Rindu Pancasila yang Membebaskan | Malang Post

Kamis, 14 November 2019 Malang Post

  Follow Us


Rabu, 09 Okt 2019, dibaca : 1266 , mp, opini

Ada kata mutiara berbunyi “accipere quam facere praestat injuriam”, yang artinya  lebih baik menerima dampak kesalahan orang lain apa adanya daripada sendiri melakukan kesalahan itu. Atau, lebih baik menderita ketidakadilan daripada berbuat ketidakadilan.
Tafsir atas kalimat itu diantaranya, banyak orang yang melakukan suatu perbuatan, meski itu berpola pelanggaran hukum, yang sebenarnya hanya merupakan dampak dari perbuatan orang lain.
Perbuatan itu sebenarnya tidak dikehendaki, tetapi karena dirinya hanya sebagai korban dengan kondisi serba terpaksa, akhirnya dilakukannya. Meski akhirnya dirinya diberi label sebagai subyek yang tidak setia pada ideologi bangsa. Pelanggaran yuridisnya disejajarkan dengan pembangkangan ideologi.
Kita sudah diajarkan (diingatkan) memasuki relung konstruksi historis bernegara ini. Setidaknya setiap memeringati Hari Kesaktian Pancasila. Dalam memasuki konstruksi ini, suatu keharusan jika kita memahami esensi.
Esensi itu diantaranya dengan menuntut tanggungjawab negara dalam relasinya dengan pengamalan Pancasila. Sudahkah negara dalam faktanya mengamalkan doktrin Pancasila? Siapakah sesungguhnya yang berkategori melakukan pembangkangan ideologi secara serius?
Ada pepatah berbunyi “sesuatu yang buruk terjadi di masyarakat itu disebabkan oleh kondisi buruk yang mempengaruhinya” (evil causis evil vallacy). Penyakit sosial tidak akan sampai marak atau tumbuh subur di masyarakat kalau tidak dipengaruhi oleh kondisi buruk. Berbagai bentuk kejahatan tidak akan sampai merebak dimana-mana kalau di masyarakat tidak tersedia atau “disediakan” akar kriminogen yang menyebabkannya.
Sikap dan perilaku seseorang berpola patologis tidaklah berdiri sendiri, melainkan ditentukan oleh aspek lainnya. Sikap dan perilaku demikian bukan disebabkan faktor hereditas. Tetapi oleh lingkungan deviatif, dehumanistik, atau keadaan buruk yang membuatnya agar menjatuhkan pilihan-pilihan yang kontra produktif, irasional, disobyektifitas, dan tidak menghormati harkat manusia lainnya.
Sebagai contoh, di kota-kota besar belakangan sangat gampang dijumpai kasus-kasus yang bertemakan sebagai kejahatan bercorak blue crime, yang nota bene pelakunya berasal dari elemen masyarakat dari kalangan bawah (lower class).
Sering kita baca berita, kasus pembantu Rumah tangga atau tukang kebon yang semula di-PHK oleh majikannya, tiba-tiba menjadi anggota kelompok preman terorganisir. Lalu, datang kembali “mengunjungi” majikannya dengan cara keji seperti merampok, membunuh, atau menganiaya dengan cara sadisme.
Kaum elitis perlu mencermati, bahwa komunitas akar rumput yang kehilangan pondasi ekonominya itu bisa masuk dalam babakan baru kehidupan yang menyakitkan atau menafikan keberdayaannya. Yakni kondisi kehidupan serba marjinal atau kehilangan pengharapan kelayakan kesejahteraan, sehingga mereka tidak lagi berfikir harus berperilaku seperti yang diajarkan Pancasila.
Kondisi itu jelas paradoksal dengan doktrin keadaban yang digariskan Pancasila. Atmosfer dikalahkan ini membuatnya dan memaksanya untuk melakukan aktivitas nekad, berbahaya, dan kriminalistik. Masalahnya, siapakah yang sejatinya kehilangan keadaban?
