Mendagri Apresiasi Kinerja Gubernur Jatim Atasi Lumpuhnya DPRD Kota Malang

 
MALANG - Gubernur Jatim, Dr. H. Soekarwo mengusulkan, agar semua calon legislatif dicek bobot, bibit, dan bebetnya. Ini penting dilakukan mengetahui detail historinya. Termasuk asal pendapatan yang diperoleh sesuai yang diterapkan negara-negara maju.
“Permasalahan di DPRD Kota Malang ini, di sisi integritas. Karena itu saya akan diskusi dengan Korsup KPK untuk mengecek histori tiap calon legislatif,” ungkap Pakde Karwo  saat Pelantikan Anggota DPRD Kota Malang Pengganti Antar Waktu (PAW) Masa Keanggotaan 2014-2019 di Kantor DPRD Kota Malang, Senin (10/09).
Pakde Karwo menjelaskan, permasalahan integritas tidak bisa diganti dengan sistem teknologi informasi. Oleh sebab itu, tokoh agama dan ulama perlu dilibatkan untuk memperkuat keimanan dan ketakwaan. ‘’Selain tokoh agama, media sebagai pilar ke empat demokrasi, juga harus mampu memberikan apraisal atas calon yang diajukan di legislatif,’’ terang orang nomor satu di Jatim ini.
Pakde Karwo mengaku, prihatin atas kasus yang terjadi di DPRD Kota Malang. Karena berdampak pada penyelenggaraan pemerintahan Kota Malang. Ironis, bekerjanya anggota DPRD ditentukan oleh pemenuhan “quorum”. 
‘’Yang dihitung dari keseluruhan jumlah anggota DPRD yang ada. Tidak terpenuhinya quorum di DPRD Kota Malang ini menimbulkan stagnasi jalannya pemerintahan,” tegasnya. Pakde Karwo berharap, para anggota DPRD Kota Malang yang baru dilantik segera melakukan tugas dan fungsinya. 
Khususnya dalam penetapan rancangan peraturan daerah P-APBD 2018 dan APBD Tahun 2019. ‘’Saya minta anggota DPRD Kota Malang yang baru bisa memberi kepercayaaan pada masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan yang bersih. Terutama dalam pengelolaan keuangan,” pungkasnya.
Di sisi lain, Mendagri  Tjahjo Kumolo SH mengapresiasi kinerja Pakde Karwo dalam mengatasi kasus DPRD Kota Malang. Apalagi, konsolidasi dengan partai politik, KPU dan pemda terkait dilakukan dalam waktu yang singkat dan efektif.
‘’Atas nama Kemendagri saya memberi apresiasi Pemprov Jatim. Khususnya pak gubernur. Sebagai wakil pemerintah pusat  telah melakukan  langkah cepat menangani lumpunya DPRD di Kota Malang,” ungkap Mendagri Tjahjo Kumolo.
Mendagri berpesan, agar semua anggota DPRD Kota Malang yang baru dilantik memahami pengarahan Gubernur Jatim. Disamping itu, juga harus mengerti tentang area rawan korupsi. Diantaranya menyangkut perencanaan anggaran, dana hibah bansos, penerimaan retribusi dan pajak dan pengadaan barang dan jasa.
‘’Pemerintah dan anggota dewan harus saling mengisi, mengawasi dan bersama-sama memperjuangkan aspirasi daerah,’’ pungkas Mendagri dengan mengajak semua pihak ikut mengawasi.  (adv/humprovjatim/has).

Berita Lainnya :