Malang Post - Reklame Pro Mild Segera di BAP

Senin, 06 April 2020

  Mengikuti :


Reklame Pro Mild Segera di BAP

Rabu, 08 Jan 2020

MALANG - Pihak pemasang reklame Pro Mild Senin (13/1) akan menjalani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) oleh Satpol PP Kota Malang. Sebab reklame itu ketahuan melanggar Perda Kota Malang No 16 Tentang Pajak Daerah. Selain mangkir urusan kewajiban pajak, perizinan reklame Pro Mild yang juga tidak dimiliki.
Hal itu ditegaskan Kasatpol PP Kota Malang Drs. Priyadi MM menjelaskan pihak pemasang reklame ternyata masih dalam tahap pengurusan IMB. Untuk itu Satpol PP Kota Malang bakal menindak dengan tahapan selanjutnya yakni masuk dalam proses yustisi atau persidangan. Karena memang terbukti melanggar perda.
“Untuk tindakannya Satpol akan proses yustisi. Hari Senin kita BAP,” pungkasnya.

   Baca juga : Iklan Pro Mild Tidak Sopan


Sementara itu, potensi pajak dari reklame kontroversial yang berada di atas gedung kuno Toko Avia Jl. JA Suprapto, ternyata sekitar Rp 208 juta. Nilai itu untuk masa tayang reklame Pro Mild selama satu tahun. Besaran nilai pajak inilah yang akan hilang jika Pemkot Malang tidak tegas menindak pihak pemasang reklame yang memang kedapatan belum mengurus izin pemasangan reklame di kawasan tersebut.
Hal ini ditegaskan Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Malang Ir. Ade Herawanto MT kepada Malang Post, Selasa (7/1) saat dikonfirmasi. Ia menegaskan potensi pajak tersebut berdasarkan beberapa faktor yang ditentukan dalam pada Undang-Undang nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
“Potensinya sekitar Rp 200 juta,” tegas Ade.
Menurut UU No 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah hitungan besaran pajak reklame yang harus dibayarkan adalah 20 persen dari NSR (Nilai Sewa Reklame).

