Salah Gizi: Kurang Protein Banyak Nikotin - Malang Post

Rabu, 20 November 2019 Malang Post

  Follow Us


Minggu, 13 Okt 2019, dibaca : 588 , mp, opini

UU Pangan No 18/2012 mengamanatkan bahwa pemenuhan pangan sebagai kebutuhan dasar manusia diselenggarakan berdasarkan kedaulatan pangan, kemandirian pangan, dan ketahanan pangan. Ketahanan pangan adalah kondisi terpenuhi pangan bagi negara sampai perseorangan yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata dan terjangkau. Pemenuhan konsumsi pangan secara kualitas ditunjukkan dengan skor Pola Pangan Harapan (PPH) yang merupakan gambaran keragaman dan keseimbangan gizi. FAO-RAPA (1989) mendefinisikan PPH sebagai komposisi kelompok pangan utama yang bila dikonsumsi dapat memenuhi kebutuhan energi, protein, dan zat gizi lainnya. Hasil Widyakarya Nasional Pangan dan Gizi (WNPG) X Tahun 2012 menetapkan Angka Kecukupan Gizi (AKG) dalam PPH adalah energi 2.150 kkal/kapita/hari dan protein 57 g/orang/hari. AKG tersebut menunjukkan banyaknya kalori dan protein minimum yang diperlukan setiap orang Indonesia dalam sehari untuk dapat hidup sehat dan aktif.

Capaian konsumsi energi dan protein penduduk Indonesia telah melebihi AKG masing-masing sebesar 2.153 kkal/orang/hari dan 62,19 g/orang/hari (BPS, 2018). Namun demikian, skor PPH Indonesia baru mencapai 90,4 dari skor ideal 100. Hal ini disebabkan komposisi pangan yang dikonsumsi belum sesuai standar PPH. Diketahui penduduk Indonesia kelebihan konsumsi energi dari beras dan kekurangan konsumsi protein hewani. Konsumsi beras penduduk Indonesia mencapai 114,6 kg/orang/tahun. Tingkat konsumsi beras tersebut menjadikan Indonesia negara konsumen beras terbesar di dunia, jauh di atas rata-rata konsumsi beras dunia sebesar 60 kg, dan negara tetangga Malaysia 80 kg, Thailand 70 kg, serta Jepang 58 kg/orang/tahun. Jika konsumsi beras tersebut dibagi harian, maka orang Indonesia mengonsumsi beras 314 g/orang/hari atau 105 g sekali makan, lebih tinggi daripada standar PPH 275 g/orang/hari. Kelebihan energi ini diduga berkaitan erat dengan banyaknya penderita diabetes di Indonesia. International Diabet Federation (IDF) Atlas 2017 melaporkan jumlah penderita diabetes usia 20-79 tahun mencapai 10,3 juta orang, dan menjadikan Indonesia peringkat keenam di dunia setelah Tiongkok, India, AS, Brazil, dan Meksiko.

Konsumsi protein penduduk Indonesia sebesar 62,19 g/orang/hari, terdiri protein nabati 46,41 g (74,63%) dan hewani 15,78 g (25,37%) yang berasal dari ikan 8,23 g, daging 4,2 g, dan telur dan susu 3,35 g. Konsumsi protein hewani tersebut masih tergolong rendah dan berada di bawah konsumi protein hewani Thailand dan Filipina antara 40-50 g, dan Malaysia dan Brunei Darusalam sekitar 50-60 g. Rendahnya konsumsi protein hewani tersebut merupakan salah satu faktor penyebab tingginya angka prevalensi stunting (balita pendek) di Indonesia. Stunting didefinisikan sebagai kondisi anak usia 0–59 bulan, di mana tinggi badan menurut umur berada di bawah minus 2 Standar Deviasi (<-2SD) dari standar median WHO. Kemenkes (2018) memperkirakan ada 37,2 persen anak usia 0-59 bulan atau sekitar 9 juta anak Indonesia dengan kondisi stunting, yang berlanjut sampai usia sekolah 6-18 tahun. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menempatkan Indonesia sebagai negara ketiga dengan angka prevalensi stunting tertinggi di Asia pada 2017. Merujuk pada standar WHO, batas maksimalnya adalah 20 persen atau seperlima dari jumlah total anak balita. Stunting akan berdampak dan dikaitkan dengan proses kembang otak yang terganggu, di mana dalam jangka pendek berpengaruh pada kemampuan kognitif. Jangka panjang mengurangi kapasitas untuk berpendidikan lebih baik dan hilangnya kesempatan untuk peluang kerja dengan pendapatan lebih baik. Anak stunting yang berhasil mempertahankan hidupnya, pada usia dewasa cenderung akan menjadi gemuk (obese), dan berpeluang menderita penyakit tidak menular (PTM), seperti hipertensi, diabetes, kanker, dan lain-lain. Stunting juga diyakini akan dapat menghambat pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kemiskinan, dan memperlebar ketimpangan.

