Anggaran UPP Minim, Pungutan Liar Merajalela

 

MALANG – Minimnya regulasi yang mengatur biaya operasional pengurusan dokumen, menjadi salah satu penyebab pungutan liar (pungli) kerap terjadi. Hal ini dikatakan Analis Bidang Hukum Polda Jatim, AKBP Adang Oktori, Kamis (13/9).
Dia hadir dalam kegiatan monitoring dan evaluasi Pelaksana Tugas Unit Pemberantasan Pungli (UPP) Kabupaten di Pendopo Panji. Ditegaskan Adang, banyak pungli terjadi karena kekurangan biaya operasional pengurusan dokumen administrasi. 
”Yang kerap saya temui pungli dilakukan oleh kepala desa dengan kasus prona atau pertanahan. Dalam keterangan yang disampaikan alasan menarik biaya lebih karena mereka kekurangan untuk biaya operasional,’’ ungkapnya.
Dengan alasan-alasan tersebut, dia pun berharap ada aturan terkait menentukan biaya dalam pengurusan dokumen. Aturan itu dapat dibuat oleh kepala daerah masing-masing sesuai dengan rumusan yang ditetapkan. 
Dan jika pejabat pemerintahan menarik dari biaya yang ditetapkan, jelas itu masuk pungli atau ilegal. Dalam pemaparannya, Adang juga mengatakan jika banyaknya pejabat terkena operasi tangkap tangan (OTT) lantaran minimnya koordinasi antar kelompok kerja di UPP. 
Menurut dia, OTT bukan indikasi suksesnya UPP dalam menjalankan tugas.  Adang pun menguraikan, bahwa kasus OTT yang terjadi selama ini tidak semuanya dilatarbelakangi tindak pidana. Adang juga sempat menyinggung soal anggaran untuk kinerja UPP. 
Sejauh ini, dia mengatakan masing-masing daerah menyediakan anggaran sangat kecil, sehingga disebutkan banyak UPP yang tidak bekerja secara maksimal. “Saya sering menanyakan ke daerah,” ujar dia. 
Pertama memang tidak ada pungli karena daerah tersebut bersih, atau tidak ada pungli karena memang UPP nya tidak bekerja. Dan saat ditelisik lagi, UPP tak bekerja maksimal, karena tidak ada anggaran yang bisa mereka gunakan untuk keperluan operasional.
Wakil Bupati Malang, H. M Sanusi mengakui anggaran operasional UPP sangat minim. Padahal, pekerjaan UPP sendiri sangat berat. Dia berharap adanya kebijakan yang mengatur terkait dengan anggaran UPP dan ada regulasi bagi pelayan masyarakat. 
Terutama dalam hal tambahan biaya. Menurut dia, Bupati Malang dapat membuat surat keputusan yang mengatur secara khusus tambahan biaya. ”Dalam surat itu harus dijelaskan secara detail tambahan biaya yang dibayar masyarakat. Kalau ada tambahan diluar itu, jelas pungli,” katanya. (ira/mar)

Berita Terkait

Berita Lainnya :