Gappri dan Gaperoma: Tangguhkan Kebijakan Cukai 2019!

 
MALANG - Gabungan Perserikatan Pabrik Rokok Indonesia (Gappri) dan Gabungan Pengusaha Rokok Malang (Gaperoma) menyoroti kebijakan cukai pemerintah tahun 2019. Kebijakan itu terkait roadmap kenaikan tarif cukai dan penyederhanaan layer. Dua poin tersebut ada dalam pasal-pasal Peraturan Menteri Keuangan No. 146/PMK.010/2017 tentang tarif cukai hasil tembakau. Dan celakanya, juga berdampak pada industri rokok di Malang.
Ismanu Soemiran, Ketua Umum Gappri  menjelaskan,  dalam PMK No. 146/2017 diatur ketentuan pengurangan golongan atau layer tarif cukai. Adapun penerapan kenaikan tarif bagi industri yang memproduksi rokok putih dan rokok kretek. Caranya menghitung total kumulasi produksi keduanya, mulai tahun 2019.
"Penyamaan tarif cukai antara jenis rokok SKM dan SPM pada 2020, dan menghilangkan golongan I-B SKT," ujar Ismanu menerangkan poin PMK tersebut kepada Malang Post, kemarin.
Jika kenaikan tarif dan penyederhanaan layer dilakukan, maka akan terjadi kenaikan ganda. Yakni kenaikan regular tarif cukai  dan kenaikan atas dampak penghapusan layer. Skema kenaikan tarif melalui pengurangan layer yang cukup signifikan dari 2018-2021.
Perlu diingat kondisi industri rokok saat ini sedang terpuruk dengan menurunnya volume secara drastis. Ada penurunan 1-2 persen selama 4 tahun terakhir. Bahkan hingga April 2018, terjadi penurunan volume industri rokok sebesar 7 persen. Hal itu sesuai penelitian Nielsen, April 2018.
"Diharapkan Pemerintah dapat mengkaji kembali rencana penerapan kenaikan cukai dan penyederhanaan layer cukai yang berpotensi akan menimbulkan kerugian, baik bagi industri maupun negara sendiri," ungkapnya.
Ismanu Soemiran, menyampaikan  faktanya penjualan Industri  Hasil Tembakau (IHT) yang setor ke negara sebesar hampir 70 persen. Itu setara kurang lebih Rp 200 Triliun. Maka sesungguhnya IHT dapat disebut BUMN yang dikelola swasta. Ismanu menegaskan hidup mati industri hasil tembakau tergantung pemerintah juga. Secara defacto pemerintah adalah penerima pungutan terbesar hasil penjualan IHT
"Oleh karenanya bila pemerintah tetap kukuh kami tetap akan menjalankan kebijakan cukai 2019 /PMK146. Kami percaya pemerintah menganggap kami bagaikan angsa yang bertelur emas," tegasnya.
Sementara itu, secara terpisah, Gabungan Pengusaha Rokok Malang (Gaperoma) meminta agar kebijakan soal penyederhanaan layer dan kumulasi golongan ditangguhkan dulu. Ketua Gabungan Pengusaha Rokok Malang (Gaperoma), Johny SH menegaskan, kebijakan itu bakal menjadi pukulan bagi industri. Saat ini, Gaperoma menaungi 18 pabrikan sebagai anggota, dengan jumlah tenaga formal tak kurang dari 22 ribu orang.
“Ditunda atau ditangguhkan dulu kita melihat pasar. Rokok semakin mahal karena ikuti tarif cukai yang tinggi. Padahal saat ini pasar dan daya beli menurun,” ungkap Johny di kantor Gaperoma Jalan Bromo 25 Kota Malang.
Jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) dan Sigaret Putih Mesin (SPM) misalnya, akan dikumulasi golongannya. Di pasal 2 dan pasal 3 PMK No. 146/2017, disebutkan penggolongan pengusaha pabriknya akan dihitung berdasarkan penjumlahan produksi keduanya. Kemudian tarif cukai ditentukan dari hasil penjumlahan tersebut yang akan diberlakukan mulai 1 Januari 2019.
“SKM dan SPM itu ada golongan I dan II, sesuai dengan batasan jumlah produksinya. Golongan I SKM dan SPM produksinya lebih dari 3 miliar batang, sedangkan golongan II tidak lebih dari 3 miliar batang,” urai Johny.
Jika produksi SPM dan SKM dalam satu pabrik dikumulasikan, maka ada sejumlah pabrik yang golongannya naik ke I. Artinya pabrikan harus kena tarif cukai sesuai dengan golongan I. Dari situ muncul kenaikan tarif cukai yang berlipat ganda. Misalnya tarif SKM golongan 2b Rp 370 maka jika dikumulasikan bisa naik ke tarif 2a menjadi Rp 285 per batang. Atau bahkan bisa naik ke golongan I  dengan tarif per batang Rp 590.
“Untuk itu saran kita kepada pemerintah, kebijakan itu harus ditangguhkan dulu,” tegasnya. (ary)

Berita Terkait

Berita Lainnya :

loading...