Warga Pertanyakan Penyegelan, Wali Kota Malang: Kami Tidak Berdiam Diri


MALANG – Penyegelan bangunan pompa air Wendit milik PDAM Kota Malang oleh Satpol PP Kabupaten Malang mendapat dukungan dari warga. Namun warga juga mempertanyakan kenapa penyegelan tersebut baru dilakukan Senin (8/7). Padahal gedung pompa air di RT 03 RW04, Dusun Mendit Barat, Desa Mangliawan, Kecamatan Pakis itu, telah berdiri sejak tahun 1980.
Rokimin salah satu tokoh masyarakat Desa Mangliawan mengatakan, jika sejak awal warga sudah mempertanyakan kelengkapan izin bangunan pompa air. Karena selama ini, warga mengaku tidak pernah dimintai persetujuan pembangunan gedung, maupun operasional gedung.
Menurutnya, tahun 2015,  ketika ia menjabat Ketua BPD Desa Mangliawan pernah mendatangi kantor PDAM Kota Malang. Tujuannya untuk menanyakan tentang IMB maupun HO (izin gangguan).
“Tapi tidak pernah diberitahu. Dan baru kemarin, warga ngeh, jika gedung itu betul-betul tak berizin,” ungkapnya.
Rokimin juga menegaskan, ia sangat tidak respek dengan PDAM Kota Malang, yang selama ini tidak pernah memperhatikan dampak lingkungan. Dia pun mengaku, puncak kegeraman warga itu terjadi pada tahun 2015. Di mana PDAM Kota Malang dikatakan Rokimin melakukan eksploitasi sumber air Wendit, namun tak pernah memperhatikan Amdal lingkungan. Akibat ekspolitasi itu, aliran sungai di Wendit pun mengalami penurunan arus.
“Dulu sungai di area Wendit arusnya deras, tapi saat sumber air wendit ini di ekploitasi, dengan alirasn sungai pun mengecil,” kata Rokimin.
Dan saat aliran sungai mengecil, warga pun dirugikan, karena aliran sungai tak bisa mengalir ke sawah milik warga.
”Kami marah besar saat itu. Apalagi, PDAM Kota Malang juga banyak melanggar aturan. Salah satunya tak menyalurkan kontribusi air ke warga sesuai dengan ketentuan,” tambahnya.
Dijelaskan Rokimin, jika dalam surat yang dikeluarkan Kementerian PUPR sudah jelas. Bahwa PDAM Kota Malang dapat mengambil air dari sumber air Wendit 1.500 liter per detik. Dari jumlah itu, PDAM Kota Malang wajib mendistribusikan air ke warga sebanyak 15 persen. Faktanya  perusahaan daerah milik Pemerintah Kota Malang ini hanya mendistribusikan air tidak lebih dari 10 persen ke rumah-rumah warga.
“Tahun 2018 lalu, kami kembali bergejolak mengenai kompensasi air ini. Tapi faktanya tidak ada perubahan. Dan itu terbukti, sampai dengan saat ini kompensasi air yang diberikan kepada warga tidak lebih dari 10 persen,” tambah Rokimin.
Seiring dengan penyegelan gedung itu pompa air tersebut, Rokimin pun meminta Pemerintah Kabupaten Malang lebih tegas. Yaitu tidak sekadar menyegel gedung. Namun juga menghentikan operasional pompa air, karena operasional pompa itu juga diduga tidak memiliki izin.  
Disinggung aksi yang dilakukan terkait dengan polemik ini? Rokimin mengaku menunggu, Pemerintah Kabupaten Malang. Ia berharap ada ketegasan dari Pemkab Malang untuk menyelesaikan hal ini. Yang perlu ditekankan adalah dengan eksplotasi sumber air itu berdampak pada lingkungan yang sangat fatal.
“Akibat sumber air disedot terus menerus oleh PDAM Kota Malang, aliran sungai di area Wendit menjadi mengecil,” tandas Rokimin.
Sementara itu, Supriyoko salah satu warga Dusun Wendit Barat, Desa Mangliawan, Kecamatan Pakis pun mengatakan hal yang sama. Dia setuju dengan penyegelan bangunan pompa air milik PDAM Kota Malang oleh Satpol PP. Alasannya jelas, karena bangunan itu tidak memiliki IMB.
”Kalau tidak memiliki IMB dan HO kan sudah jelas itu melanggar. Tapi anehnya, ini kan sesama pemerintahan, apakah tidak bisa dirembug dengan baik,” ungkapnya.
Pria yang akrab disapa dengan nama Kuncung ini bercerita, ketika penyegelan berlangsung, banyak warga k yang keluar dan melihat prosesnya. Ketika itu warga juga bertanya-tanya, serta memandang aktivitas itu janggal.
”Apalagi gedungnya itu sudah berdiri lama, sejak saya masih kecil. Jadi aneh saja melihatnya,” katanya.

Berita Lainnya :