Wali Kota Akui Lemah Penegakan Hukum Perda


MALANG - Peraturan Daerah (Perda) Kota Malang terkait sampah mendapatkan sorotan dari DPRD Kota Malang. Selama ini, peraturan tersebut dinilai masih belum memberikan tindakan tegas kepada masyarakat yang membuang sampah sembarangan.
Oleh karena itu, dewan mendesak Pemerintah Kota (Pemkot) Malang serius untuk memberikan sanksi yang sudah tertera dalam aturan yang ada. Anggota Komisi A DPRD Kota Malang, Purwono Tjokro Darsono mengungkapkan, selama ini, Pemkot Malang masih lemah terhadap penindakan terhadap masyarakat yang melanggar aturan. Padahal, pada masing-masing Perda sudah dilengkapi dengan sanksi yang mengikat. Bahkan, bentuknya tak main-main seperti yang sudah diatur dalam undang-undang.
"Perda yang dibuat agar disosialisasikan dan ditegakkan. Salah satunya berkaitan dengan Perda Sampah. Jika sanksi dalam Perda tersebut ditegakkan, kami yakin mampu mengurangi problem banjir yang selama ini sering terjadi," kata dia di sela-sela sidang paripurna dengan agenda Penyampaian Laporan Bapemperda Terhadap Ranperda Pajak Daerah dan PBB Kota Malang, Rabu (12/6).
Menanggapi hal tersebut, Wali Kota Malang Sutiaji menjelaskan, seluruh Perda yang dibuat sudah mengatur sanksi. Namun sejauh ini memang belum dapat ditegakkan, lantaran Pemkot Malang masih kekurangan Pejabat Pegawai Negeri Sipil (PPNS), yang memang memiliki kewenangan dalam melakukan penyidikan. "Kita memang lemah dalam penegakan hukum, karena PPNS kita masih terbatas, sampai sekarang baru 11 orang saja," kata dia.
Padahal, lanjut dia, untuk sebuah Perda yang rawan dilanggar membutuhkan setidaknya dua sampai tiga PPNS. Sehingga, langkah yang diambil adalah segera melakukan inventarisasi untuk mengetahui berapa banyak kebutuhan PPNS untuk menegakkan setiap sanksi yang telah ditetapkan di dalam Perda. "Setelah diinventarisir, baru kita bisa tahu berapa banyak kebutuhan kita," jelas dia.
Meski demikian, pihaknya akan memperketat pengawasan di beberapa titik, khususnya agar masyarakat tidak membuang sampah sembarangan, seperti pada jembatan yang memang rawan dijadikan untuk membuang sampah. “Ada sekitar 700 CCTV yang sempat gagal lelang. Setelah Perubahan Anggaran Keuangan (PAK), Insya Allah tidak ada lagi gagal lelang,” tandas dia.(tea/aim)

Berita Terkait

Berita Lainnya :