MalangPost - RUU HIP: Proteksi atau Degradasi Ideologi Negara?

Kamis, 13 Agustus 2020

  Mengikuti :

RUU HIP: Proteksi atau Degradasi Ideologi Negara?

Kamis, 25 Jun 2020, Dibaca : 4272 Kali

Polemik tentang diskursus pembahasan Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi (RUU HIP) Pancasila terus bergulir untuk menilai urgensi dari RUU tersebut. Respon atas diskursus isu ini ternyata banyak mendapat penolakan dari beberapa kalangan. Penolakan terjadi dari kalangan akademis yang dilakukan melalui pengkajian intensif kedudukan aturan. Kemudian kalangan Ulama pun tidak ketinggalan terlibat dalam penolakan karena RUU tersebut dianggap bisa menjadi ancaman ideologi negara Indonesia.
Dasar penolakan RUU HIP dari beberapa kalangan masyarakat adalah muatan RUU tersebut dianggap berpotensi bisa mendegradasi kedudukan Pancasila. Sebagai bentuk keseriusan penolakan, sejumlah 34 Pimpinan MUI se-Indonesia menyatakan sikap untuk mendesak DPR melanjutkan pembahasan RUU tersebut. Kemudian Penolakan juga datang dari Prof. Rachmat Wahab selaku Ketua Dewan Pakar Institut KH. Hasyim Muzadi. Beliau menyatakan bahwa isi RUU HIP ini bisa implikasi buruk bagi negara pasca berlakunya aturan tersebut.
Akibat banyaknya elemen masyarakat yang menolak pemberlakuan RUU HIP, DPR sepakat untuk menunda pembahasan aturan. Pada masa penundaan ini harus dijadikan waktu yang tepat bagi para anggota legislatif untuk mengkaji ulang. Yaitu apakah sebenarnya RUU ini menjadi kebutuhan atau tidak. DPR perlu menyerap lagi aspirasi-aspirasi dari masyarakat sebagai bentuk representasi lembaga. Aspirasi tersebut tentu memiliki urgensi sebagai bahan pustaka referensi kajian.
Kontroversi penolakan RUU HIP tidak lain karena bisa berpotensi memunculkan kembali eksistensi paham komunisme di Indonesia.  Dalam pasal 6 RUU HIP setidaknya memuat kata kunci yang terdiri dari trisila, ekasila yang menjadi muatan Pancasila. Trisila merupakan konsep Pancasila yang terdiri sosio-nasionalisme, sosio-demokrasi dan Ketuhanan yang Berkebudayaan. Kemudian trisila tersebut terkristalisasi dalam ekasila yakni “gotong royong.”
 Makna gotong-royong dari ekasila ini dianggap bisa mendegradasi ideologi Pancasila berdasar prinsip “Ketuhanan.” Apabila konsep ekasila ini berlaku, paradigma Pancasila yang dasar utamanya adalah Ketuhanan, bisa bergeser ke paradigma gotong-royong. Ketika terjadi pergeseran paradigma Ketuhanan pada kandungan utama Pancasila, tentu ini menjadi ancaman buruk karena akan terbuka pintu bagi paham komunisme untuk muncul kembali ke tanah air.
Puncak kiritikan pada RUU HIP diakibatkan karena ketentuan “Mengingat” Undang-Undang tidak ada TAP MPRS NO. XXV/MPRS/1966. Dasar TAP MRPS tersebut merupakan dasar pembubaran Partai Komunis Indonesia. Kemudian kedudukan “mengingat” pada suatu aturan hukum positif merupakan dasar yuridis pembentuan suatu peraturan. Penyusunan aturan yang membahas Pancasila seharusnya tidak lepas dari TAP MPRS di atas.
Secara historis telah terjadinya peristiwa upaya penggantian ideologi Pancasila di masa lalu. Maka kedudukan TAP MPRS ini menjadi penting sebagai jaminan bahwa Pancasila tidak akan terusik kembali. Ketika tidak ada TAP MPRS dalam ketentuan “mengingat”, ini bisa diasumsikan bahwa RUU HIP memang menginginkan munculnya paham komunisme yang bertentangan dengan Pancasila.