Rendahnya konsumsi protein hewani bukan sekadar masalah harga ikan, daging, susu dan telur yang relatif mahal, atau pendapatan per kapita penduduk yang rendah, tetapi juga menyangkut perilaku konsumsi bangsa. Dengan pendapatan per kapita Rp 4,67 juta/bulan, seharusnya orang Indonesia bisa memilah dan memilih makanan apa yang sebaiknya dikonsumsi, dan makanan apa yang seharusnya dihindari. Bandingkan konsumsi protein hewani dengan konsumsi rokok. BPS (2018) mencatat pengeluaran rata-rata per kapita sebulan kelompok makanan sebesar Rp 527.956. Pengeluaran tersebut digunakan untuk membeli rokok Rp 65.586 (12,42%), mengalahkan jumlah pengeluaran untuk kebutuhan pangan seperti beras Rp 61.455 (11,64%), ikan (Rp 40.478), daging (Rp 24.978), dan telur dan susu (Rp 29.357). Fakta tersebut membuktikan bahwa penduduk Indonesia lebih menyukai racun nikotin rokok penyebab penyakit jantung, paru-paru, kanker, dan gangguan kehamilan dan janin itu daripada protein hewani yang menyehatkan badan dan mencerdaskan otak.

Riskesdas (2018) melaporkan 33,8% (89,570 juta) penduduk Indonesia (62,9% laki-laki dan 4,8% perempuan) adalah perokok. Angka tersebut menjadikan Indonesia negara dengan jumlah perokok terbanyak ketiga di dunia setelah Cina dan India, dan terbanyak pertama di Asean, jauh melebihi Philipina (16,62%), Vietnam (14,11%), Myanmar (8,73), Thailand (7,74), Malaysia (2,90%), Kamboja (2,07%), Laos (1,23%), Singapura (0,39%), dan Brunei (0,04%). Kemenkeu mencatat konsumsi rokok tahunan meningkat dari 320,4 miliar batang tahun 2016 menjadi 334 miliar batang tahun 2017, dan mencapai 339,5 miliar batang tahun 2018. Jika dibagi jumlah perokok 89,570 juta, berarti perokok Indonesia rata-rata menghisap rokok 10,38 batang/orang/hari. Jika satu batang rokok berharga Rp 1.000, maka uang yang dibakar perokok Indonesia mencapai Rp 339,5 triliun per tahun atau Rp 930,137 miliar sehari. Konsumsi rokok sebanyak itu telah menyumbang lebih dari 230.000 kematian setiap tahun.

Perilaku salah gizi membawa dampak negatif terhadap kualitas Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia pada peringkat ke-87 dari 157 negara dan daya saing dunia (World Competitiveness) pada peringat ke-32 dari 63 negara. Jika kondisi tersebut tidak segera diperbaiki, maka dipastikan Indonesia akan semakin terpuruk di tengah persaingan global yang semakin ketat. ***

Oleh: Sutawi

Dosen Fakultas Pertanian Peternakan UMM



Selasa, 19 Nov 2019

Birokrasi Masih *SANGKAR EMAS*

Loading...