   Baca Juga : Kecolongan! Reklame Liar di Bangunan Heritage


Tetapi untuk menghitung NSR ada banyak faktor yang memengaruhinya. Seperti jenis reklame (produk/non produk), lokasi, kategori kelas jalan tempat reklame, bahan reklame, hingga jangka waktu pemasangan.
Yang paling jelas dapat dilihat besar atau tidaknya potensi pajak reklame tersebut salah satu faktornya adalah lokasi, ukuran dan lama reklame tayang. Jika kelas jalan termasuk protokol besaran hitungan akan lebih besar. Semakin besar ukuran juga semakin besar nilai besaran pajaknya, terakhir semakin lama masa tayangnya maka akan semakin besar besaran pajaknya.
“Lama tayang reklamenya itu (Reklame di atas Toko Avia,red) satu tahun,” tegas Ade.
Menurut pantauan di lapangan, Reklame bertuliskan “Pro Mild” ini memiliki Panjang kurang lebih 4 meter dengan ketinggian reklame kurang lebih 1,5 meter. Berada pula di jalan protokol dan besar Jl JA Suprapto .
Menurut UU No 28 itu pula lokasi reklame produk jika masuk jalan protokol dengan ukuran minimal 1 meter persegi satu harinya, Nilai Sewa Reklame (NSR) nya adalah Rp 125 ribu. Kemudian jika reklame produk termasuk merek rokok dan minuman beralkohol maka dikenakan tambahan 25 persen dari pokok pajak.
Menambahkan Kasubbid Pemeriksaan Pajak Bapenda Kota Malang Solikin menegaskan Bapenda memang menghitung potensi pajak reklame “Pro Mild” tersebut sebesar Rp 208 juta dari perhitungan prosedural sesuai undang-undang dengan faktor-faktor yang sudah ditentukan.
“Besaran itu untuk masa tayang satu tahun. Tadi Kamis udah memanggil pihak manajemen pemasang dan besok katanya bersedia menyelesaikan kewajibannya,” tandas Solikin.  
Sementara itu tindakan lain juga diupayakan Komisi B DPRD Kota Malang soal ketertiban pajak reklame juga tata kota lebih baik menyusul kejadian pemasangan reklame di Toko Avia. Anggota Komisi B DPRD Kota Malang Lookh Makhfudz menegaskannya.
“Itu kan aturan sudah jelas. Jelas juga ada pelanggarannya jadi ya ditindak langsung lah tegas,” papar Lookh kepada Malang Post.
Ia menegaskan dengan segera akan meneliti kejadian ini dengan seksama. Untuk memastikan tidak ada permainan perizinan ataupun lainnya yang dilakukan pihak mana pun. Pasalnya pendirian reklame sebesar itu dengan izin yang belum beres dikatakannya perlu diperhatikan lebih.
Belum lagi, tambahnya, reklame tak berizin ini berdiri di kawasan cagar budaya. Hal tersebut dikatakannya sebagai keanehan.
“Ini paradoks sekali. Saat ikon Kota Malang dielu-elukan menjadi destinasi wisata heritage, benda bersejarah berupa gedung dan kawasan tiba-tiba ada pemandangan yang mengusik nuansa sejarah,” tegasnya.
Ornamen reklame tersebut, menurut Lookh akan mengubah warna asli dari gedung bersejarah Toko Avia. Meskipun belum ditetapkan sebagai bangunan cagar budaya, Pemda tahu bahwa kawasan tempat Toko Avia berdiri adalah kawasan bersejarah. Yakni dekat dengan Kayutangan.
Ke depan pula Komisi B DPRD Kota Malang akan kembali menelisik Perda Kota Malang soal Pajak dan Retribusi Daerah.
“Kami ingin mengusulkan revisi perda, utamanya di bagian pajak reklame. Harus ada yang jelas misal di kawasan cagar budaya tidak diperbolehkan atau ada aturan khususnya. Karena sepertinya di Perda pajak tidak diatur,” pungkasnya.
Hal yang senada juga dilontarkan pemerhati heritage Kota Malang Ir. Budi Fathony saat kembali dimintai tanggapanya.
Ia mengatakan revisi perda yang mengatur pajak perlu kembali dilihat. Ia sangat mendukung jika legislatif berinisiatif untuk menambahkan pasal yang mengatur bahwa kawasan cagar dilarang ditempatkan reklame.
“Intinya bukan menghalangi perkembangan kota, kita hanya ingin mencaga dan melestarikan benda cagar. Itu saja kok,” tandasnya.
Pria yang juga dosen arsitek ini mengatakan kejadian berdirinya reklame besar di atas bangunan yang diusulkan sebagai cagar ini merupakan salah satu bukti belum pahamnya warga masyrakat akan nilai heritage yang ada di Kota Malang.
Kekecewaan terbesarnya adalah kepada pihak pengusaha. Pasalnya ia yakin pengusaha tahu bahwa bangunan yang ditarget menjadi lokasi reklame dipasang adalah bangunan yang bersejarah.
“Ya inilah ya. Tidak satu dua kali. Merek selalu melakukan test case (percobaan,red) ada indikasi bahwa mereka memang mencari masalah. Model ini sangat tidak etis. Saya yakin mereka (Pemasang Pro Mild, red) tahu bahwa gedung itu dalam proses penetapan cagar,” tandas Budi.
Untuk itulah ia mengembalikan kembali pada komitmen pemda untuk kembali pada tujuan mengembangkan Kota Malang sebagai Kota Heritage. Sesederhana itu, jika dilakukan dengan komitmen tegas tidak akan ada lagi kejadian serupa bisa terjadi.(ica/ary)

Editor : Bagus Ary Wicaksono
Penulis : Francisca Angelina

  Berita Lainnya





Loading...