Dalam kasus lain, sebenarnya diperlukan suatu aturan sebagai proteksi ideologi negara dari ancaman-ancaman yang sempat muncul maupun ancaman di masa depan. Saat ini harus dipahami bahwa Pancasila mengalami benturan dengan nilai peradaban. Ideologi kapitalisme liberalisme yang berprinsip kebebasan, bahaya laten komunisme serta ancaman radikalisme harus dijauhkan dalam kehidupan bangsa.
Kedudukan RUU HIP sebenarnya bisa menjadi dasar aturan proteksi Pancasila dari ancaman ideologi lain. Ketentuan pasal 1 angka RUU HIP mengatur definisi Haluan Ideologi Pancasila sebagai dasar kebijakan dan evaluasi urusan kenegaraan dari berbagai aspek yang menjadi indikator nilai-nilai Pancasila pada tatanan kehidupan. Berdasarkan pasal tersebut kedudukan aturan memiliki peran sebagai pengawal implementasi Pancasila di kehidupan.
Selain itu, ketika ada suatu haluan konkret dalam implementasi Pancasila, ancaman-ancaman ideologi lain yang tidak akan mudah mereduksi nilai-nilai fundamental Pancasila. Sehingga Pancasila tetap terjaga. Berdasarkan permasalahan di atas bahwa muatan RUU HIP ini lebih ke potensi degradasi ideologi, namun juga perlu proteksi ideologi. Apabila diperlukan aturan untuk proteksi ideologi, RUU HIP bisa diundangkan.
Dengan syarat, RUU ini tidak ada ketentuan pasal yang bisa berdampak mendegradasi Pancasila. Konsepsi murni Pancasila berdasar Ketuhanan yang terdapat dalam UUD 1945 harus menjadi patokan utama. Sehingga tidak akan ada lagi polemik perdebatan di masyarakat yang berpandangan tentang potensi munculnya paham komunisme. Karena RUU ini tidak mengatur terkait konsepsi sila-sila pada Pancasila kembali, melainkan fokus mengatur dalam mengawal implementasi Pancasila di Negara Indonesia.
Harapan ketika diundangnya RUU HIP yang fokus implementasi ini adalah agar bisa mewujudkan nilai-nilai konkret Pancasila di tatanan hidup masyarakat Indonesia. Saat ini banyak generasi muda yang banyak tertarik budaya-budaya asing daripada budaya internal negeri. Tentu Ini bisa berdampak terkikisnya identitas bangsa akibat pengaruh budaya luar. Kedudukan RUU HIP ini yang akan menjadi pedoman edukasi untuk menguatkan keutuhan identitas ideologi Pancasila sebagai falsafah hidup kembali.
Terkhususnya, bagaimana melakukan transisi konseptual dan nilainya ke dalam tataran praksis operasional. Dengan kata lain, bagaimana nilai ideal Pancasila yang universal tidak hanya diderivasikan ke domain nilai-nilai instrumental dalam ranah pembentukan peraturan perundang-undangan saja. Akan tetapi bagaimana nilai-nilai ideal Pancasila juga bisa terinternalisasi ke dalam nilai-nilai praktis dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
Polemik diskursus RUU HIP di kalangan masyarakat terjadi akibat muatan RUU berpotensi mendegradasi Ideologi Pancasila. Di sisi lain Pancasila memerlukan aturan proteksi agar tidak tereduksi oleh paham-paham lain. Terlepas dari perdebatan antara proteksi dan degradasi, hal yang paling penting untuk Pancasila saat ini adalah soal implementasi. Yaitu dibutuhkannya suatu aturan sebagai haluan ideologi Pancasila yang tidak fokus membahas esensi permasalahan sila dan perlindungan saja. Melainkan aturan yang bisa menjadi pedoman pelaksanaan nilai-nilai konkret Pancasila dalam kehidupan di Indonesia.(*)

Oleh : Aditya Prastian Supriyadi, S.H., M.H.
Pemerhati Hukum

Editor : Redaksi
Penulis : Opini