Harga Sumber Air Wendit Terlalu Murah

Hari mengaku, sebetulnya akhir tahun 2018 lalu, pihaknya sudah menunjukkan sikap tidak setuju, kepada Kementerian PUPR yang mengusulkan tarif Rp 133 per meter kubik. Namun Kementerian PUPR tak menanggapinya.
"Makanya kami besok (hari ini) melakukan klarifikasi. Kami tidak setuju dengan besaran biaya itu. Kalau pun tidak sesuai dengan usulan kami tidak masalah, tapi kalau hanya Rp 133 dan kami hanya mendapat Rp 100 itu juga tidak relevan," ungkap Hari.
Apalagi menurut dia, penentuan BJPSDA sebesar Rp 133 per meter kubik tidak mendasar. "Sekarang apa dasarnya, Kementerian PUPR menetapkan tarif itu. jelas itu tidak logis," ungkapnya.
Jika dalam klarifikasi nanti tak mendapatkan hasil yang memuaskan, maka pihaknya meminta Kementerian PUPR untuk melakukan peninjauan ulang. Mulai dari izin mengelolaan, kerjasama, dan lainnya. "Akan banyak yang dibahas nanti," ungkap Hari.
Sementara itu Direktur Utama PDAM Kabupaten Malang, Syamsul Hadi membenarkan akan ke Jakarta bersama dewan untuk mendatangi Kementerian PUPR .  "Iya, kami diundang Ketua DPRD untuk bersama-sama ke Kementerian PUPR untuk melakukan klarifikasi," katanya.
Sementara itu PDAM Kota Malang belum memberikan respon. Malang Post menghubungi Pjs Dirut PDAM Kota Malang Anita Sari melalui sambungan telepon dan pesan Whatsapp namun tidak mendapatkan respon. Begitu pula dengan Humas PDAM Kota Malang Machfiyah tidak merespon konfirmasi Malang Post.
Meski begitu tarif yang ditentukan sebesar Rp 133 per meter  per kubik sepertinya sudah pernah didengungkan PDAM Kota Malang sebelumnya. Hal ini sempat dinyatakan Anita dalam penjelasannya kepada Komisi B DPRD Kota Malang saat melakukan kunjungan. Ketika wakil rakyat ini ingin mengetahui permasalahan apa saja yang dialami PDAM Kota Malang pada saat itu,  Anita sempat menjelaskan permasalahan dengan pihak Kabupaten Malang. Ia pun mengungkapkan kekhawatiran akan tidak berdayanya pemerintah pusat menangangi masalah kota dan kabupaten. (ira/ica/van) 

Berita Terkait