Sinyal KPK Jelang Pilkada | Malang POST

Senin, 17 Februari 2020 Malang Post

  Mengikuti :


Sabtu, 11 Jan 2020,

SURABAYA - KPK telah menjerat 14 kepala daerah di Jatim sejak tahun 2014 lalu. Terbaru Bupati Sidoarjo, Saiful Ilah. Ia ditangkap melalui operasi tangkap tangan (OTT), Selasa (7/1) lalu. Ini peringatan keras terhadap kepala daerah, terutama menjelang Pilkada 2020. Semua calon kepala daerah akan diberikan arahan.  
Ketua KPK, Firli Bahuri memberikan arahan khusus kepada seluruh kepala daerah, sekda, Kepala Bappeda, Eselon III hingga Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) se-Jawa Timur.  Kegiatan ini digelar di Surabaya, Kamis (9/1) lalu.
Firli Bahuri mengaku prihatin ada kepala daerah dan pejabat yang terjaring OTT pada awal tahun 2020. Menurut dia, OTT terhadap Bupati Sidoarjo Saiful Ilah, tiga pejabat Pemkab Sidoarjo, dan dua pengusaha itu bukan gebrakan awal, tapi sudah melalui proses panjang.
Firli berharap tidak ada lagi kasus korupsi yang menjerat kepala daerah. Kasus kepala daerah yang terkena OTT merupakan gambaran yang harus dibenahi. Dia berharap tidak ada uang ketok palu dalam pengesahan APBD.
“Praktik-praktik tersebut masih terjadi di sejumlah provinsi di Indonesia. Semoga tidak terjadi di Jatim. Saya juga mengingatkan agar kepala daerah dalam melakukan mutasi dan rotasi jabatan harus transparan. Jangan sampai ada deal-deal tertentu," tegasnya.
Firli berencana mengumpulkan seluruh bakal calon yang maju di Pilkada. Tujuannya untuk memberikan arahan terhadap langkah pencegahan kasus korupsi. "Kami janji segera menyelesaikan semua kasus yang mengarah kepada tindak pidana korupsi sebelum Pilkada serentak 2020. Kami tidak ingin nantinya jeratan kasus korupsi yang menimpa salah satu bakal calon, justru dimanfatkan sebagai muatan politis," katanya.
Lembaga antirasuah itu segera memetakan semua bakal calon kepala daerah yang akan maju di Pilkada. Mana yang ada indikasi mengarah ke kasus korupsi, secepatnya bisa diselesaikan. Sehingga, pada saat pemilihan kepala daerah tidak ada lagi yang dipanggil untuk memberikan keterangan ke KPK.  

Karena Biaya Pilkada Besar  
Pakar politik dan hukum Universitas Negeri Malang (UM), Dr. Nuruddin Hady, SH, MH  mengatakan, penindakan KPK, termasuk di Kabupaten Sidoarjo harus dilihat secara lebih utuh. Selain itu dicari akar persoalannya.
“Akar persoalannya karena biaya politik Pilkada yang sangat besar. Sehingga kepala daerah harus mengganti biaya yang telah dikeluarkan, terutama kepada investor yang membiayai.
Hal itu terlihat dari tidak adanya efek jera, padahal OTT terhadap kepala daerah telah banyak terjadi,” bebernya.
Akar persoalan kedua, lanjut Nuruddin, karena menguatnya politik dinasti. Yakni jabatan politik diwariskan. “Sehingga meskipun kepala daerah sudah jabat dua periode, tapi karena ingin melanggengkan kekuasaan melalui keluarga terdekat  maka dia juga harus mengumpulkan dana untuk itu,” kata dia.
Menurut analisa Nuruddin, pengarahan Ketua KPK Firli Bahuri kepada para kepala daerah di Jatim dan pejabat Pemprov Jatim beberapa hari lalu merupakan bagian dari pencegahan. Sebab selain penindakan, pencegahan korupsi juga penting. (jpg/van)   
 
Kepala Daerah  duJawa Timur Tersangkut KPK

1. Almarhum Fuad Amin (Bupati Bangkalan)
2. Achmad Syafii (Bupati Pamekasan)
3. Bambang Irianto (Wali Kota Madiun)
4. Taufiqurrahman (Bupati Nganjuk)
5. Eddy Rumpoko (Wali Kota Batu)
6. Mas'ud Yunus (Wali Kota Mojokerto)
7. Mustafa Kamal Pasha (Bupati Mojokerto)
8. Nyono Suharli (Bupati Jombang)
9. Mochammad Anton (Wali Kota Malang)
10. Muhammad Samanhudi Anwar (Wali Kota Blitar)
11. Syahri Mulyo (Bupati Tulungagung)
12. Setiyono (Wali Kota Pasuruan)
13. Rendra Kresna (Bupati Malang)
14. Saiful Ilah (Bupati Sidoarjo).

Editor : Vandri Battu
Penulis : jpg



Loading...


Honda
mitsubhisi

WEB HOSTING HANDAL

ArdetaMedia

INTERNET STABIL dan MURAH

BestNet
Loading...