Izin Sumur Bor di Pemprov Jatim


BATU - Banyak sumur bor tak berizin bermunculan di Kota Batu. Tapi Pemkot Batu tak bisa berbuat banyak hal. Pasalnya sesuai mekanisme saat ini, izin sumur bor diterbitkan Pemprov Jatim.  Pemkot Batu sudah seharusnya memiliki perda khusus tentang sumur bor.
Hal ini ditegaskan Ketua Komisi A DPRD Kota Batu, Sudiono  menyikapi pentingnya kewenangan Pemkot Batu dalam pengaturan izin sumur bor. Menurut dia, seharusnya Pemkot Batu diberi kewenangan untuk memberi rekomendasi sebelum Pemprov Jatim terbitkan izin.
Alasannya pemerintah daerah yang mengetahui secara persis kebutuhan air oleh masyarakat.
"Permasalahan sumur bor memang pelik. Karena kita tahu air merupakan sumber daya alam yang dibutuhkan dan penting bagi banyak orang. Karena itu sangat penting sekali pemerintah daerah mengawasi dugaan banyak sumur bor tak berizin di Kota Batu," jelasnya.
Sudiono mengingatkan, air berkaitan dengan kebutuhan masyarakat luas. Sehingga pengelolaannya harus ditangani dengan baik pula. Agar kelak tidak terjadi penurunan debit air dan berakhir dengan konflik sosial.
"Seharusnya ada rekomendasi dari daerah sebelum ke provinsi. Namun karena belum memiliki perda, kami tidak bisa melakukan banyak hal seperti sidak ke tempat wisata, hotel, ataupun warga yang memiliki sumur bor," bebernya.
Karena itulah dia mendorong Pemkot Batu membuat perda untuk proses pembuatan  sumur bor. Sehingga masyarakat ataupun instansi swasta tak dengan mudah membuat sumur bor.
Lebih lanjut, Sudiono berharap agar perda terkait sumur bor ini dijadikan prioritas. Sehingga ada banyak manfaat yang didapat. Mulai dari terjaganya debit sumber air hingga peningkatan PAD.
Dari data PAD hingga bulan Juli lalu, untuk hasil kekayaan daerah yang dipisahkan pada Perumda Among Tirto dari target Rp 1,3 miliar masih terealisasi 28,18 persen atau Rp 383 juta. Rendahnya realisasi target tersebut patut diduga karena banyaknya rumah tangga, tempat wisata, hingga hotel yang memiliki sumur bor tak berizin. Sehingga tak menggunakan jasa Perumda Among Tirto.
Melihat rendahnya PAD tersebut ia berharap izin sumur bor yang langsung ke provinsi bisa direkomendasikan terlebih dahulu melalui Pemkot Batu. Sehingga tidak menyulitkan Pemkot Batu memantau keberadaan sumur bor.
"Ketika nanti sudah ada perdanya, juga perlu ada tim ahli dari akademisi untuk melakukan kajian terlebih dahulu sebelum memberikan rekomendasi. Serta juga dari Dinas Perizinan dan DLH Kota Batu," bebernya.
Sebelumnya, Dirut Perumda Among Tirto, Edi Sunaedi telah membentuk tim identivikasi sumber mata air dan sumur bor. Tim ini bertugas mencatat debit air yang keluar. Baik dari sumber ataupun sumur bor.
Khusus untuk sumur bor, dari data resmi Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (KSDAE) Jatim, tahun 2018 lalu yang memiliki izin ada 55 sumur bor di Kota Batu.
Ia berani memastikan di Kota Batu ada lebih dari 100 sumur bor. Baik yang digunakan warga, tempat wisata, hingga hotel. "Artinya jika ada 100 lebih sumur bor di Kota Batu. Hampir separuhnya tidak berizin atau ilegal," imbuhnya. (eri/van)

Berita Terkait