Ternyata PKS Alun Alun Mall Kedaluwarsa, Sudah Berakhir Sejak 4 November | Malang Post

Senin, 09 Desember 2019 Malang Post

  Mengikuti :


Kamis, 14 Nov 2019, dibaca : 762 , vandri, sisca

MALANG - Ternyata perjanjian kerja sama (PKS) antara Pemkot Malang dengan PT Sadean Intramitra Corporation (SIMC) terkait Alun Alun Mall (AAM) sudah berakhir sejak 4 November lalu. Artinya hingga Kamis (14/11) hari ini tercatat sudah 10 hari terjadi kekosongan status hukum pengelolaan AAM. Ramayana yang selama ini menyewa di PT SIMC juga leluasa menyewakan lagi lahan yang disewa.
Hal ini terungkap dalam diskusi  Malang Post bertajuk ‘Nasib Kerja Sama Pengelolaan Alun-Alun Mall’, Rabu (13/11) tadi malam. Salah satu peserta diskusi, anggota Komisi B DPRD Kota Malang Lookh Makhfudz yang membeber fakta PKS AAM sudah berakhir sejak 4 November lalu. Ia bahkan menunjukkan dokumen PKS  bernomor 050/20/428.114/1997 yang menyebutkan masa kerja sama berakhir 4 November.  Untuk diketahui, selama ini pemkot menyebut PKS berakhir 14 November.
“Dokumen satu (PKS tahun 1997) menyatakann berakhir pada 4 November. Dan yang satunya (adendum PKS tahun 2014) malah menyebut hanya bulan November saja (tanpa tanggal),” beber politiis PAN ini sembari menunjukkan dua dokumen PKS dalam diskusi.
Lookh lalu  mengungkapkan dewan selama ini merasa sangat sulit mendapatkan berkas PKS  maupun adendum asli antara PT SIMC dan Pemkot Malang.
“Dan ini, hari ini kita baru dapat. Itupun bukan asli, ini semua fotokopian. Saat kita hearing selama ini, OPD mulai dari BPKAD lalu Dinas Perdagangan (Disdag) juga tidak ada yang punya data lengkap,” paparnya.
Dua dokumen  yang dipegang Lookh  terdiri dari adendum PKS antara Pemkot Malang dengan PT SIMC tahun 2014 dan kedua  PKS tahun 1997. Ia mengatakan inilah yang menandakan kelemahan pemda dalam menertibkan aset-aset daerahnya. Sehingga terkesan tidak tahu dan status hukum aset berisiko serta mengambang.
Setelah mengungkap batas akhir PKS, Lookh lalu mengingatkan pentingnya langkah pengelolaan AAN setelah tak lagi kerja sama dengan Pemkot Malang. “Yang pasti keinginan kami dewan,  segala urusan kerja sama diselesaikan dan ada kepastian hukum. Utamanya nanti bagaimana tenant-tenant yang ada di AAM. Apa yang akan dilakukan pemda kedepannya?” tegasnya.
Selain Lookh, diskusi yang dipimpin Pemred Malang Post Dewi Yuhana ini menghadirkan berbagai kalangan yang berkompeten. Di antaranya Sekda Kota Malang Drs Wasto dan jajaran Pemkot Malang. Di antaranya Kabid Perencanaan dan Pelaporan Dinas Perdagangan Kota Malang Sapto Wibowo serta Kabid Pemanfaatan Aset Daerah Badan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah (BPKAD) Kota Malang Suparno.
Sedangkan dari dewan yang hadir  yakni Sekretaris Komisi B Arif Wahyudi dan anggotanya. Yakni Lea Mahdarina, Wiwik Sukesi dan Indah Nurdiana. Sementara dari kalangan akademisi diikuti oleh Pakar Ilmu Adminsitrasi Universitas Brawijaya (UB) Nana Abdul Aziz.
Sekda Kota Malang Drs Wasto dalam forum diskusi tak menjawab secara tegas soal batas akhir PKS. Namun ia menjelaskan bahwa bulan inilah kerjsama sudah harus berakhir.
Terkait proses penyerahan aset dari PT SIMC, Wasto meyakinkan dalam kurun waktu satu minggu ini sudah akan klir. Pasalnya kata dia, Bagian Hukum Setda Pemkot Malang segera
Menuntaskan urusan kerja sama. Apalagi PT SIMC sudah ditemukan keberadaannya.
Kemudian skema yang akan diterapkan per 15 November telah  ditentukan. Ramayana berserta tenat-tenant yang ada di dalamnya akan menyewa ke Pemkot Malang.
“Ramayan sudah mengajukan permohonan kerja sama pada kami. Maka akan kita tetapkan sistem sewa tapi dengan sistem per enam  bulan kemudian dievaluasi. Dengan perjanjian pula jika pemkot akan menggunakan gedung AAM, maka Ramayana sanggup untuk keluar. Mereka sanggup,” tegas Wasto.

Komisi B Desak Perjanjian Tertulis  
Wasto  melanjutkan saat ini tim appraisal dari Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Malang sedang menghitung nilai aset.  Hasil appraisal yang ditentukan KPKNL inilah akan dijadikan acuan pemda untuk menerapkan harga sewa.
Kemudian pertanyaan kembali muncul dari Komisi B. Yakni  tentang selesainya tim appraisal menentukan nilai sewa. Sebab jika sampai usai 15 November tim belum mendapatkan nilai sewa maka kemungkinan tenant tidak membayarkan sewa kepada pihak manapun. Artinya bakal ada kerugian negara jika dibiarkan.
Sekretaris Komisi B Arif Wahyudi menyarankan adanya perjanjian resmi. Artinya tenant-tenant harus membuat surat pernyataan bukti perjanjian mereka dengan pemkot dan akan membayarkan sewa usai nilai sewa keluar secara resmi.
“Harus ada ikatan. Kalau nanti habis kontrak kerjasama tapi angka sewa belum ketemu bisa berdampak pada kerugian negara. Maka saran saya dibuat perjanjian mengikat terlebih dahulu nanti bisa sewa mundur,” jelas Arif. Wasto langsung memastikan ia akan mengawal agar proses appraisal dilakukan secepatnya.
Ia juga memastikan saran ini sebagai salah satu upaya legal formal yang dapat dilakukan Pemkot Malang.  Bahkan sebagai salah satu bukti keseriusan pemkot, Wasto sudah meminta data tentang jumlah tenant penyewa yang ada di AAM.  Kabid Perencanaan dan Pelaporan Dinas Perdagangan Kota Malang Sapto Wibowo menambahkan, jumlah tenant yang ada di AAM 17 tenant.
Rinciannya di lantai satu terdapat tujuh  tenant. Kemudian di lantai dua disewa Ramayana, sedangkan di lantai dasar areal parkir terdapat tiga  tenant. Kemudian di lantai tiga terdapat enam  tenant.
“Ini adalah jumlah tenant yang bisa kami deteksi. Ada yang kami temukan juga bahwa tidak semua tenant sewa ke Sadean (PT SIMC). Ada yang bilang sewa juga ke Ramayana. Tetapi yang kami ketahui berdasarkan keterangan manajemen Ramayana yang bayar kerjasama dengan Ramayana ada tujuh  tenant,” terang Sapto.
Wasto kemudian menjelaskan bahwa tenant tersebut, maupun yang kerja sama dengan Ramayana ataupun PT SIMC nantinya usai 15 November semua akan menyewa ke Pemkot Malang. Hal ini dipastikan karena pada masa itu secara resmi AAM  menjadi aset penuh Pemkot Malang.  (ica/van)



Loading...