TAPD Bakal Tambah Anggaran Pilkada

Jumat, 18 Oktober 2019

Selasa, 08 Okt 2019, dibaca : 372 , bagus, agung

MALANG - Bupati Malang, Drs. H.M. Sanusi, angkat bicara terkait nota perjanjian hibah daerah (NPHD) untuk Pilkada 2020, yang belum ditandatangani. Sanusi memastikan dalam waktu dua hari ini, sudah ada kesepakatan. Pemkab Malang melalui Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), akan menambah jumlah anggaran yang sebelumnya sudah ditawarkan kepada penyelenggara Pemilu.
"Soal NPHD sedang dimusyawarahkan. Dalam waktu satu dua hari ini, pasti sudah selesai dan ada kesepakatan," ujar Sanusi, usai menghadiri sidang paripurna Selasa (8/10) siang.
Menurutnya, dalam musyawarah lanjutan antara TAPD dengan penyelenggara Pemilu yakni Bawaslu dan KPU, nantinya akan ada penyesuaian anggaran Pilkada 2020. Kebutuhan yang memang dirasa perlu, akan dianggarkan sesuai dengan kebutuhan. Sedangkan lainnya, akan ada revisi.
"Berapa nilainya, akan diputuskan dalam pembahasan nanti. Namun yang pasti, kebutuhan anggaran Pilkada 2020 nanti akan diajukan pada APBD 2020," tuturnya.
Apakah ada kenaikan dari jumlah anggaran yang ditawarkan oleh TAPD sebelumnya?. Politisi dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini memastikan akan ada penambahan. Namun berapa penambahannya, akan disepakati dalam musyawarah lanjutan.
"Baik anggaran Pilkada untuk Bawaslu dan KPU, sama-sama ada kenaikan. Berapa persen penambahannya, nanti akan disepakati dalam pertemuan antara TAPD dengan Bawaslu dan KPU," jelasnya.
Sanusi mengatakan, anggaran untuk Pilkada tahun 2020, sementara ini sudah tersedia sebesar Rp 50 miliar, dari sana cadangan. Sedangkan kekurangannya nanti akan dianggarkan dari APBD 2020.
"Kalau nanti NPHD sudah disepakati bersama akan segera ditandatangani. Selanjutnya akan diajukan ke DPRD Kabupaten Malang. Kalau dewan setuju, maka anggaran Pilkada akan diajukan dalam APBD 2020," paparnya.
Sekadar diketahui, belum adanya penandatanganan NPHD untuk Pilkada 2020, karena belum ada kesepakatan nilai antara TAPD dengan pihak penyelenggara pemilu. Pengajuan kebutuhan anggaran yang diajukan Bawaslu dan KPU, tidak sesuai dengan nilai anggaran yang ditawarkan oleh TAPD.
Bawaslu mengajukan kebutuhan anggaran Pilkada 2020 sebesar Rp 28,6 miliar. Sementara, TAPD hanya mampu memberikan Rp 20 miliar. Sedangkan KPU, mengajukan anggaran Rp 93 miliar, namun TAPD hanya mampu Rp 70 miliar.
Karena belum adanya penandatanganan NPHD itulah, akhirnya Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), memanggil Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) serta Ketua Bawaslu dan KPU Kabupaten Malang, Senin (7/10). Tetapi evaluasi yang difasilitasi Kemendagri, juga belum menemukan titik temu.
Masih terjadi tarik ulur antara TAPD dengan penyelenggara pemilu, terkait kesepakatan besaran anggaran untuk Pilkada 2020. TAPD tetap dengan jumlah anggaran yang ditawarkan. Begitu juga dengan Bawaslu serta KPU, tetap dengan jumlah anggaran yang diajukan.(agp/ary)



Loading...

  Follow Us