Saat aparat yang berwajib dan pemerintah mengajak kita berani berjihad melawan preman konvensional, kita akan kesulitan melawan, apalagi mengalahkannya. Manakala problem kemiskinan dan pengangguran masih menghegemoni masyarakat negeri ini.
Kita tidak akan mampu mencegahnya dari kemungkinan ketersesatan opsi yang dijatuhkannya (orang miskin) ke dalam wilayah abu-abu atau kriminalitas baru, bilamana mereka terbiarkan terpuruk dalam ketidakberdayaan ini. Realitas ini mengindikasikan kegagalan negara dalam membumikan Pancasila yang berorientasi membebaskan.
Ketidakberdayaan itu dapat dibaca sebagai kondisi buruk yang dapat menggiring seseorang terjerumus dalam perbuatan kriminalitas. Seseorang bisa terbentuk dirinya menjadi tidak taat Pancasila akibat lingkaran sosial bercorak defek, tidak berkeadilan, dan tidak berkeadaban.
Kata Sosiolog A. Halim Mahfudz (2007), orang miskin jadi preman atau pembunuh berdarah dingin bukan karena kemauannya. Tetapi, karena ”digiring” oleh kondisi buruk yang bernama disparitas, represitas, ketidakadilan kebijakan, dan arogansi segelntir elitis kekuasaan yang lebih memanjakan kaum kaya. Serta diskresi pembangunan yang jauh dari menyejahterakan atau memberikan keadilan untuk masyarakat kecil.
Belajar dari peringatan itu menunjukkan bahwa, menggencarkan pembangunan fisik perkotaan atau memboroskan anggaran demi mendesain gedung-gedung pemerintahan supaya wajahnya menjadi lebih menarik dalam pandangan mata. Apalagi sekadar untuk dijadikan investasi kepentingan politik atau menaikkan gengsi elite pejabatnya. Jelaslah bukan sebagai model pembangunan dan perilaku elite yang seirama atau sebahasa dengan kepentingan riil masyarakat yang sedang hidup susah dan bersahabat dengan beragam kesulitan.
Masyarakat tidak akan sering merasa dirinya menjadi korban dalam standar serius hingga terjerumus menjadi sosok dan komunitas pelanggar Pancasila. Kalau saja keseluruhan pemimpin bangsa menunjukkan kemauan dan kemampuannya dalam melakukan aksi-aksi cerdas dan “brigas” seperti menggalakkan pola manajemen bernegara berbasis keadilan sosial dan kebertuhanan terhadap masyarakat kecil.
Selama negara lewat elitisnya belum juga memperkaya pola praksis penyucian diri dari praktik kotor atau masih meliberalismekan malapraktik etis diri dan kelompok, niscaya sulit problem riil masyarakat berhasil diatasinya. Termasuk mengakomodasi realitas derita orang-orang yang masuk dalam kategori  ketidakberdayaan (social empowerless).
Memberi solusi tepat sararan kepada masyarakat yang terhimpit masalah penderitaan dan ketidakberdayaan haruslah diawali dengan pembacaan dan pembedahan obyek secara adil dan berkeadaban. Bukan asal memproduk kebijakan berwatakkan menyingkirkan hak publik dan mempertahankan pola masifikasi penyalahgunaan kekuasaan.
Kalau negara (pemerintah) atau para pemimpin memang punya political will mempancasilaisasi secara empirik ke ranah masyarakat, negara tidak akan kesulitan mencari dan menemukan orang miskin. Sayangnya, selama ini masyarakat miskin lebih sering berada dalam atmosfer serba menakutkan akibat represitas dan dehumanitas perilaku sejumlah oknum yang kehilangan nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, keadaban, dan keadilan serta kerakyatan yang sudah digariskan Pancasila. (*)

 

Oleh: Bambang Satriya
Penulis adalah Guru besar Universitas Merdeka Malang
Dan penulis buku Filsafat Pancasila



Kamis, 14 Nov 2019

JOKER Korban Asuransi Kesehatan

Rabu, 13 Nov 2019

Branding Kreatif

Loading...