Wiranto: Papua Tertutup Bagi Orang Asing | Malang Post

Rabu, 11 Desember 2019 Malang Post

  Mengikuti :


Senin, 02 Sep 2019, dibaca : 529 , Udi, net

JAKARTA - Menko Polhukam Wiranto membenarkan pemerintah membatasi akses warga negara asing ke Papua dan Papua Barat. Menurutnya, pembatasan akses tersebut berkaitan dengan kondisi keamanan di Papua.
Wiranto telah menggelar rapat dengan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi terkait hal ini. Dia memastikan situasi di Papua saat ini tidak lagi leluasa terbuka bagi warga negara asing.
"Dalam keadaan seperti ini, Papua dan Papua Barat tidak kita buka seluas-luasnya kepada kedatangan orang asing di sana," ujar Wiranto di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Senin (2/9).
Wiranto menuturkan pemerintah perlu melakukan penangkalan terhadap sesuatu hal yang dikhawatirkan akan semakin memperburuk situasi di Papua dan Papua Barat.  Akan tetapi, dia mengatakan pemerintah akan kembali membuka akses bagi WNA ke Papua dan Papua Barat apabila kondisi kembali kondusif dan aman.
Terkait pembatasan akses WNA ke Papua, Wiranto menyatakan hal itu merupakan hak pemerintah. Menurutnya, pemerintah berhak mengambil kebijakan, salah satunya membatasi akses WNA dalam menangani kondisi di dalam negeri. "Ini harus dipahami bahwa ini negara, hak negara kita untuk melakukan seperti itu," ujar Wiranto.
Di sisi lain, Wiranto enggan berspekulasi bahwa kerusuhan di Papua dan Papua Barat terkait dengan peringatan hari jadi Organisasi Papua Merdeka yang jatuh pada Desember mendatang. Dia mengatakan hal itu tidak perlu dipedulikan. "Yang terpenting adalah bagaimana kita menangani kondisi yang panas dan tegang ini menjadi dingin dan kondusif agar masyarakat bisa kembali merasakan ketentraman untuk melaksanakan kewajiban dan aktifitas mereka," ujarnya.
Wiranto menyatakan pemerintah akan mengedepankan dialog untuk pembangunan Papua dan Papua Barat ke depan. Pada Senin (2/9) pagi, Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) melakukan deporasi terhadap empat orang warga negara asing (WNA) asal Australia dari Sorong, Papua Barat.
Keempatnya dideportasi lantaran mengikuti unjuk rasa orang asli Papua (OAP) yang bertujuan menuntut kemerdekaan Papua di depan Kantor Wali Kota Sorong.
Wiranto menyebut kerusuhan di Papua tak lepas dari aksi provokasi yang dilakukan Ketua Persatuan Gerakan Pembebasan untuk Papua Barat (ULMWP) Benny Wenda. Benny juga disebut aktif menyebar hoaks alias informasi palsu soal Papua ke luar negeri.
"Benny Wenda sejak dulu aktivitasnya sangat tinggi, memberikan informasi palsu. Mereka provokasi. Seakan kita menelantarkan di sana, seakan melakukan pelanggaran HAM tiap hari," kata Wiranto dalam keterangan kepada wartawan di Kantor Kementerian Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, di Jakarta, kemarin.
Benny Wenda adalah salah satu tokoh yang sejak lama memperjuangkan kemerdekaan Papua dari Indonesia. Dia tinggal di luar negeri dan aktif menggalang dukungan internasional. Benny pernah menyerahkan petisi yang sudah ditandatangani 1,8 juta orang untuk menuntut referendum kemerdekaan Papua Barat kepada Ketua Dewan HAM Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Michelle Bachelet, akhir Januari 2019. Ketika itu Benny ikut dalam rombongan delegasi Vanuatu. Apa yang dilakukan oleh Benny Wenda itu, menurut Wiranto, hanya bisa dilawan dengan informasi yang aktual dan benar. (cnn/udi)



Loading...