MalangPost - SANUSI TUNGGAK PAJAK RP 200 JUTA

Rabu, 05 Agustus 2020

  Mengikuti :

SANUSI TUNGGAK PAJAK RP 200 JUTA

Senin, 27 Jul 2020, Dibaca : 2718 Kali

MALANG POST, Masyarakat bijak taat bayar pajak, pemimpin bijak ogah nunggak pajak. Ketika masyarakat dan industri di Kabupaten Malang sudah taat membayar pajak hingga penerimaan pajak di wilayah Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Kepanjen tumbuh, ternyata masih ada wajib pajak (WP) yang menunggak.   

Di antara mereka yang menunggak pajak itu adalah Bupati Malang, HM Sanusi, yang juga akan ikut runing dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Malang pada 9 Desember 2020.   

Terkait masalah pajak Bupati Sanusi ini, Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Kepanjen, Budi Harjanto, menjelaskan ada ketidaksesuaian antara berkas Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHPKN) dengan aset yang dilaporkan ke KPP Pratama Kepanjen.  

Saat itu, untuk tax clearence, staf dari Sanusi ada yang menyetorkan LHKPN-nya untuk pengurusan surat pemberitahuan (SPT) tahunannya. Setelah itu SPT-nya tidak bermasalah, dan sudah dikeluarkan tax clearence-nya.

“Tetapi setelah saya cocokan antara LHKPN dan SPT milik beliau, ternyata ada aset-aset yang belum dilaporkan. Jadi aset yang terakhir dilaporkan itu aset tahun 2008. Jadi perolehan tahun 2008 ke tahun 2020 ini belum tercatat di kantor pajak, namun sudah di LHKPN," ujar Budi Harjanto saat ditemui Malang Post di ruang kerjanya, Jumat (24/7).

Lebih lanjut Budi menjelaskan, terkait hal itu pihaknya sudah mengingatkan agar Sanusi bisa memanfaatkan program tax amnesty untuk pelaporan itu. Namun, saat itu Sanusi kebetulan tidak memanfaatkan tax amnesty hingga berakhir.

“Sekarang ketika ketahuan tidak ada pembetulan yang ada di LHKPN, maka kesempatan terakhir adalah melalui pas final. Untuk pas final itu kan dikenakan denda 12,5 persen, kalau tax amnesty kan dendanya mulai dari 1 persen hingga 5 persen," jelas Budi Harjanto.

Budi mengungkapkan, pihaknya sudah berupaya persuasif dengan menyurati Sanusi terkait hal itu. Ini  dimaksudkan agar selama dua minggu sejak disurati, segera ada tindak lanjut dari pihak Sanusi untuk menjelaskan dan menyelesaikan kewajibannya.

"Ya, harapannya setelah disurati, ada tindak lanjut dari dia atau melalui stafnya untuk melakukan pembetulan laporan, dan melakukan pembayaran. Kalau tidak nanti akan berlanjut ke ranah pemeriksaan pajak. Dalam pemeriksaan pajak nanti akan muncul denda 12,5 persen itu tadi. Jadi akan ditotal pokoknya serta dendanya. Nominal pokoknya Rp 140 juta, kalau dengan dendanya, ya Rp 200 juta," pungkas Budi Harjanto.

Bupati Malang, HM Sanusi, belum berhasil dikonfirmasi Malang Post. Ketika Malang Post melakukan konfirmasi masalah ini melalui WhatsApp (WA)-nya kemarin, Bupati Sanusi tidak menjawab.

 

Tumbuh 3,65 Persen

Budi Harijanto juga menjelaskan penerimaan pajak di wilayah Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Kepanjen di semester pertama tahun 2020 ini mengalami pertumbuhan sebesar 3,65 persen yakni sebesar Rp 345 miliar. Pertumbuhan itu dapat dilihat apabila dibandingkan dengan perolehan pada semester pertama tahun 2019 yakni sebesar Rp 333 miliar.

Menurut Budi Harjanto, sektor andalan yang masih menjadi penyumbang pajak terbesar berasal dari PPh non minyak dan gas (migas) serta pajak pertambahan nilai (PPN). Prosentase kontribusi PPN ini dari industri pengolahan tembakau atau industri rokok.

"Karena ternyata pada masa pandemi seperti saat ini makin bagus perdagangannya, karena WFH masyarakatnya makin kenceng konsumsi rokok," ujar Budi.

Adapun besar kontribusi pajak yang diberikan dari industri pengolahan adalah sebesar 58,64 persen. Dari angka itu, 77 persennya berasal dari industri rokok, dan sisanya ada berbagai macam industri pengolahan seperti makanan dan salah satunya adalah gula.

Berdasarkan Perpres No 54 Tahun 2020, Budi mengatakan, bahwa target pajak secara nasional diturunkan sebesar 5,9 persen dari realisasi perolehan pajak pada tahun 2019 yaitu Rp 1.599 triliun menjadi Rp 1.198 triliun.

"Kalau berkaca pada angka itu, maka untuk target pajak di wilayah KPP Pratama Kepanjen turun menjadi Rp 732 milia. Sebelumnya kami ditargetkan sebesar Rp 1,024 triliun. Pada semester pertama, kami sudah tumbuh sebesar 3,65 persen, yakni sebesar Rp 345 miliar, dan hingga saat ini kami sudah menerima Rp 366 miliar atau sudah 50 persen lebih," terangnya.

Budi berharap, penerimaan pajak di wilayah KPP Pratama Kepanjen minimal bisa sama dengan penerimaan tahun lalu, yaitu di angka Rp 770 miliar, walaupun targetnya Rp 734 miliar. Berdasarkan perhitungannya, jika penerimaan pajak pada tahun ini bisa sama dengan tahun lalu, maka akan dapat tercapai 100 persen lebih.

Capaian penerimaan pajak yang saat ini bisa tumbuh 3,65 persen disebabkan beberapa faktor, dan menurutnya tidak bisa jika hanya dilihat dari satu sisi. Ia menyebut, jika dilihat dari segi obyeknya, wajib pajak (WP) yang berada di wilayah KPP Pratama Kepanjen paling banyak adalah industri pengolahan tembakau dan makanan.

"Nah dari situ, di tengah pandemi ini, ternyata tingkat konsumsi masyarakat pada rokok maupun makanan meningkat. Meski masih kecil, namun perdangannya juga mengalami peningkatan, yakni 0,15 persen," pungkasnya.

Editor : ekn
Penulis : jay