Tanggap Aspirasi Warga, Tuntaskan Perda Kebutuhan Publik

Selasa, 02 Juni 2020

  Mengikuti :


Tanggap Aspirasi Warga, Tuntaskan Perda Kebutuhan Publik

Selasa, 17 Mar 2020, Dibaca : 4455 Kali

MALANG - Aspirasi masyarakat yang selalu berkembang dan dinamis terkait penyelenggaraan Pemerintahan Kota Malang menjadi dasar kinerja DPRD Kota Malang di awal tahun 2020 ini. Semua aspirasi ditampung dengan baik untuk diperjuangkan bersama di gedung wakil rakyat untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat.
Di awal tahun ini, tiga Ranperda telah disahkan DPRD Kota Malang menjadi Perda. Sejumlah permasalahan yang muncul juga telah diakomodasi, difasilitasi serta diselesaikan melalui tugas dan fungsi DPRD Kota Malang. Ini menjadi capaian kerja yang diyakini dapat ditingkatkan sepanjang tahun ini.


Ketua DPRD Kota Malang I Made Riandiana Kartika menjelaskan, tiga Ranperda yang telah disahkan dalam masa kepemimpinanya, diantaranya Perda tentang Perindustrian dan Perdagangan, kemudian Perda tentang perubahan PDAM menjadi Perusahaan Umum Daerah Air Minum (Perumda) Tugu Tirta Kota Malang dan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD BPR) Tugu Artha menjadi Perseroan BPR Tugu Artha Sejahtera Kota Malang.
“Untuk produk hukum, 3 perda sudah disahkan. Tapi ada beberapa Ranperda prioritas yang juga masih kita dorong untuk segera disahkan,” terang Made kepada Malang Post.


Menurutnya, belum lama ini DPRD Kota Malang telah mengirim draft finalisasi beberapa Ranperda, seperti Ranperda Minuman Beralkohol (Minol) serta Ranperda Tugu Aneka Usaha (Tunas). Kemudian telah melemparkan pula agenda pembahasan 4 Ranperda baru.
Pihaknya mendorong eksekutif cepat memutuskan empat Ranperda lain yang diprioritaskan untuk dibahas dalam waktu dekat.
“Kami dorong agar ada pembahasan Ranperda lagi yang prioritas. Mereka yang menentukan saja tapi akan kita lihat lagi apakah itu benar-benar urgent dan berkaitan dengan pelayanan publik atau tidak. Tapi ini belum ada jawaban dari eksekutif,” terang politisi PDI Perjuangan Kota Malang ini.


Tidak hanya itu, beberapa permasalahan yang muncul di awal tahun sempat menjadi konsen dan catatan DPRD Kota Malang. Diantaranya masalah gangguan aliran air PDAM akibat bocornya pipa transmisi air belum lama ini.
DPRD Kota Malang terus mengawal, memantau ke lapangan hingga me mediasi pihak terkait, utamanya menampung keluhan masyarakat. Beberapa fraksi DPRD Kota Malang bahkan menyediakan bantuan tangki air.
“Kemudian komisi-komisi sesuai tupoksi mereka juga saya pantau tanggap sekali dengan masalah yang ada. Salah satunya seperti pantauan langsung ke layanan Dispendukcapil (Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil) saat keluhan layanan banyak datang, juga memantau seluruh pasar yang masih bermasalah,” tegas Made.


Politisi PDI Perjuangan ini mengatakan, konsen pemantauan pelayanan publik di bidang kesehatan dan pendidikan juga sangat diprioritaskan. Permasalahan zonasi yang terjadi di Kota Malang telah diakomodir dengan baik.
Sehingga, lanjut Made, DPRD Kota Malang mengusulkan adanya penambahan sekolah di Kota Malang. Dan di tahun ini diharapkan eksekutif dapat merealisasikan pembangunan 3 gedung sekolah baru, dua di Kecamatan Sukun dan satu sekolah di Kecamatan Blimbing.
“Kami optimis ke depan ini akan lancar pemantauan dan pengawasan. Juga tugas penganggaran, dalam waktu dekat ini kita persiapan pembahasan LKPJ dan KUA PPAS,” pungkas Made.


Ditambahkannya DPRD Kota Malang juga mendukung program nasional dan Pemkot Malang dalam mengantisipasi penyebaran COVID-19. Aturan baru seperti penundaan perjalanan dinas ke luar anggota dewan ditunda selama 14 hari kedepan.
Tidak hanya itu juga, agenda penyerapan aspirasi yakni Reses pun ditunda. Pada awalnya diagendakan pada 22 samapai 27 maret, diundur ke tanggal 13 – 18 April mendatang. (ica/aim)

Editor : Mahmudi Muchid
Penulis : Francisca Angelina