Waspada Bandar Politik | Malang POST

Jumat, 28 Februari 2020 Malang Post

  Mengikuti :


Waspada Bandar Politik

Minggu, 19 Jan 2020,

MALANG - Pesta demokrasi atau pemilu, tidak lepas dari ajang perjudian. Begitu juga dengan Pilkada tahun 2020, potensi akan disusupi oleh bandar politik sangat besar. Sehingga menjadi tugas aparat penegak hukum untuk menindaknya.
"Adanya bandar politik memang sangat mungkin. Potensi itu tetap ada. Dan secara umum, memang menciderai demokrasi yang sakral karena dipengaruhi ajang judi," ungkap Pakar Politik Universitas Brawijaya (UB), Wawan Sobari, SIP, MA, Ph.D.
Tetapi diakui, bahwa masyarakat sekarang ini tidak bodoh. Malah memanfaatkannya, karena masyarakat tidak selalu percaya dengan hasil Pilkada yang tidak menunjukkan sesuai harapan publik.

   Baca juga :

KPK Harus Lebih Jeli Cermati Petahana

Bupati Malang H. M. Sanusi Siap Diawasi KPK

Peluang Menang Sanusi Besar, Karena Berangkat dari Petahana Bupati


"Kalau ada bandar judi yang memberi, masyarakat akan mengambil pemberiannya. Tetapi soal pilihan, sesuai dengan hati nurani mereka," ujarnya.
Karenanya, dalam Pilkada 2020, khususnya di Kabupaten Malang, memerlukan pemilih yang kritis. Karena setidaknya masyarakat bisa mempertimbangkan, mana pemimpin yang cocok untuk memajukan wilayahnya.
Apakah ada modus baru dari para bandar?. Wawan mengatakan belum mendapat kajian soal itu. Tetapi, modus lama tetap akan dilakukan oleh para bandar. Yakni, melakukan blok suara, membeli suara dengan meminta pemilih tidak datang ke TPS. Atau datang ke TPS, tetapi diminta memilih sesuai yang diinginkan bandar.
Lebih lanjut, dikatakannya bahwa bandar politik ini, bukan pendukung calon. Tetapi memang pejudo yang hanya menjadi keuntungan saja. Hanya saja, meski berdampak besar pada proses Pilkada, tetapi tidak ada bandar yang pernah tertangkap.
Untuk menangkal para bandar politik beroperasi pada saat Pilkada nanti, Wawan meyakini bahwa aparat keamanan sudah memiliki informasi yang cukup, tentang modus operandinya. Tidak hanya di Malang atau Jawa Timur, tetapi di seluruh Indonesia.
Dari modus operandi yang sudah biasa dilakukan, aparat keamanan bisa memetakan dan cara untuk mengantisipasinya. Sudah banyak riset tentang bandar politik, dan itu bisa dipelajari.
"Kemudian aparat keamanan harus melakukan edukasi pada publik tentang risiko keberadaan bandar politik. Karena yang disasar adalah masyarakat, terutama kawasan pedesaan, yang tidak banyak mendapat informasi media. Kalau ada pidana tentang itu, harus ditegakkan dengan hukuman berat," tandas Wawan Sobari.(agp/ary)

Editor : Bagus Ary Wicaksono
Penulis : Agung Priyo

  Berita Lainnya



Loading...


Honda
mitsubhisi

WEB HOSTING HANDAL

ArdetaMedia

INTERNET STABIL dan MURAH

BestNet

Loading...