Status Medsos Pro Khilafah, PNS Kemenkumham Dipecat - Malang Post

Rabu, 20 November 2019 Malang Post

  Follow Us


Rabu, 16 Okt 2019, dibaca : 1686 , udi, net

JAKARTA - Pelaksana tugas Menteri Hukum dan HAM (Plt Menkumham) Tjahjo Kumolo mencopot salah satu pejabat yang bekerja di Kemenkumham Kantor Wilayah (Kanwil) Balikpapan dan memosisikannya menjadi staf. Pegawai tersebut diberi sanksi akibat konten pro ideologi lain selain Pancasila dalam media sosialnya.
"Saya sebagai Plt Menkumham kemarin baru me-nonjob-kan salah satu pegawai kemenkumham karena dia membuat konten yang pro pada sebuah ideologi lain," ujar Tjahjo di Hotel Merlyn Park, Jakarta Pusat, Rabu (16/10).
Tjahjo memerintahkan pejabat setingkat Irjen untuk mengusut perbuatan pegawai itu. Setelah terbukti perbuatan pegawai itu melanggar aturan, akhirnya dibebastugaskan dari jabatan yang diembannya pada Selasa (15/10) kemarin.
Tjahjo sempat menunjukkan konten yang membuat pegawai tersebut akhirnya dicopot melalui telepon genggamnya. Tampak konten dalam tangkapan layar tersebut berkaitan dengan khilafah di era kebangkitan. Meski demikian, Tjahjo yang juga menjabat sebagai Menteri Dalam Negeri itu enggan menyebut jabatan dari pegawai Kemenkumham Kanwil Balikpapan tersebut. Ia menegaskan tidak boleh ada yang mendalami apalagi menyebarkan ideologi selain Pancasila. "Kalau ada yang nyinyir apalagi memasalahkan ideologi Pancasila, menyebarkan ideologi lain selain Pancasila, ya kami non-job-kan," tegasnya.
Plt Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Hariyono mengatakan, nilai Pancasila pada aparatur sipil negara (ASN) cukup memprihatinkan. Menurut dia, sejak 1998 sampai 2016, Pancasila tidak wajib di pendidikan dasar sampai perguruan tinggi. "Sebenarnya sudah cukup memprihatinkan karena sejak 1998 sampai dengan tahun 2016, Pancasila kan enggak wajib diajarkan di pendidikan dasar sampai perguruan tinggi," ujar Hariyono dalam Rapat Koordinasi Nasional Simpul Strategis Pembumian Pancasila di Hotel Merlyn Park, Jakarta Pusat, Rabu (16/10).
Terpisah, Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo mengaku telah mengumpulkan jajaran kepala sekolah dan guru untuk menyortir mereka yang terindikasi terpapar paham radikalisme. Seluruh jajaran tenaga pendidik di Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah tersebut diteguhkan kembali pendiriannya terhadap Pancasila.
"Kita kumpulkan di Dinas Pendidikannya, lalu saya pun sampaikan tawaran," kata Ganjar ditemui usai menyampaikan Seminar Nasional Terkait Pembangunan Sumber Daya Manusia di Gedung Lemhanas, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat.
Ganjar mengaku telah memecat kurang lebih tujuh Kepala Sekolah di Jawa Tengah yang terindikasi menganut paham radikalisme. Akibatnya Ganjar menjadi sasaran perundungan di media sosial. "Saya di-bully oleh kelompok sebelah. Ya (akun) anonim gitu," kata Ganjar.
Meski sempat dirundung,
Ganjar mengaku tetap melanjutkan programnya terkait pencegahan paham radikalisme ini. Ganjar mengatakan tujuh kepala sekolah yang diduga terindikasi menganut radikalisme kini mendapat pembinaan. Pemahaman Pancasila di sekolah dinilai penting untuk dibenahi. Ganjar menganggap sekolah merupakan tempat yang harus segera dibenahi mengenai ideologi. Ia mengaku mendapat banyak laporan dari banyak tokoh agama dan masyarakat mengenai geliat penanaman paham radikalisme di sekolah yang mulai masif. (cnn/ra/udi)



Loading...