Sidak ke Lokasi Apartemen, Dewan Kaji Legalitas

 
MALANG - Keluhan warga kawasan Tlogomas terkait pembongkaran bangunan eks Resto Baiduri mendapat perhatian  DPRD Kota Malang. Anggota Komisi C DPRD Kota Malang, Rabu (16/5) mendatangi langsung lokasi pembongkaran yang direncanakan akan menjadi apartemen baru tersebut. 
Sebelumnya proses pembersihan lahan dan bangunan ini dinilai menganggu warga khususnya lingkungan sekolah sekitar. Pasalnya aktivitas pembongkaran dianggap bising sehingga menganggu aktivitas belajar mengajar sekolah. Pembangunan apartemen yang direncanakan setinggi 20 lantai ini berdekatan dengan tiga sekolah, MTs Muhammadiyah 1, SMK 2 Muhammadiyah, dan MAN 1 Malang.  Anggota Komisi C DPRD Kota Malang Harun Prasojo menjabarkan, pihaknya ingin mengetahui sendiri apakah aktivitas proyek benar seperti yang dikeluhkan warga atau tidak, serta melakukan pengecekan langsung terkait legalitas pembangunan.
“Kami ingin benar-benar mengumpulkan data dan fakta yang ada di lapangan. Pembangunan seperti memang termasuk pembangunan dan investasi yang masuk ke Kota Malang akan tetapi juga harus sesuai aturan. Jangan sampai menganggu,” tegas politisi PAN Kota Malang.
Usai melakukan pengecekan ini dewan akan mengumpulkan pihak-pihak terkait. Mulai dari warga, pihak pengembang, dinas terkait dan juga akademisi jika diperlukan. 
Hal ini dilakukan agar permasalahan yang terjadi dapat ditengahi dengan solusi win-win. Harun menerangkan pula dalam waktu dekat akan melakukan pengecekan legalitas dan perizinan pembangunan kepada dinas-dinas terkait. 
Sementara itu Kepala DPUPR Kota Malang Hadi Santoso membenarkan bahwa pembangunan tersebut belum mengantongi izin.
"Izin mendirikan bangunan (IMB) belum ada, di PU sendiri saat ini masih proses pengajuan advice planing (AP). AP ini salah satu syarat IMB," ujar Soni, sapaan akrabnya. Menurutnya AP bisa cepat diproses asalkan syaratnya lengkap. 
Hanya saja, pihak PU masih harus berkoordinasi dengan BPN Kota Malang terkait status lahan yang akan digunakan. Pasalnya ada beberapa hal yang harus dicek seperti luasan tanah dan sertifikat hak milik (SHM). 
Sementara itu salah satu perwakilan Adhi Persada Properti Indonesia, pihak pengembang, Adi menjelaskan keluhan warga sebenarnya sudah ditanggapi pihaknya. 
“Soal kebisingan kita memang sudah menerima keluhannya. Saat dikeluhkan itu, kami hentikan penggunaan alat berat. Alat berat baru turun seusai jam sekolah," ujarnya singkat. (ica/aim)

Berita Terkait

Berita Lainnya :