Sanusi Butuh Diskresi | Malang Post

Senin, 20 Januari 2020 Malang Post

  Mengikuti :


Jumat, 23 Agu 2019,

MALANG - Ketua DPRD Kabupaten Malang, Hari Sasongko, menyatakan siap untuk menggelar sidang paripurna mengusulkan Plt Bupati Sanusi sebagai Bupati definitif. Persoalannya, DPRD Kabupaten 2014-2019 empat hari lagi purna tugas. Dewan punya opsi mendorong Menteri Dalam Negeri mengeluarkan diskresi untuk Sanusi, seperti di Kota Malang.
Hal itu ditegaskan Hari Sasongko kepada Malang Post, kemarin. Ia merespons pernyataan Mendagri Tjahjo Kumolo serta Plt. Direktur Jenderal Otonomi Daerah (OTDA) Kemendagri, Akmal Malik, terkait penetapan Bupati Malang definitif.
"Coba saja nanti diagendakan (Paripurna, Red) kalau memang sudah ada SK pemberitahuan. Tetapi sampai saat ini, kami masih belum mendapat surat dari Mendagri," ungkap Hari Sasongko.
Dikatakannya, mekanisme pengangkatan bupati definitif, memang harus ada SK pemberhentian kepala daerah. SK tersebut dikeluarkan oleh Mendagri berdasarkan usulan dari Gubernur Jatim. Baru setelah SK turun dilakukan pengangkatan bupati definitif, yang diajukan oleh DPRD melalui sidang paripurna.
"Prosesnya sama dengan anggota dewan yang di PAW. Harus ada pemberhentian dulu dari gubernur, baru kemudian diajukan pengangkatan," ujarnya.
Pengajuan penetapan bupati definitif itupun, lanjutnya melalui sidang paripurna istimewa, yang dilakukan intern oleh anggota dewan. Hal tersebut, menurutnya berdasarkan Undang-undang RI nomor 9 tahun 2015 tentang perubahan kedua atas UU nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah.
Hanya saja, lanjut politisi PDI Perjuangan ini, dengan waktu jabatan anggota DPRD Kabupaten Malang yang kurang sepekan, apakah bisa dilakukan sidang paripurna. Karenanya ketika Pemkab Malang, sudah menerima tembusan SK pemberhentian Rendra Kresna, untuk bisa segera disampaikan.
"Kalau memang SK pemberhentian sudah ada, maka kami akan segera koordinasikan. Apakah bisa (sidang paripurna, red) dilakukan sebelum masa jabatan (anggota DPRD periode 2014 - 2019, red) habis," tuturnya.
Lantas jika SK pemberhentian baru diterima bulan September?. Hari mengatakan akan berkoordinasi dengan Mendagri. Sebab per-tanggal 30 Agustus, sudah berganti kepada anggota DPRD baru periode 2019 - 2024. Sehingga masih belum ada pimpinan definitif.
"Kalau memang bulan September, kami akan koordinasikan dengan Mendagri. Apakah bisa dilakukan diskresi seperti yang di Kota Malang sebelumnya. Karena kalau Kota Malang bisa diskresi, maka seharusnya Kabupaten Malang juga bisa," pungkasnya.
Sekadar diketahui, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, sebelumnya mengatakan bahwa surat keputusan (SK) sudah ada. Tetapi Mendagri belum menerima berkas keputusan DPRD Kabupaten Malang yang mengusulkan wakil bupati menjadi bupati definitif.
Begitu juga dengan Plt. Direktur Jenderal Otonomi Daerah (OTDA) Kemendagri, Akmal Malik, mengatakan bahwa SK pemberhentian Rendra Kresna sebagai bupati sudah ada. SK tersebut menjadi dasar bagi DPRD Kabupaten Malang menggelar sidang paripurna, untuk mengusulkan bupati definitif pengganti Rendra.
Terpisah, Kepala Biro Administrasi Pemerintahan dan Otonomi Daerah Pemprov Jatim, Indah Wahyuni, konfirmasi justru memberikan statement berbeda. Saat dihubungi Malang Post, mengatakan bahwa penetapan bupati definitif memang harus melalui usulan sidang paripurna oleh DPRD Kabupaten Malang.
"Kalau memang SK pemberhentian (Rendra Kresna, red) sudah turun. Maka untuk mengusulkan Pak Sanusi menjadi bupati, harus melalui sidang paripurna," ucap Indah Wahyuni.
Hal tersebut dikatakannya, ada dasar hukumnya. Yakni berdasar Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Di mana dalam undang-undang disebutkan ketika ada pemberhentian kepala daerah yang terkena masalah hukum, penggantinya untuk bupati definitif berdasarkan usulan DPRD Kabupaten Malang.
Memang, dalam Pasal 154 ayat 1 disebutkan tugas dan wewenang DPRD kabupaten/kota. Pada huruf d. memilih bupati dan wakil bupati serta wali kota dan wakil wali kota dalam hal terjadi kekosongan jabatan untuk meneruskan sisa masa jabatan. Lalu pada huruf e, mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian bupati/wali kota kepada Menteri melalui gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan dan/atau pemberhentian.
“DPRD Kabupaten Malang bisa menggelar sidang paripurna setelah menerima SK dari Kemendagri. Alurnya, keputusan atau berita acara dari sidang paripurna, akan disampaikan ke Gubernur Jatim. Kemudian Gubernur akan mengusulkan ke Jakarta (Mendagri, red) untuk pengangkatan bupati definitif," urainya.
Indah mengatakan, bahwa pihaknya memang sudah mendapat informasi bahwa SK dari Mendagri sudah turun. Namun dirinya belum mengecek secara langsung. Secepatnya SK tersebut akan diambil, kemudian disampaikan ke DPRD Kabupaten Malang.
"Sebetulnya kalaupun tanpa wakil bupati, kalau memang masa jabatan kurang 18 bulan, tidak ada masalah. Pak Sanusi bisa bekerja sendiri kok, tanpa ada wakil. Seperti Anies Baswedan, Gubernur DKI Jakarta juga tanpa wakil," pungkasnya.
Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, masih belum bisa dikonfirmasi. Ketika nomor ponselnya dihubungi, terdengar nada pengalihan. Termasuk pesan melalui SMS yang dikirim juga tidak ada jawaban.
Begitu juga dengan Plt. Direktur Jenderal Otonomi Daerah (OTDA) Kemendagri, Akmal Malik, juga belum bisa dikonfirmasi. Saat dihubungi tidak ada respons, karena sedang di dalam pesawat. "Masih di pesawat," jawabnya singkat ketika dihubungi lewat pesan WhatsApp (WA).(agp/ary)

Editor : Bagus
Penulis : Agung






LOWONGAN KERJA

Loker

WEB HOSTING HANDAL

ArdetaMedia

INTERNET STABIL dan MURAH

BestNet
Loading...