Takut Disalahgunakan, Wali Kota Batalkan Surat Edaran

Sabtu, 30 Mei 2020

  Mengikuti :


Takut Disalahgunakan, Wali Kota Batalkan Surat Edaran

Sabtu, 04 Apr 2020, Dibaca : 1368 Kali

MALANG - Pemkot Malang menarik surat resmi berisi imbauan kepada pimpinan bank dan pengusaha agar memberi bantuan berupa Alat Pelindung Diri (APD). Penarikan surat imbauan yang ditandatangani Wali Kota Sutiaji 30 Maret 2020 lalu itu untuk menghindari permainan pihak tertentu yang memanfaatkan situasi.  
Wali Kota Malang Drs. H. Sutiaji menyatakan pencabutan imbauan tersebut karena ada kekhawatiran akan disalahgunakan oleh pihak-pihak tak bertanggung jawab. "Kekhawatiran saja nanti disalahartikan orang. Karena sifatnya ini kan orang yang minta sumbangan nanti ada yang mengatasnamakan pemerintah dan lain sebagainya,” jelas Sutiaji, Jumat (3/4) .


Pencabutan surat tersebut dikeluarkan melalui surat edaran (SE) Wali Kota Malang nomor 338/005/35.73.100/2020, 2 April 2020. Dinyatakan, untuk menghindari penyalahgunaan pihak-pihak tertentu yang tidak bertanggung jawab maka perihal imbauan itu dicabut dan tidak berlaku.
Sutiaji menjelaskan, tidak ada maksud lain dipembuatan pencabutan SE imbauan tersebut. Ia menegaskan apabila memang ada warga atau siapapun yang ingin membantu masyarakat terdampak atau pemberian fasilitas alat kesehatan agar dilakukan secara suka rela tanpa harus melalui instruksi pemerintah.


Sementara itu indikasi sudah adanya pihak yang menggunakan kesempatan tersebut untuk kepentingan diri sendiri dijelaskan Kabag Humas Pemkot Malang Nur Widianto. “Ada indikasi pihak yang mau memanfaatkan dengan mengatasnamakan Pemkot (Pemkot Malang). Mereka masuk ke beberapa perusahaan atau perbankan di Kota Malang,” jelasnya.


Itulah alasan surat imbauan No 338/974/35.73.133/2020 yang ditujukan kepada pimpinan perbankan dan pengusaha di Kota Malang yang berisikan imbauan untuk memberikan bantuan APD, alat pengukuran suhu tubuh, hand sanitizer, cairan disinfektan, sembako dan barang yang diperlukan untuk pencegahan Covid-19 dicabut per tanggal 2 April 2020.
“Selanjutnya dukungan dan solidaritas sosial agar dilakukan secara mandiri dan bersifat langsung saja,” pungkas Widianto. (ica/van)

Editor : Vandri Battu
Penulis : Francisca Angelina