MalangPost | Tim Khusus KPK Awasi Anggaran Corona

Minggu, 07 Juni 2020

  Mengikuti :


Tim Khusus KPK Awasi Anggaran Corona

Kamis, 02 Apr 2020, Dibaca : 2301 Kali

JAKARTA - Jangan coba-coba menyalahgunakan anggaran penanganan virus Corona.

Sebab KPK membentuk tim khusus mengawal dan mengawasi penggunaan anggaran untuk Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ)  Covid-19.

Ketua KPK Firli Bahuri mengatakan langkah tersebut ditempuh menindaklanjuti arahan Presiden Joko Widodo yang meminta lembaganya mengawasi proses percepatan penanganan Covid-19.

"KPK membentuk tim khusus untuk mengawal dan bekerja bersama Satgas (satuan petugas)di tingkat pusat dan daerah, serta dengan stakeholders terkait lainnya," kata Firli melalui keterangan tertulis, Kamis (2/4) malam.

Firli menyatakan KPK mendorong Ketua Pelaksana Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 di tingkat nasional maupun daerah untuk memastikan PBJ digunakan secara efektif, transparan dan akuntabel. Selain itu tetap berpegang pada konsep harga terbaik.

Ia menambahkan telah meneken Surat Edaran (SE) Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penggunaan Anggaran Pelaksanaan PBJ dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19 terkait dengan Pencegahan Tindak Pidana Korupsi.

"SE tersebut ditujukan kepada gugus tugas di tingkat pusat dan daerah untuk memandu proses pengadaan barang dan jasa," pungkasnya.

Prinsip yang ditekankan KPK di dalam SE tersebut, kata Firli, di antaranya agar pelaksanaan PBJ selalu didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini termasuk aturan yang secara khusus dikeluarkan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP).

"Dalam SE disampaikan rambu-rambu pencegahan yang diharapkan dapat memberi kepastian bagi pelaksana pengadaan bahwa sepanjang unsur-unsur pidana korupsi tidak terjadi, maka proses PBJ tetap dapat dilaksanakan tanpa keraguan," jelas Firli.

Ia mengatakan, KPK berkaca pada kajian yang pernah dilakukan maupun perkara terkait. Firli mengungkapkan sejumlah modus dan potensi korupsi dalam PBJ. Di antaranya berupa persekongkolan atau kolusi dengan penyedia barang atau jasa, menerima uang pelicin (kickback), penyuapan dan gratifikasi.

Kemudian benturan kepentingan, perbuatan curang, berniat jahat memanfaatkan kondisi darurat hingga membiarkan terjadi tindak pidana. "Kami juga mendorong keterlibatan aktif APIP dan BPKP untuk melakukan pengawalan dan pendampingan terkait proses pelaksanaan PBJ dengan berkonsultasi kepada LKPP," ujarnya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo memutuskan menambah alokasi belanja dan pembiayaan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2020 sebesar Rp 405,1 triliun untuk menangani wabah virus corona (Covid-19). Ia merinci, sekitar Rp 150 triliun dialokasikan untuk pembiayaan program pemulihan ekonomi nasional, termasuk restrukturisasi kredit dan penjaminan serta pembiayaan untuk UMKM dan dunia usaha menjaga daya tahan dan pemulihan ekonomi.

Kemudian sebesar Rp 75 triliun untuk bidang kesehatan. Meliputi perlindungan tenaga kesehatan, pembelian alat kesehatan, perbaikan fasilitas kesehatan, dan insentif dokter.

Berikutnya Rp 110 triliun untuk jaring pengaman sosial yang mencakup penambahan anggaran kartu sembako, kartu prakerja, dan subsidi listrik. Terakhir, Rp 70,1 triliun untuk insentif perpajakan dan stimulus KUR. (cni/van)

Editor : Vandri Battu
Penulis : cni