Sudah Tak Sesuai Dengan Perkembangan, Perda RTRT Direvisi | Malang Post

Senin, 16 Desember 2019 Malang Post

  Mengikuti :


Rabu, 02 Okt 2019, dibaca : 360 , udi, ira

MALANG – Pemerintah Kabupaten Malang mengajukan revisi Perda nomor 3 tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Pengajuan revisi tersebut, seiring dinamika pembangunan yang semakin pesat, serta munculnya aturan dan perundangan baru, terkait dengan RTRW. ”Revisi sudah kami ajukan, dan saat ini sedang dilakukan peninjauan kembali terkait RTRW Kabupaten Malang,’’ kata Kepala Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Cipta Karya, Dr Ir Wahyu Hidayat MM.
Ditemui usai mengikuti rapat pembahasan Peninjauan Kembali (PK) RTRW di kantor DPKPCK Selasa (1/10) lalu, Wahyu menjelaskan peninjauan kembali dilakukan lantaran pentingnya RTRW sebagai landasan pembangunan di Kabupaten Malang.
Kendati demikian, dia yakin meskipun sedang pengajuan revisi, tidak akan menghambat pembangunan. Hanya saja, untuk proyek-proyek strategis, yang memberikan dampak besar, sebelum dilakukan pembangunan harus melakukan koordinasi dengan Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah (TKPRD) Provinsi Jatim dan TKPRD Kabupaten Malang.
Wahyu menguraikan, usulan revisi Perda RTRW sebetulnya sudah cukup lama. Itu karena pembangunan di Kabupaten Malang yang sangat pesat. Dan yang paling pokok, karena Perda RTRW no 03 tahun 2010 ini sudah tidak sesuai dengan peraturan dan perundangan.
”Dari revisi ini, nanti dikupas satu persatu, mulai pembangunan yang terjadi di tahun 2010 lalu, sampai dengan sekarang. Tidak hanya menyebutkan namanya, tapi lengkap dengan penjabarannya. Sehingga perda tersusun dengan rinci dan rapi,’’ ungkapnya.
Begitu juga dengan pembangunan tahun 2020 sampai dengan tahun 2040 mendatang, juga akan dijelaskan secara rinci dalam perda tersebut. ”Perda RTRW inilah yang menjadi landasan pembangunan sebuah wilayah. Jadi harus diatur secara rinci dan detail,’’ ungkap pria yang juga dosen ITN Malang ini.
Wahyu menguraikan, Kabupaten Malang menjadi daerah yang istimewa, karena memiliki dua daerah otonom. Yaitu Kota Batu dan Kabupaten Malang. Lantaran itulah, segala sesuai perencanaan pembangunan, harus  direncanakan secara matang. ”Perda RTRW kami nanti akan terintegrasi dengan Perda RTRW milik Kota Malang dan Kota Batu. Terutama untuk pembangunan proyek strategis yang memberikan dampak,’’ katanya.
Dampak tersebut tidak hanya pada unsur kemacetan. Tapi juga ekonomi dan dampak sosial lainnya. Dia mencontohkan, salah satunya rencana pembangunan tol wisata, KEK Singosari, BOP Wonosari, dan berbagai proyek pembangunan lainnya.
”Pembahasan PK RTRW sudah selesai. Sekarang kami melakukan penyusunan. Sebelum usulan ini kembali menjadi perda, nanti akan dipresentasikan lebih dulu oleh Pak Bupati. Kami berharap revisi ini cepat, sehingga tahun depan sudah dapat dijadikan landasan pembangunan,’’ tandasnya. (ira/udi)



Senin, 16 Des 2019

Gondanglegi Kena Trase Tol

Loading...