Seni Mengelola Kepentingan Publik

Selasa, 22 Oktober 2019

  Follow Us

Senin, 30 Sep 2019, dibaca : 396 , vandri, sisca

BISA jadi ada yang beranggapan pemimpin itu tak mudah. Menjadi pemimpin sebenarnya seni. Terutama sebagai pemimpin di lembaga politik. Seninya yakni mengelola komunikasi dan loyalitas. Apalagi lembaga yang dipimpin bekerja untuk kepentingan publik.
Begitulah prinsip Ketua DPRD Kota Malang, I Made Riandiana Kartika SE.  Made sadar betul memimpin dewan periode 2019-2024 dengan sederet amanah dan besarnya harapan publik. Ia sedang mempertaruhkan diri demi marwah dan martabat dewan.
Betapa tidak, lembaga legislatif Kota Malang pernah diterpa ‘tsunami politik’. Inilah beratnya lantaran harus mengembalikan citra positif institusi. Sehingga lembaga wakil rakyat itu betul-betul dipercaya masyarakat.
“Sekarang, tujuan saya menjalankan amanah dan mengembalikan citra dewan,” tegas pria kelahiran Jembrana, tahun 1971 ini.
Pada awal kepemimpinannya, dewan langsung digoyang unjuk rasa mahasiswa terkait penolakan revisi UU KUHP, revisi UU KPK dan sejumlah UU kontroversial. Unjuk rasa mahasiswa langsung dialami Made usai dilantik menjadi ketua Ketua DPRD Kota Malang.
Namun Made menghadapinya. Menurut Ketua PDI Perjuangan Kota Malang ini, hal itu salah satu dari sederet tugas ketua dewan hingga akhir masa jabatan tahun 2024 mendatang. Lantas apakah berat beban yang diemban? Bagi alumnus Universitas Gajayana Malang ini tidaklah sulit, tak berat.
Sebab ia memaknai tugas seorang pemimpin itu seni. Yakni seni berkomunikasi dan seni mengelola kepentingan publik. Selain itu seni taat atau loyalitas kepada partai yang mengusung.
Segala sesuatunya kalau dikomunikasikan dengan baik pasti ada solusi. Prinsip lain yang masuk dalam formulanya yakni memimpin dengan gaya musyawarah mufakat.
Memimpin banyak orang dari beragam partai politik (parpol) wajib mengutamakan musyawarah mufakat. Ketika membentuk Alat Kelengkapan Dewan (AKD), Made menerapkan musyawarah mufakat dalam setiap pengambilan keputusan.
Salah satu syarat musyawarah mufakat yakni melibatkan dan mendengar aspirasi semua kalangan. Lalu dirumuskan dengan prinsip harus bermanfaat untuk kepentingan publik atau orang banyak.
Hasilnya penyusunan AKD berlangsung mulus dengan hasil maksimal. Sehari dilantik jadi ketua dewan, Made langsung memimpin sidang paripurna pembentukan AKD.  
Padahal pada dewan berbagai periode  sebelumnya, penyusunan AKD tak mudah. Rumit, memakan waktu lama lebih dari dua pekan.
Lantas mengapa periode ini berbeda? Karena mendengar masukan dari semua kalangan, berusaha proporsional dalam membentuk AKD. “Saya punya cara sendiri. Sebelum membentuk AKD, saya mengundang pimpinan-pimpinan parpol untuk duduk bersama dan membahas,” terangnya.
Ia berasumsi, anggota parpol tunduk terhadap perintah pimpinan partainya masing-masing. Maka Made melakukan hal itu. Hal ini juga didasari pemahaman pimpinan parpol yang pastinya paham kapasitas setiap kader parpol.
“Selain itu, prinsipnya saya ingin meniadakan pandangan deparpolisasi atau meniadakan peran parpol khususnya di tugas kedewanan. Ini yang ingin saya perangi. Sebisa mungkin parpol atau pimpinannya dilibatkan. Ini sangat efektif,” tandas ayah dua putri ini.
Karena pada dasarnya partailah yang mengetahui kompetensi kadernya. Siapa yang punya latar belakang dunia pendidikan,  bisa masuk ke komisi yang membidangi pendidikan. Begitu juga ada yang mengerti usaha atau UMKM bisa masuk ke komisi bidang perekonomian dan seterusnya. Proporsional dan adil sesuai kompetensi masing-masing.
Ada contoh lain tentang pentingnya menempatkan seseorang sesuai latar belakang. Yakni penempatan Ketua Badan Kehormatan (BK) dewan dari kalangan mantan militer. Kini Ketua BK DPRD Kota Malang Kol (purn) Drs Djoko Hirtono, SSTF, M.Si. “Kami serahkan kepada beliau sebagai orang yang displin dan tegas,” kata Made.
Kelakarnya, jika  rapat tak pakai sepatu maka diminta keluar ruangan. Atau kalau tiga kali tak ikut sidang paripurna maka tak boleh mengikuti kunjungan. “Saya serahkan kepada Pak Djoko,” katanya sembari tersenyum.

Optimisme di Tengah Badai
Begitu juga jika memaknai tujuan kepemimpinnya untuk kepentingan publik pasti akan berhasil. Hal inilah yang selalu disampaikan ketika mulai memimpin dewan dan parpol.
“Saya terapkan taat dan loyalitas pada partai,” ungkap Made. Ia mencontohkan sebuah instruksi agar tak boleh melakukan hal-hal di luar kaidah partai dan hukum,  maka anggota harus taat.
Hal ini menjadi formula dasar yang diketahui seluruh anggota partai dimanapun.  “Ya intinya manutlah sama partai. Jangan main di luar itu, ada sanksi. PDI Perjuangan memiliki komitmen untuk taat aturan dan hukum,” jelas bungsu dari lima bersaudara ini.
Mengobarkan optimisme pun diperlukan. Sebelum menjabat sebagai Ketua DPRD Kota Malang, Made diamanahi tugas sebagai Ketua PDI Perjuangan Kota Malang. Tugas ini sebenarnya berat lantaran menjabat ketika Kota Malang diterjang badai. Pada tahun 2018, hampir semua anggota dewan diangkut KPK. Ketua dan sekretaris PDI Perjuangan Kota Malang pun termasuk di antaranya.  
Made menghadapi berbagai tantangan. Misalnya sempat diprediksi, kursi anggota dewan asal PDI Perjuangan akan turun. Yakni  hanya bertahan enam kursi di DPRD Kota Malang pada Pemilu 2019. Saat itulah  Made merasa tertantang.
Ia dengan beraninya mempublikasikan PDI Perjuangan Kota Malang akan mampu mempertahankan 11 kursi atau bahkan bertambah empat kursi dengan target 15 kursi. Mengapa melakukan hal itu? Jawabannya Optimisme.
“Waktu itu saya tambahkan target. Saya kumpulkan semua ketua-ketua PAC,  saya minta ada kenaikan paling tidak  tambah satu kursi. Harus ada optimism, agar teman-teman yang dipimpin percaya diri juga,” tegasnya.
Optimisme itu membuahkan hasil. Perolehan suara PDI Perjuangan pada Pemilu 2019 sangat bagus. PDI Perjuangan pada periode ini berhasil mendapatkan tambahan satu kursi, yakni menjadi 12 kursi. (ica/van)



Senin, 14 Okt 2019

Dewan Siap Revisi Perda CB

Loading...