan yang tercantum dalam rencana anggaran biaya (RAB) tidak terealisasi.
Diantaranya, terkait anggaran pembongkaran atau rehab Pendopo Balai Desa sebesar Rp 125 juta. "Dalam RAB anggaran tersebut tercantum, namun sampai sekarang tidak ada terealisasinya," jelas mereka.
Selain itu, anggaran untuk pengadaan kursi rapat Balai Desa sebesar Rp 17,5 juta dan pembelian neon box juga tidak teralisasi. Termasuk beberapa proyek pavingisasi yang juga tidak terealisasi. Sebagian pavingisasi yang sudah dikerjakan itupun, tidak sesuai ukurannya.
Terkait dengan program pembangunan yang tidak berjalan tersebut, warga juga sudah melakukan kroscek ke bendahara desa. Diketahui, uang sudah dicairkan, namun tidak ada releasisasinya. Bahkan, sempat dijanjikan semua proyek pembangunan selesai bulan Februari 2019 lalu, tetapi tidak ada wujud fisiknya.
"Kami sudah konfirmasi ke BPD, namun mengaku tidak tahu menahu soal anggaran ADD tersebut. Malahan kami diberikan bukti data beberapa proyek yang tidak terealisasi. Termasuk sempat menanyakan ke desa, namun jawaban Kepala Desa saat itu sama sekali tidak memuaskan," urainya.
Warga menegaskan, upaya membongkar dugaan penyelewengan ADD tersebut, tidak ada unsur politik. Tidak ada unsur menjatuhkan mantan Kades SM dalam Pilkades mendatang. Tetapi karena warga ingin mengungkap ketidakberesan dalam penggunaan anggaran ADD 2018.
"Gejolak warga terkait transparasi anggaran ini, jauh sebelum ada pencalonan Pilkades. Karena kami menyelidiki dugaan penyelewengan anggaran sejak bulan November 2018 lalu. Lantaran janji untuk menyelesaikan proyek pembangunan sampai bulan Februari tidak terealisasi, akhirnya kami mengadukan ke Polres Malang. Hal ini, supaya menjadi pelajaran untuk Kades terpilih nantinya," terangnya.
Terpisah Kasatreskrim Polres Malang, AKP Adrian Wimbarda, dikonfirmasi mengatakan masih akan mengecek pengaduan masyarakat Desa Banjarsari, Ngajum tersebut. Karena surat pengaduan warga itu masih belum diterimanya.
Ketika surat pengaduan sudah diterima, pastinya akan segera dilakukan penyelidikan. "Tetapi untuk penyelidikan baru akan kami kebut setelah pelaksanaan Pilkades serentak selesai," tegasnya. (agp/udi)

Berita Terkait

Berita Lainnya :