Sutiaji Siapkan Rompi Khusus ASN Berkinerja Buruk | Malang Post

Senin, 16 Desember 2019 Malang Post

  Mengikuti :


Rabu, 25 Sep 2019, dibaca : 783 , aim, sisca

MALANG – Wali Kota Malang Sutiaji tidak akan main-main dengan aparatur sipil negara (ASN) dan kepala organisasi perangkat daerah (OPD) yang berkinerja buruk. Reward dan Punishment akan segera ditetapkan bagi ASN di lingkungan Pemkot Malang. Sutiaji sudah menyiapkan rompi khusus bagi kepala OPD berkinerja buruk.
 Hal ini disampaikan Wali Kota Malang Drs H Sutiaji dalam pemaparan kepala daerah yang lolos seleksi Innovative Government Award (IGA), Rabu (25/9), di Kantor Kementrian Dalam Negeri RI Jakarta. Pola sanksi ini dipaparkan Sutiaji sebagai salah satu metode peningkatan kinerja sebagai inovasi yang dilakukan Pemkot Malang. Ia menyampaikan, akan segera diterapkan pola punishment atau sanksi tersebut kepada ASN yang indisipliner.
“Tidak hanya ASN yang indispliner tetapi juga kepada perangkat daerah yang tidak memenuhi timeline kinerja yang sudah ditentukan. Yaitu dengan penggunaan rompi khusus,” papar Sutiaji tegas di hadapan jajaran Kementrian Dalam Negeri.
Dijelaskannya, rompi itu harus dikenakan dalam kurun waktu tertentu, misalkan mulai dari apel (upacara,red) hingga aktifitas kerja harian. Tidak hanya dipakai begitu saja, rompi ini juga akan memiliki penanda. Agar yang melihat tahu jika ASN ini sedang “dihukum” akibat kinerjanya yang kurang maksimal, dibubuhkan tulisan di belakang rompi,
sepeti tulisan "kinerja rendah, “kinerja lambat”, “suka terlambat” dan lainnya,” terang Sutiaji di hadapan tim juri, yakni im Juri,  M. Helmi Abidin dari UCLG ASPAC, Dr. Hadi Supratikta, MM dari Kemendagri ,,  Dra.  Elly dari LAN,  Dr. Sitti Aminah, MSi dari Litbang Kemendagri,  Dr.  M. Amin dari  Menristekdikti,  dan Setiowiji dari LIPI.
Walikota memaparkan komitmen Kota Malang dalam mengembangkan serta menumbuhkan budaya inovasi.
"Dengan strategi pentahelix,  semangat berinovasi di kota Malang tidak meluluh berlaku di kelembagaan pemerintahan,  tapi juga tumbuh kembang di masyarakat, "ujar Sutiaji.
Berbagai langkah inovasi di bidang penyelenggaraan pemerintahan khususnya program lelang kinerja menjadi salah satu materi yang mendapat perhatian tim juri.
"Lelang kinerja ini bahkan sudah mulai dipelajari pemerintah pusat untuk coba diadop. Ini juga agar saya (pimpinan) tidak dzholim (semena mena) kepada perangkat daerah,  karena mereka yang menentukan ukuran kinerja yang jadi kontrak kerjanya,” tambahnya. (ica/aim)



Loading...