BKN Blokir Status Kepegawaian 2357 PNS

 
JAKARTA – Badan Kepegawaian Negara telah memblokir status kepegawaian 2.259 orang PNS daerah dan 98 orang PNS pusat yang telah divonis bersalah pada 6 September lalu. Mereka telah dinyatakan inkracht dalam kasus tindak pidana korupsi.
2357 PNS yang terlibat korupsi dan masih aktif.‎ Sedangkan PNS yang telah dipecat atau diberhentikan secara tidak hormat ada 317 PNS. Langkah pemberhentian kepada ASN korupsi yang telah inkracht harus segera dilakukan sesuai dengan Peraturan Perundangan-Undangan. Apalagi mengingat tindakan korupsi menyangkut kerugian negara dan wibawa birokrasi. 
“Tindak pidana korupsi dapat merusak semua elemen dalam suatu negara, dari pemerintahan sampai dengan rakyatnya. Beberapa dampak negatif korupsi bagi negara adalah menghambat pertumbuhan ekonomi, berdampak pada sosial dan kemiskinan rakyat, berdampak politis dan demokratis, serta berdampak terhadap penegakan hukum, dan pertahanan keamanan,” kata Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo dalam Rapat Koordinasi Nasional Sinergitas Penegakan Hukum Bagi PNS Untuk Mewujudkan Pemerintahan Yang Baik dan Bersih di Hotel Grand Sahid Jaya Jakarta, Kamis (13/9).
Acara yang digelar oleh Kementerian Dalam Negeri RI tersebut merupakan tindak lanjut konferensi pers antara Ketua KPK, Mendagri, Menteri PAN RB dan Kepala BKN terkait penegakan disiplin ASN tersangkut pidana tipikor beberapa waktu lalu. Plh Wali Kota Malang, Drs. Wasto, SH, MH hadir dan mengikuti acara tersebut. 
Menurut pasal 87 ayat (4) UU no 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara jo pasal 251 Peraturan Pemerintah no 11 tahun 2017 tentang manajemen PNS, menegaskan bahwa "PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum".
Pada kesempatan tersebut juga dilaksanakan penandatanganan Surat Keputusan Bersama antara Mendagri, Menteri PAN RB dan Kepala BKN terkait hal tersebut. Wasto menambahkan, pada prinsipnya Pemerintah Kota Malang akan menaati peraturan yang telah diberlakukan oleh pemerintah pusat, dalam hal ini adalah surat keputusan bersama yang telah diterbitkan."SKB yang telah ditetapkan tersebut harus kita taati bersama dan Kota Malang juga akan mengikuti keputusan yang telah ditetapkan tersebut," kata Plh Wali Kota Malang Wasto. (lin/aim)

Berita Terkait

Berita Lainnya :