Prioritas Pembangunan Gedung Sekretariat dan Jembatan Peler


MALANG - Pembangunan Gedung Sekretariat Bersama Lembanga Kemasyarakatan Kecamatan Klojen, menjadi prioritas di Musrenbang tingkat Kecamatan Klojen, Senin (11/2). Bahkan, usulan ini sudah dilakukan di Musrenbang tahun sebelumnya dan masih belum terealisasi hingga sekarang. Namun demikian, pembangunan gedung sekretariat bersama ini kembali diusulkan lagi dan diharapkan bisa terealisasi.
Apalagi, lahan untuk pembangunan gedung ini sudah ada, yakni di belakang kantor kecamatan. Meski lahannya tidak terlalu luas, namun usulan pembangunannya akan dibuat dua lantai.
Selain pembangunan Gedung Sekretariat Lembaga Kemasyarakatan, prioritas lainnya adalah pembangunan jembatan peler. Masyarakat mengusulkan pembangunan jembatan ini karena semakin hari semakin banyak kendaraan yang melintas di jembatan yang dibangun pada masa pemerintahan Belanda itu.
‘’Pagar pembatasnya terlalu pendek dan sangat berbahaya. Pagarnya ini yang diusulkan agar ditinggikan,’’ kata salah satu peserta Musrenbang.
Sementara itu Musrenbang Kecamatan Klojen ini dibuka langsung Kepala Barenlitbang Kota Malang Erik Setyo Santoso ST MT. Hadir pula, salah satu anggota dewan dari Dapil Klojen, Sulastri.
Sementara itu Camat Klojen Drs. Agus Subali, M.Si dalam sambutannya memberikan gambaran permasalahan secara umum di wilayah Kecamatan Klojen.
‘’Permasalahan di bidang fisik, yakni masih terdapat beberapa infrastruktur atau sarana dan prasarana umum yang kondisinya sangat perlu mendapatkan perbaikan maupun peningkatan mutu kualitasnya. Diantaranya, jembatan peler, jembatan gantung, beberapa ruas jalan, drainase, normalisasi gorong-gorong, normalisasi sungai, penerangan jalan umum serta perlunya pembangunan gedung bersama lembaga kemasyarakatan,’’ kata Agus Subali dalam sambutannya.
Sedangkan permasalahan di bidang non fisik menurut Agus Subali diantaranya jumlah keluarga yang hidup masih di bawah standar minimal dalam artian sebagai penerima bantuan pangan non tunai1.709 KPM per 31 Oktober 2018, penerima KPM PKH sebanyak 806 kepala keluarga.
“Permasalahan pada pelaku usaha mikro yang jumlahnya cukup besar masih belum semuanya memiliki legalitas usaha,” tambah Agus Subali.(jon)

Berita Terkait