Slip Ketua Dewan Lebih Besar

Jumat, 18 Oktober 2019

Senin, 07 Okt 2019, dibaca : 495 , bagus, sisca

Memiliki jabatan sebagai pimpinan, dengan tanggung jawab yang sangat besar, seyogyanya juga mendapatkan imbalan yang besar. Namun dibanding gaji Kepala Daerah, slip gaji Ketua DPRD di Malang Raya lebih besar. Rata-rata dua kali lipat dari gaji para wali kota dan bupati, namun tanpa fasilitas yang melekat pada kepala daerah.
Ketua DPRD Kota Malang gajinya sebesar Rp 11,2 juta per bulan. Hal ini disampaikan sendiri oleh Ketua DPRD Kota Malang I Made Riandiana Kartika SE . Akan tetapi meskipun gaji pokok lebih dari pada wali kota, Ketua DPRD Kota Malang tidak menikmati berbagai fasilitas negara yang disediakan seperti wali kota, yakni rumah dinas ataupun tunjangan kendaraan.
“Nilai itu sudah tunjangan-tunjangan jabatan. Ketua DPRD tidak dapat tunjangan perumahan dan mobil seperti anggota dewan,” tegas Made.
Saat ditanya apakah angka gaji tersebut cukup untuk dirinya dan keluarga sehari-hari? Politisi PDI Perjuangan ini dengan tegas menjawab cukup-cukup saja. Hal ini pun dianggapnya sebagai bonus pekerjaan dan jabatan yang ia punya saat ini.
Made menganggap besaran gaji dan berbagai fasilitas pejabat pemerintah daerah sudah diatur dan akan disesuaikan pula beradasarkan konstitusi.
“Ya semuanya cukup-cukup saja. Tergantung bagaimana mengatur lifestyle saja,” pungkasnya.
Sementara itu, Di Kabupaten Malang. Sekelas ketua DPRD, hanya membawa pulang gaji Rp 11,7 juta. Hal ini diungkapkan oleh Ketua DPRD Kabupaten Malang, Didik Gatot Subroto.
Dihubungi Malang Post, Didik menyebutkan jika dia mendapatkan gaji pokok Rp 6,7 juta. Sementara untuk beragam tunjangan, dia mendapatkan Rp 12 an juta. ”Kalau ditotal Rp 18,7 jutaan. Tapi itu belum termasuk potongan pajak, dan beragam lainnya,’’ katanya.
Dia menyebutkan, untuk beragam potongan tersebut nilainya mencapai Rp 7 jutaan. Praktis dengan angka tersebut, maka Didik mengatakan gaji yang dibawa pulang hanya Rp 11,7 jutaan.
”Ya itu. Untuk potongan itu banyak, mulai dari pajak, asuransi kesehatan, BPJS kesehatan maupun ketenagakerjaan, juga ada potongan fraksi dan organisasi,’’ ungkapnya.
Lantaran itu dia pun mengatakan keliru jika anggapan orang, bahwa duduk menjadi anggota DPRD mendapatkan profit atau keuntungan.
”Kalau dibandingkan tugas dan tanggung jawab, ya bagaimana ya. Tapi sekali lagi, kami di sini merupakan wakil rakyat, mengabdi untuk masyarakat, dan selalu memprioritaskan kepentingan masyarakat. Di sini kami terus melakukan pengawasan, agar pembangunan di Kabupaten Malang berjalan sesuai rencana dan program,” urainya.
Ditanya apakah gaji tersebut mencukupi untuk memenuhi  kebutuhannya? Didik mengatakan cukup. Kepada Malang Post, mantan Kepala Desa Tunjungtirto, Kecamatan Singosari ini mengatakan jika manusia memang memiliki sifat selalu kurang. Tapi bagi dirinya, semuanya dapat tercukupi saat dimanage dengan baik.
”harus cukup, bagaimana caranya, ya harus ada managemen keuangan, dan selalu membeli sesuatu itu yang sifatnya prioritas,’’ tambahnya. Dia pun bersyukur, sejauh ini tidak pernah kekurangan. Apalagi sang istri juga bekerja. Sehingga ekonomi keluarganya pun tidak kekurangan.
Terpisah, Penghasilan Ketua DPRD Kota Batu sebanyak Rp 24,5 juta perbulan. Setelah dipotong pajak, penghasilan bersih tinggal Rp 21 juta setiap bulan. Penghasilan tersebut berasal uang representasi dan beberapa tunjangan, seperti keluarga, beras, jabatan, paket dan jabatan Ketua DPRD Rp 4,5 juta per bulan. Sedangkan tunjangan perumahan, komunikasi intensif lumayan besar yakni masing-masing Rp 10 juta per bulan (sebelum potong pajak). Ketua DPRD Kota Batu mendapatkan tunjangan perumahan karena tidak menggunakan rumah dinas.
Ketua DPRD Kota Batu, Asmadi tidak menampik mendapatkan penghasilan itu.
‘’Seperti itu. Kalau persisnya saya lupa,’’ terangnya singkat.
Hanya saja, kata dia, penghasilan tersebut sebenarnya belum cukup untuk biaya operasional Ketua Dewan. Masalahnya, Ketua hampir setiap hari turun ke masyarakat. Setiap terjun ke masyarakat, ketua dewan juga banyak mengeluarkan uang, apalagi jika masyarakat memiliki kegiatan.
‘’Ketua Dewan atau anggota, pasti banyak turun ke masyarakat. Atau masyarakat yang mendatangi kepada ketua dewan atau anggota dewan. Semua itu butuh biaya, karena kami pasti membantu kegiatan masyarakat atau untuk keperluan lain,’’ terang Asmadi kepada Malang Post.
Menurutnya, penghasilan yang diterima harus cukup untuk semua operasional. Salah satu cara yang dilakukan adalah penghematan. Ketua dewan bisa lebih selektif untuk mengeluarkan uang kegiatan dalam jumlah besar. Ketua dewan juga bisa melakukan kegiatan bersama-sama dengan anggota dewan lain sehingga sama-sama mengeluarkan uang. Selain itu, mereka juga bisa berbarengan dengan OPD dalam menjalankan program kepada masyarakat.(ica/ira/feb/ary)



Loading...

  Follow Us