MalangPost - Warga Protes Pembongkaran Pendopo

Kamis, 09 Juli 2020

  Mengikuti :

Warga Protes Pembongkaran Pendopo

Jumat, 05 Jun 2020, Dibaca : 2607 Kali

MALANG – Pembongkaran Pendopo Desa Krebet Senggrong, Kecamatan Bululawang dipersoalkan warga. Masyarakat protes lantaran pembongkaran pendopo tanpa ada musyawarah terlebih dahulu. Keluhan tersebut disampaikan empat orang perwakilann warga Dukuh Demang Jaya dan Krapyak Jaya, saat mendatangi kantor Malang Post, Jumat (5/6) malam.
“Masyarakat resah karena kantor desa ada pendopo, kok malah dirobohkan. Bahkan sekarang hanya menjadi pilar-pilar berbentuk tiang. Padahal pendopo tersebut difungsikan untuk pertemuan warga, sekarang malah alih fungsi,” ungkap Sukari, perwakilan warga yang dibernarkan warga lainnya.


Didampingi Yanto, Sujiono dari Krapyak Jaya dan Ruswanto dari Demang Jaya, Sukari menyebut pendopo itu dirobohkan tanpa persetujuan warga. Menurutnya selama ini pendopo tersebut merupakan tempat budaya, yang menjadi pertemuan masyarakat Krebet Senggrong.
“Setahu kami pendopo dirobohkan pada akhir tahun 2019 lalu. Persoalannya kami tidak tahu dan tidak menyetujui rencana apapun yang melibatkan perobohan pendopo menjadi fungsi lain. Akibatnya warga tidak ada tempat untuk pertemuan,” urai Sukari.


Dia berharap, pemerintah Desa Krebet Senggrong mengembalikan pendopo masyarakat yang biasa digunakan untuk pertemuan. Tidak lagi meneruskan pembangunan gedung baru tersebut. Warga berharap pendopo bisa berdiri lagi dan jangan sampai masyarakat tidak dilibatkan dalam rencana pembangunan apapun di Krebet Senggrong.
“Kami selama ini masih belum melapor kepada siapapun. Termasuk juga tidak melaporkan ke Camat,” katanya.


Dilanjutkannya, warga sempat menanyakan pembongkaran pendopo kepada Kepala Desa (Kades) dan perangkat Desa Krebet Senggrong. Namun sama sekali tidak mendapat jawaban sesuai keinginan warga. Hanya diketahui bahwa eks pendopo tersebut akan dibangun kantor desa.
“Sekarang baru terbangun beberapa pilar saja. Itupun ada yang mengatakan sudah habis anggaran hampir Rp 100 juta. Padahal ketika kami tanyakan kepada orang bangunan, dengan kondisi bangunan pilar saja tidak sampai habis Rp 30 juta,” bebernya sembari mengaku tidak tahu menahu terkait anggaran yang digunakan membangun.


Terpisah Camat Bululawang Mardiyanto menegaskan, bahwa dirinya sudah mengetahui persoalan ini. “Ya kami sudah mengetahui permasalahan itu,” ujar Mardiyanto dikonfirmasi Malang Post. Meski demikian, dia mengimbau masyarakat untuk segera melaporkan hal ini kepada kecamatan pada jam kerja.
“Kalau memang masyarakat ada keluhan terkait desa, dipersilahkan datang saat jam kerja ke kantor kecamatan untuk melaporkan,” tutupnya.(fin/agp)

Editor : Agung Priyo
Penulis : Fino Yudistira