Lindungi Pertanian, Perketat IMB


BATU - Pemkot Batu bertekad semakin memperketat penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) gedung di kota wisata. Masalahnya,bangunan sudah semakin banyak, sedangkan Pemkot perlu melindungi kawasan pertanian dan lahan konservasi. Perketatan penerbitan IMB ini seiring dengan tanggapan Pemkot Batu atas usulan fraksi-fraksi DPRD yang dilakukan dalam sidang paripurna di geudng DPRD.
Penyampaian tanggapan Pemkot Batu atas pandangan umum seluruh fraksi atas dua rancangan peraturan daerah (Raperda) kembali digelar. Dua raperda tersebut membahas tentang perubahan atas peraturan daerah Kota Batu nomor 1 tahun 2015 tentang desa dan penyelenggaraan izin mendirikan bangunan (IMB).
Wali Kota Batu, Dewanti Rumpoko menjelaskan, perubahan dua raperda tersebut merupakan instruksi pemerintah pusat. Raperda penyelenggaraan IMB sangat perlu untuk memperbarui perda demi kesejahteraan masyarakat.
"Untuk perda IMB, bangunan gedung yang akan didirikan harus memenuhi syarat. Baik dari hukum, administratif dan teknis bangunan gedung, perencanaan hingga analisis dampak lingkunganya," ujar Bude, sapaan akrab Dewanti Rumpoko.
Ia mengatakan lebih lanjut, melalui raperda ini, pemkot berharap penyelenggaraan mendirikan bangunan bisa dilakukan secara tertib dan tidak merugikan lingkungan sosial sekitar. "Jadi harus memenuhi persayaratan mulai dari legalitas bangunan gedung melalui IMB," tegasnya.
Hal itu juga ditegaskan oleh Wakil Wali Kota Batu, Punjul Santoso, yang membacakan tanggapannya di depan dewan secara tegas. Ia menagatakan, untuk IMB, OPD bakal melakukan pengawasan dari hulu dan hilir. Sehingga lahan pertanian dan sumber mata air tetap tercipta kelestarian di Kota Batu.
"Dengan perkembangan Kota Batu yang sangat pesat, tentunya dampak investasi harus bisa dikendalikan dari hulu dan hilir. Karenaya harus sesuai dengan prosedur teknik, pengawasan dan pengendalian sehingga dalam pelaksanaanya tidak bisa direkayasa," urai Punjul.
Begitu juga dengan pembangunan yang bersifat komersil pemkot mengharuskan dokumen lingkungan hidup yang terdiri dari beberapa jenis seperti Amdal, UKL-UPL dan SPPL sebagai persyaratan IMB. Termasuk rekomendasi dampak yang terjadi atas pembangunan.
Melalui raperda baru ini, pihaknya menjelaskan Pemkot lebih memperketat persyaratan izin dan pengawasannya. "Jadi raperda ini diharapkan bisa mewujudkan perkembangan dan pertumbuhan investasi di Kota Batu yang aman, nyaman, serta berkelanjutan. Karenya juga harus diperlukan upaya penataan, pengaturan, pengendalian, dan pembinaan," ungkap Punjul.
Sementara, untuk raperda nomor 1 tahun 2015 tentang desa menjelaskan bahwa pencalonan kepala desa boleh dari seluruh seluruh daerah. Bukan hanya mereka yang terdaftar sebagai penduduk desa dan bertempat tinggal di desa paling kurang satu tahun sebelum pendaftaran.
Lebih lanjut, dengan perubahan peraturan daerah tentang desa tersebut, dia berharap memberikan kesempatan yang masyarakat Indonesia untuk ikut berpartisipasi dalam pembangunan bangsa, khususnya pembangunan dan pengembangan desa.
Pada rapat paripuran tersebut juga hadir Ketua DPRD Kota Batu, Cahyo Edi Purnomo, ketua fraksi, anggota DPRD, Kepala OPD Pemkot Batu, Camat dan Kepala Desa dan Lurah. Tak hanya itu, hadir pula Kapolres Batu AKBP Budi Hermanto. (eri/feb)

Berita Terkait

Berita Lainnya :