Wali Kota Ditantang Audit Kebijakan Publik | Malang Post

Minggu, 15 Desember 2019 Malang Post

  Mengikuti :


Senin, 30 Sep 2019, dibaca : 516 , aim, sisca

MALANG - Kepemimpinan Wali Kota Malang Sutiaji dan Wawali Sofyan Edi Jarwoko sudah berjalan lebih dari satu tahun. Kebijakan dan program yang telah berjalan selama satu itu mendapat banyak sorotan dari kalangan akademisi, komunitas dan juga masyarakat yang hadir dalam diskusi publi refleksi 1 tahun kepemimpin Wali Kota Malang Sutiaji dan Wawali Sofyan Edi Jarwoko, di FISIP Universitas Brawijaya Malang.
Dalam acara yang digelar Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Malang Raya dan FISIP UB itu, berbagai kalangan mengupas kebijakan Sutiaji-Edi, mulai dari inovasi yang dikerjakan, masalah yang belum diselesaikan sampai potensi masalah yang bisa saja terjadi jika tidak diantisipasi.
Salah satu yang paling intens dibicarakan adalah proses pembangunan infratstruktur megaproyek. Hal ini dijelaskan salah satunya oleh Pakar Politik UB, Wawan Sobari.
Ia mengatakan survey yang ia lakukan pada 2018 lalu menunjukan bahwa kinerja pemerintah banyak dipandang dari hasil pembangunan infrastruktur apa yang sudah dikerjakan.
 “Hampir 42,9 persen dari responden kami menyatakan kepuasan kerja pemerintah dipandang dari pembangunan. Makanya benar, kalau masyarakat itu cerewet sekali dengan jalan berlubang. Makanya ini perlu diperhatikan,” papar Wawan.
Tak hanya Wawan Sobari, Luthfi J Kurniawan, penggiat antikorupsi itu pun “menantang” wali kota untuk melakukan audit kebijakan publik. Untuk mengetahui dampak dari kebijakan yang dilakukan pemerintah Kota Malang, baik eksekutif dan juga legislatifnya.
“Ini perlu dilakukan untuk mengaudit kebijakan publik yang telah dilakukan pemerintah Kota Malang,” terangnya.
Sekertaris Komisi B DPRD Kota Malang Arief Wahyudi yang hadir dalam diskusi itu berharap sisa masa jabatan wali kota dalam menuntaskan beberapa PR yang harus diselesaikan, mulai dari pembangunan Pasar Blimbing, Pasar Gadang dan Pasar Besar yang menggandeng investor. Belum lagi soal saluran air jecking yang belum juga tuntas.
“Padahal program itu mulai saat saya bersama Pak Sutiaji sama-sama ada di dewan. Harusnya pada periode ini semua itu bisa tuntas,” paparnya.
Menanggapi hal ini, Wali Kota Malang Sutiaji menguraikan satu persatu. Soal pembangunan megaproyek yang belum selesai khususnya pasar sudah didapat legal opinion dan legal standingnya. Kebijakan sudah akan dibuat tegas untuk mengatasi problem tahunan Pasar Blimbing yang yang sebentar lagi akan dipublish. Soal jalan berlubang juga sudah ada solusinya. Jika nantinya ada lagi jalan berlubang akan segera ditangani.
 “Saya pikir refleksi ini jangan diadakan setahun sekali 3 bulan sekali saja tidak apa-apa,” tegasnya. Sutiaji menambahkan, masukan demi masukan yang ia dengar dalam refleksi ini menjadi hal penting. Hal-hal inilah yang diharapkannya dapat berjalan terus sejalan dengan konsep pentahelix Kota Malang. (ica/aim)



Loading...