Ridwan Kamil Tak Sepakat Pilkada Kembali ke DPRD | Malang Post

Senin, 16 Desember 2019 Malang Post

  Mengikuti :


Rabu, 20 Nov 2019, dibaca : 210 , Rosida, Net

Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil kurang setuju dengan opsi mengembalikan pemilihan kepala daerah (pilkada) yang selama 20 tahun ini diikuti secara langsung oleh masyarakat, menjadi pemilihan oleh DPRD di setiap wilayah.
Menurut Ridwan Kamil, dirinya adalah produk pilkada langsung, baik sebagai wali kota Bandung maupun sebagai gubernur Jabar. Walaupun ada beberapa kekurangan dalam pilkada langsung, tapi pemilihan ini lebih baik daripada pemilihan tidak langsung.
"Faktanya pilkada mahal, tapi kalau mau dikembalikan ke DPRD saya kira secara pribadi kurang tepat. Mendingan kita wacanakan bagaimana bikin Pilkada murahnya, begitu," ujar Ridwan Kamil yang akrab disapa Emil di Gedung Pakuan, Rabu (20/11).
Emil mencontohkan, di India yang jumlah penduduknya jauh lebih banyak, melaksanakan pemilihan secara digital sehingga bisa lebih murah. Sedangkan di Indonesia, masih harus memakai prosedur manual, termasuk menggunakan saksi.
Setiap pasangan, kata dia, setidaknya harus menempatkan seorang saksi di tiap TPS. Di Jabar sendiri, ada sekitar 70 ribu TPS. Sedangkan, setiap saksi harus diberi anggaran sekitar Rp 100 ribu per orang.
"Kalau boleh jujur ya, biaya termahal itu biaya saksi. Banyak yang harus menyediakan dan harus membayar," katanya.
Jadi, kata dia, wacana itu sebaiknya disimpulkan dulu, secara teknis dan sebagainya yang berada di lapangan. "Saya tahu biaya termahal ada di situ," katanya.
Emil mengaku, pada Pilkada Jabar 2018, dirinya harus menggadaikan motor Harley Davidson kesayangan miliknya dan sejumlah barang lainnya untuk menutupi biaya pilkada yang sangat mahal.
"Saya gadaikan motor yang akhirnya tidak kembali lagi, juga jual banyak lah. Bisa setengahnya, untuk para saksi itu. Makanya tidak semua calon punya saksi akhirnya," katanya.
Sebelumnya, usul mengevaluasi pilkada langsung disampaikan oleh Mendagri Tito Karnavian dalam rapat dengan Komisi II di Kompleks Parlemen, Senayan, Rabu (6/11).
Menurut Tito, sistem pilkada langsung yang berjalan selama 20 tahun belakangan ini perlu dievaluasi. Tito menilai pemilihan langsung memang bermanfaat bagi partisipasi demokrasi tapi memiliki sisi negatif. (rol/oci)



Loading...