UU KPK Disahkan, Presiden Jokowi Belum Tahu Isinya | Malang Post

Minggu, 15 Desember 2019 Malang Post

  Mengikuti :


Kamis, 05 Sep 2019, dibaca : 421 , rosi, ist

SAH: Rapat paripurna DPR menghasilkan kesepakatan bahwa seluruh fraksi menyetujui revisi UU KPK. 


Seluruh fraksi di DPR setuju revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK) yang diusulkan Badan Legislasi DPR. Persetujuan seluruh fraksi disampaikan dalam rapat paripurna DPR yang digelar pada Kamis (5/9/19) siang. 
"Apakah RUU tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dapat disetujui menjadi usul DPR RI?" tanya Wakil Ketua DPR Utut Adianto selaku pimpinan rapat.

Seluruh anggota DPR yang hadir pun kompak menyatakan setuju. Tak ada fraksi yang mengajukan keberatan atau interupsi. Tok! Utut pun langsung mengetok palu sidang tanda diresmikannya revisi UU KPK menjadi inisiatif DPR. Tanggapan setiap fraksi atas usul RUU ini lalu langsung diserahkan secara tertulis kepada pimpinan, tidak dibacakan di dalam rapat paripurna.
Setelah diketok di Paripurna, Baleg bertekad mengebut pembahasan revisi itu sehingga bisa selesai sebelum masa jabatan DPR periode 2019-2024 habis pada 30 September mendatang. "Ada tekad untuk menyelesaikan masa sidang ini," kata Anggota Baleg DPR Hendrawan Supratikno di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (5/9/19).
Sementara Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan revisi UU KPK merupakan inisiatif DPR. Jokowi mengaku juga belum mengetahui draf revisi payung hukum lembaga antikorupsi itu.

"Itu inisiatif DPR. Saya belum tahu isinya," kata Jokowi di Pontianak, Kalimantan Barat, seperti dikutip dalam kanal YouTube Sekretariat Presiden, Kamis (5/9) diberitakan CNN.

Jokowi menyatakan sejauh ini KPK sudah bekerja dengan baik. Namun, mantan Wali Kota Solo itu belum bisa mengomentari lebih jauh karena belum mengetahui isi draf revisi UU KPK.
DPR sepakat mengambil inisiatif revisi UU KPK. Para wakil rakyat itu juga telah menyepakati draft rancangan revisi UU KPK dalam rapat Baleg. Seluruh fraksi menyatakan setuju di Rapat Paripurna hari ini.

Setidaknya terdapat enam poin pokok perubahan dalam revisi UU KPK. Hal itu diketahui dari laporan pimpinan Baleg DPR yang ditandatangani Ketua Baleg Supratman Andi Agtas dan salinannya beredar di kalangan wartawan sejak Rabu (4/9).

Poin-poin pokok itu antara lain berkaitan dengan keberadaan dewan pengawas, aturan penyadapan, kewenangan surat penghentian penyidikan perkara (SP3), status pegawai KPK, kedudukan KPK sebagai penegak hukum cabang kekuasaan eksekutif, dan posisi KPK selaku lembaga penegak hukum dari sistem peradilan pidana terpadu di Indonesia. (cnn/kom/oci)



Minggu, 15 Des 2019

Kesempatan Pemain All Out

Loading...